HANSIP… SIAP GRAAK…

Dan Toch Maar, Grote Zeeman

2009-08-30T23:25:00.002+07:00

Judul: DAN TOCH MAR, Apa boleh buat, maju terus!

Sub Judul: Ingatan dan Pengalaman ADELBORST INDONESIA 1949 – 1957

Penulis: Sukono, Eddy Tumengkol, R.Sunardi Hamid, H.E. Kawulusan, O. Amin Singgih.

Terbitan: Agustus 2009

Penerbit: Penerbit Buku Kompas

Sebagaimana tertera pada sub judul, buku ini berkisah tentang suka duka para taruna Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM) asal Indonesia, promosi tahun 1950 sampai 1953. Mulai dari kisah masa pendaftaran, seleksi dan pemberangkatan ke Belanda. Bagaimana para taruna muda harus memendam rasa kebencian karena berhadapan dengan “musuh” perang, sampai akhirnya timbul rasa saling menghormati. Setelah selesai menempuh pendidikan di KIM, mereka dihadapkan dengan kondisi politik yang “meminggirkan” kiprah mereka. Apapun kondisinya, mereka tetap tegar dan tabah menerima kondisi tersebut. Dan Toch Maar.

Buku ini terdiri dari tujuh bagian, dimana bagian I sampai IV merupakan berbagai cerita, pengalaman serta pengamatan para penulis selama mengikuti masa pembentukan perwira di KIM dari promosi 1950 sampai dengan promosi 1953. Bagian V adalah pengalaman masa bakti para lulusan KIM di TNI-AL. Bagian VI dan VII adalah berbagai tulisan tentang renungan serta refleksi pengalaman selama dan pasca penugasan selama di TNI-AL.

Proses menjadi perwira di KIM tidak disebut “pendidikan perwira” (officiersopleiding) tetapi “pembentukan perwira” (officiersvorming), dimana para Adelborst mendapat pengajaran ilmu, latihan praktek, serta pembentukan watak perwira. Hasil akhir yang diharapkan adalah seorang pemimpin yang cakap dan bijak; penguasaan ilmu dan kemampuan untuk aplikasi lapangan; serta beradab dan terhormat sebagai perwira. Istilah yang tepat untuk penggambaran pembentukan perwira ini adalah “An Officer and a gentleman”.

Akibat kondisi politik, para alumni KIM dipinggirkan. Mereka harus berhadapan dengan para “ALRI Gunung”, istilah yang digunakan untuk para perwira, yang sebagian besar adalah para pejuang kemerdekaan yang lebih banyak berjuang di daratan ketimbang di laut. Di samping itu, sebagian besar para perwira “ALRI Gunung” tidak didukung oleh pendidikan maritim dan kemampuan teknis yang memadai. Konfrontasi dengan RI dengan Belanda, secara tidak langsung mempengaruhi karir para alumni KIM di TNI-AL. Disinggung pula tentang “kudeta” pimpinan ALRI tahun 1959 dan Gerakan Perwira Progresif Revolusioner (GPPR). Kedua gerakan ini, yang dimotori oleh beberapa alumni KIM, pada akhirnya mempengaruhi “keberadaan” para alumni KIM di TNI-AL di kemudian hari. GPPR pada pertengahan tahun 1965, membuat ALRI seperti macan ompong, karena hampir 150 perwira terlatih “dipaksa” keluar dari dinasnya. Perwira-perwira yang tersisa, hanya sedikit sekali yang memenuhi kualifikasi. Peristiwa ini tidak disiarkan secara resmi, karena kondisi politik dimana Indonesia sedang berkonfrontasi dengan Malaysia dan dikhawatirkan isu ini bakal dimanfaatkan untuk melemahkan kekuatan perang Indonesia.

Yang cukup menarik adalah pembahasan mengenai Visi Maritim. Pada KIM, ini adalah sebuah mata pelajaran yang tidak menentukan untuk kenaikan kelas, namun sangat menggugah sanubari dan cara pandang kita atas dunia kelautan. Kolonialis Belanda berhasil mengubah “mindset” bangsa Indonesia, dari paradigma “Land Oriented” menjadi “Archipelagic/Maritime Oriented”. Jika kita berhasil merubah paradigma ini, bukan mustahil Indonesia akan menjadi penjelmaan kerajaan Sriwijaya atau kerajaan Majapahit versi millennium ke-3. Dua syarat yang harus dipenuhi untuk diwujudkan adalah: (1) pengembangan dan pembangunan unsur inti kemaritiman (pelayaran niaga, perikanan, industri maritim/perkapalan, pengeboran lepas pantai, pariwisata bahari), dan (2) kebijakan pendukung pengembangan industri maritim/perkapalan.

Para alumni KIM memberikan sumbangsih besar pada pembentukan TNI-AL saat ini. Beberapa kontribusi para alumni KIM yang menonjol adalah keberadaan Dinas Penerbangan TNI- AL (DISPENERBAL) serta Komando Pasukan Katak (KOPASKA). DISPENERBAL dirintis oleh alumni KIM 1953, yang mendapat pendidikan di Pangkalan Udara AL (Marine Vliegkamp) di Valkenburg sebagai awak navigator udara (Waarnemer) serta mendapat pendidikan penerbang militer pada AU Inggris (Royal Air Force).

Urip Santoso, alumni KIM 1953, adalah salah satu peletak dasar “pembangunan” satuan elit TNI-AL, KOPASKA. Urip, yang sebelum menjadi Adelborst KIM adalah seorang perwira TNI-AD berpangkat Kapten, dikirim belajar pada unit demolisi bawah laut (Underwater Demolition Team = UDT) US Navy. UDT US Navy adalah cikal bakal US Navy SEAL. Sekembalinya dari pelatihan tersebut, Ia bersama Letkol OP Koesno, ditugaskan untuk membentuk Komando Pasukan Katak.

Akibat dari peristiwa GPPR tahun 1965, hanya sedikit dari alumni KIM yang meniti dan mengakhiri karir di TNI-AL. Alumni KIM yang menonjol antara lain: Laksdya (purn) Teddy Asikin (promosi KIM 1951); pernah menjadi Deputi KSAL, dan Letjen Mar (purn) Kahpi Soeriadiredja (promosi KIM 1952); pernah menjadi Danjen Korps Marinir, Danjen AKABRI serta Pangkowilhan IV (Maluku-Irian).

… Officer on the deck, ten hut….

Salam...

AMBALAT CONFLICT - THE EXPLORERS

2009-06-11T21:15:00.006+07:00

Panasnya situasi Ambalat antara Indonesia dengan Malaysia, ditengarai adanya dorongan dari korporasi-korporasi yang sudah sangat berhasrat untuk menghasilkan jutaan dollar dari eksplorasi blok Ambalat. Ada baiknya kita mengenal para explorer Blok Ambalat.

Royal Dutch Shell plc
Berdiri: 1907
HQ: Den Hague
Industri: Minyak dan gas
Profit 2008: USD 26 Trilliun
Website: www.shell.com

Forbes Global 2000 di tahun 2009 ini menempatkan Shell di posisi kedua pada urutan perusahaan besar kelas dunia dengan beroperasi di lebih dari 140 negara di seluruh dunia.
Cikal bakal perusahaan ini justru berasal dari Indonesia, dimana pada tahun 1890 didirikan untuk melakukan eksplorasi minyak bumi di Hindia Belanda. Pada tahun 1907, bergabung dengan Shell Transport and Trading, sebuah perusahaan berbendera Inggris, dengan nama “Royal Dutch Petroleum Company” (dalam bahasa Belanda: Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij).

Ekspansi pertamanya ketika mengambil alih Mexican Petroleum Company pada tahun 1921. Pada tahun 1935, bekerja sama dengan British Petroleum, membentuk Shell-Mex-BP Ltd dan berfokus pada pasar di Inggris.

Kapitalisme menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan. Beberapa tindakan tidak terpuji dilakukan Shell untuk mendapatkan keuntungan (1):

Pada masa pemerintahan Nazi di Jerman, Shell bekerja sama dengan Deutsche Gasoline, mempekerjakan tenaga kerja paksa dengan perlindungan pasukan SS – Nazi di Wina dan Hamburg.

Pada awal kemerdekaan Rhodesia (Kini Zimbabwe), PBB mengenakan embargo pada negara baru tersebut. Shell secara resmi juga ikut mendukung embargo tersebut. Akan tetapi, secara diam-diam melakukan suplai ke Rhodesia.

Shell Italiana, anak perusahaan Shell di Italia, bermain mata dengan para politisi Italia. Anak perusahaan itu akhirnya bangkrut dan dijual ke Eni, perusahaan minyak negara milik Italia.

Di Irlandia, Shell memaksa penduduk lokal untuk keluar dari perkampungan mereka karena akan dilewati pipa kilang minyak.

Pada tahun 2000, ketika itu Irak terkena embargo, Shell secara diam-diam mengangkut minyak Irak dengan nilai kontrak USD 2 juta.

Di Nigeria, gerakan damai menentang kerusakan lingkungan di Ogoni, kawasan Delta Niger, berujung dengan dieksekusinya pimpinan gerakan tersebut, Ken Saro-Wiwa. Diduga, Shell terlibat dalam upaya eksekusi tersebut

Blok Ambalat, Shell mendapatkan ijin dari pemerintah Indonesia untuk melakukan survei geologi di blok Ambalat. Setelah mendapatkan hasil survei tersebut, Shell justru mengajak Petronas untuk menggarap blok Ambalat dan mendorong Malaysia untuk klaim atas kawasan tersebut (2)

Chevron Corporation
Berdiri: 1879
HQ: San Ramon, California
Industri: Minyak, gas dan pertambangan
Profit 2008: USD 24 Trilliun
Website: www.chevron.com

Chevron adalah perusahaan energy terbesar ke empat di dunia dan beroperasi di lebih 180 negara di seluruh dunia. Seperti perusahaan minyak lainnya, Chevron merupakan perusahaan hasil merger dari beberapa perusahaan minyak di AS. Jika dilihat dari “akar”-nya, ada tiga perusahaan yang menjadi “akar” perusahaan Chevron: Pacific Coast Oil Company (berdiri tahun 1879), Texas Fuel Oil Company (Texaco) (berdiri pada tahun 1901) dan Standard Oil of California (SoCal) ( berdiri tahun 1911). SoCal mendapat konsesi ekplorasi di Saudi Arabia dan kemudian membentuk Arabian American Oil Company (ARAMCO) di tahun 1944. Aramco sendiri akhirnya menjadi milik sepenuhnya pemerintah Saudi di tahun 1988.

Pada tahun 1984, SoCal membuat kehebohan dengan melakukan merger dengan Gulf Oil. Upaya merger itu merupakan upaya merger terbesar pada saat itu. Setelah merger, SoCal berubah nama menjadi Chevron Corporation.

Pada tahun 2001, Chevron mengakuisisi Texaco. Proses akuisisi juga dilakukan pada Unocal di tahun 2005, yang menjadi Chevron sebagai penghasil energy geothermal terbesar di dunia.

Konsesi eksplorasi di kawasan Ambalat Timur di dapat dari pemerintah Indonesia di tahun 2004, dimana konsesi tersebut berlaku sampai dengan tahun 2010. Namun karena sengketa dengan Malaysia, maka proses eksplorasi belum dapat dilakukan.

Eni S.p.A
Berdiri: 1953
HQ: Roma, Italia
Industri: Minyak dan gas
Profit 2008: USD 16 Trilliun
Website: www.eni.it

Eni merupakan BUMN Italia yang beroperasi di lebih 70 negara di seluruh dunia. Perusahaan ini merupakan perusahaan dengan kapitalisasi terbesar di Italia. Dahulu adalah anak perusahaan dari AGIP, namun pada tahun 2003, Eni justru mencaplok AGIP dan menjadikannya sebagai Refininf and Marketing Division untuk brand “AGIP”.

Awalnya melakukan eksplorasi di dalam negeri. Pada awal tahun 1960-an mulai melakukan ekspansi ke luar negeri yakni di Mesir dan Iran. Pada awal tahun 1970-an, Eni mulai mengeksplorasi gas dan menjadi pendapatannya yang lain di luar minyak bumi. Saat ini, Eni berfokus pada 3 bidang: Eksplorasi dan Produksi, produsen gas, dan engineering & construction. Beberapa anak perusahaan Eni yang cukup terdengar adalah Saipem (kontraktor minyak dan gas) dan AGI (kantor berita).

Di Ambalat, Eni mendapat konsesi dari pemerintah Indonesia sejak tahun 1998. Akan tetapi konflik antara Indonesia dan Malaysia membuat proses eksplorasi menjadi tertunda (3)

Salam…

AMBALAT CONFLICT - ORIGIN DISPUTE

2009-06-11T21:00:00.004+07:00

Konflik Ambalat merupakan konflik “lama” akibat saling klaim daerah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, semenjak Malaysia melakukan klaim sepihak di tahun 1979. Konflik ini semakin meningkat dengan dipicunya “kemenangan” klaim atas pulau Sipadan – Ligitan di Mahkamah Internasional di bulan Desember 2002. Korporasi Internasional yang mendapat konsesi untuk “mengelola” kawasan Ambalat dari dua negara, diduga juga turut memanas-manasi situasi ini, dengan harapan dapat segera mengeruk keuntungan. Bagaimana tidak menguntungkan, menurut satu penelitian, satu mine point mengandung 764 juta barrel minyak dan 1,4 milyar kaki kubik gas. Sementara masih ada delapan lagi dengan kandungan yang kurang lebih sama (1).

HIStory

Block Ambalat dengan luas sekitar 25.700 KM persegi dahulu tidak dilirik oleh kedua negara. Pada perjanjian tapal batas antara Indonesia dan Malaysia pada tahun 1969, justru kedua negara tidak memasukkan daerah tersebut pada peta masing-masing negara. Akhirnya diputuskan bahwa perbatasan tersebut mengacu pada perjanjian pada masa kolonial antara Inggris dan Belanda.
Malaysia kemudian menyadari potensi yang ada pada kawasan tersebut dan membuat klaim sepihak pada tahun 1979 dengan menerbitkan peta wilayah. Penerbitan peta tersebut diprotes oleh Indonesia, karena klaim Malaysia atas wilayah Sipadan-Ligitan dan blok Ambalat. Kasus Sipadan-Ligitan, yang berhasil dimenangkan oleh Malaysia di Mahkamah Internasional, memicu keyakinan Malaysia untuk mengklaim blok Ambalat. Padahal menurut konsensus Internasional serta dokumen peninggalan Belanda, Indonesia adalah yang berhak memiliki daerah tersebut (2). Tidak seperti pada kasus Sipadan-Ligitan, dimana Malaysia penuh percaya diri membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional, pada kasus ini, Malaysia tidak percaya diri dan berusaha untuk mengulur waktu. Upaya ini dilakukan karena bukti-bukti yang dimiliki oleh Malaysia lemah serta apabila dihadapkan pada consensus internasional untuk penetapan wilayah, maka Malaysia akan kalah. Indonesia tidak bisa membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional, karena sesuai dengan aturan, kasus yang dapat dibawa ke Mahkamah Internasional harus diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Malaysia berusaha untuk mengulur waktu dan lebih memilih jalan perundingan dengan Indonesia.

Korporasi internasional yang mendapat konsesi dari masing-masing negara juga mendorong ‘panas’nya situasi di Ambalat. Perusahaan Minyak dan Gas, Shell, diduga menjadi pemicu awal memanasnya situasi di Ambalat. Pada awalnya, Shell mendapatkan ijin untuk melakukan survei dari pemerintah Indonesia. Namun setelah ijin survei berakhir, Shell justru membuka data surveinya kepada pemerintah Malaysia. Sungguh suatu tindakan yang tidak terpuji (3)

Future

Kehilangan Sipadan-Ligitan membuka mata Indonesia dan lebih memperhatikan daerah-daerah perbatasan yang selama ini termarjinalkan. Harus ada political will untuk membenahi daerah-daerah perbatasan. Pemerintah harus segera mengeluarkan PP sebagai juknis implementasi UU no 43/2008 tentang Wilayah Negara. Sehingga penduduk di wilayah perbatasan tidak tergoda untuk “menyebrang” ke negara lain untuk mendapatkan kesejahteraan lebih baik lagi seperti kasus Askar Wataniah yang sempat menghebohkan Indonesia beberapa waktu lalu. (lihat pembahasan Askar Wataniah pada blog ini)

Pemberdayaan daerah juga dapat dilakukan dengan pembentukan provinsi Kalimantan Utara. Seperti kita ketahui, luas provinsi Kalimantan Timur yang sama dengan 1,5 kali luas pulau Jawa dan Madura, mengalami kesulitan dalam monitoring daerah yang sangat luas. Akibatnya terjadi ketidak seimbangan distribusi pembangunan terutama di daerah-daerah perbatasan. Secara administrasi pemerintahan, sudah ada 5 kabupaten/kota yang siap bergabung dengan propinsi Kaltara ini. mereka adalah pemkab Bulungan, pemkab Berau, pemkab Malinau, pemkab Nunukan, dan pemkot Tarakan.

Penguatan kekuatan militer di daerah-daerah perbatasan. Saat ini penugasan satuan militer lebih banyak bersifat temporary sehingga pendekatan territorial kurang. Oleh karena itu, sebaiknya dibangun fort, lanal dan lanud permanen. Dengan adanya posisi permanen, diharapkan pendekatan territorial akan semakin meningkat. Hal ini juga merupakan implementasi UU no 3/2002 tentang Pertahanan Negara serta UU no 34/2004 tentang TNI. Percepatan pembentukan Penjaga Laut dan Pantai (PALAPA) atau Indonesia Sea and Coast Guard, yang merupakan aplikasi UU no 17/2008, sebagai kekuatan tambahan AL (lihat pembahasan ISCG pada bagian lain di blog ini).

Belajar dari kasus Sipadan-Ligitan, perlu peningkatan sinergi antar lembaga baik daerah maupun pusat, sehingga mempunyai pemikiran serta tindakan yang sama dalam menghadapi kasus Ambalat ini.

Pemerintah harus lebih berhati-hati dalam melakukan kerja sama dengan korporasi internasional. Selama ini kontrak karya yang dibuat, lebih banyak menguntungkan korporasi internasional dan mengabaikan kepentingan nasional. Mengacu pada pasal 33 ayat 3 UUD 1945, seharusnya kekayaan alam Indonesia dipergunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat Indonesia.

Salam…

WHERE ARE YOU KAMERAD SJAM?

2009-04-11T07:26:00.002+07:00

Peristiwa G30S merupakan suatu peristiwa kontroversi yang masih penuh kabut. Mulai dari perdebatan apakah peristiwa ini sebuah ‘gerakan’ atau hanyalah ‘aksi’, mengapa G30S gagal dengan mudah, padahal PKI mengklaim memiliki kekuatan massa sekitar tiga setengah juta orang, apa peran Biro Chusus PKI dalam peristiwa ini, mengapa Jenderal Soeharto tidak termasuk target operasi G30S dan lain sebagainya. Banyak ahli sejarah yang ‘frustasi’ dengan peristiwa ini. Sebagian perdebatan yang telah diungkapkan sebelumnya, merupakan perdebatan-perdebatan ‘seru’ yang tidak kunjung berakhir. Para pelaku sejarah pun banyak yang tidak mau membuka kisah sebenarnya dari peristiwa ini, hingga akhir hayat mereka. Entah karena ‘takut’ kepada rezim Orba atau karena alasan-alasan lainnya.

Penulis tertarik untuk menggali kisah Sjam Kamaruzzaman alias Djimin alias Sjamsudin alias Ali Mochtar alias Ali Sastra alias Karman. Mengapa Sjam? Tokoh ini disebut-sebut sebagai ‘otak’ sekaligus ‘korlap’ dalam G30S ini. Ia menjadi tokoh ‘kunci’ untuk membuka apa yang sebenarnya terjadi pada G30S, yang ‘hanya’ beraksi beberapa jam saja. Dan yang menjadi isu penting adalah hubungannya dengan Soeharto serta para perwira ABRI lainnya, yang terseret atau dikait-kaitkan dengan peristiwa ini.

Syam Kamaruzzaman adalah ‘spy-master’ handal yang disebut-sebut ‘master-mind’ dari peristiwa 30 September 1965. Ia merupakan sosok kontroversial bagi semua pihak yang terkait dengan peristiwa ini. Bagi sebagian kalangan ‘elit’ PKI, keberadaan serta perannya atas peristiwa ini banyak baru mengetahui setelah ia diadili di Mahmilub dan menjadi saksi bagi ‘elit’ PKI lainnya. Bagi pihak militer maupun pemerintah, Syam merupakan ‘aset’ berharga dalam membasmi (dan juga melenyapkan) para anggota PKI. Ia mampu berperan layaknya putri Syahrazad dalam kisah 1001 malam, dimana Syam mampu ‘bercerita’ sehingga mampu menunda eksekusi matinya selama 18 tahun. Setelah pemerintah memberitakan bahwa Syam dieksekusi tepat tanggal 30 September 1986, masih banyak orang yang tidak percaya bahwa ia telah dieksekusi. Ketidak percayaan banyak orang akan dieksekusinya Syam, mengingat ‘jasa’-nya dalam pembasmian PKI serta dugaan adanya ‘hubungan khusus’ dengan Soeharto. Oleh karena itu, bagi sebagaian orang ia dianggap sebagai ‘double agent’.

Tulisan ini merupakan ‘jahitan’ penulis atas beberapa sumber bacaan. Sangat dimungkinkan apabila terjadi ‘kecelakaan’ dalam penulisan akibat dari interpretasi penulis. Oleh karena itu, apabila ada koreksi atas tulisan ini, penulis mengucapkan terima kasih. Penulis juga menyarankan untuk membaca buku-buku referensi lain tentang Sjam Kamaruzzaman, sehingga dapat ‘melihat’ bagaimana sosoknya serta perannya dalam peristiwa G30S ini.

Who are you, Kamerad Sjam?
Lahir dengan nama Sjamsul Qamar Mubaidah. Ia lahir di Tuban, Jawa Timur pada 30 April 1924. R. Achmad Moebaedah, ayah Sjam, terbilang orang berada yang menyebabkan Sjam mendapat pendidikan di sekolah Belanda. Sjam dikenal sebagai anak yang sulit diatur, gemar menyendiri, namun pintar mengaji. Pendidikannya di sekolah Belanda terputus karena masuknya penjajah Jepang pada tahun 1942. Pada tahun 1943, ia masuk Sekolah Dagang di Yogya. Ia hanya sampai kelas dua karena keburu pecah perang kemerdekaan. Pada saat bersekolah di Yogya inilah, ia berkenalan dengan dunia politik dengan ikut perkumpulan pemuda Pathuk. Di sinilah, ia berkenalan dengan Soeharto.

Setiap kali pertemuan, lelaki berambut keriting, berkulit gelap dan bertubuh gempal lebih banyak dia memperhatikan. Dari banyak sumber, Sjam tukang berkelahi sehingga ada codetan di pipi dekat mata kanannya. Pria dengan tinggi badan sekitar 170 sentimeter senang sekali memakai baju dril. Pembawaannya sederhana serta mudah bergaul.

Sebagaimana para pemuda lainnya, ia juga ikut dalam pertempuran kemerdekaan. Ia bertempur di daerah Mrangge, Ambarawa dan Magelang antara 1946 sampai 1947. Pada awal tahun 1948, hijrah ke Jakarta dan menjadi pegawai Kantor Penerangan Jawa Barat, meski berkantor di Jakarta. Syam bersama beberapa kawan ikut aksi gerilya malam, dengan melempar granat ke markas pasukan sekutu di kawasan Senen, Jakarta Pusat kini. Entah bagaimana, Sjam juga bersentuhan dengan organisasi buruh kereta api, yang bermarkas di kawasan Senen. Ia turut mendirikan Serikat Buruh Mobil dan Serikat Buruh Kendaraan Bermotor. Pada tahun 1949, Sjam juga ikut mendirikan Serikat Buruh Kapal dan Pelabuhan, dimana jumlah anggotanya sempat mencapai 13 ribu orang. Ketika terbentuk Badan Pusat Sementara Serikat-Serikat Buruh, yang merupakan gabungan serikat buruh pada masa itu, Sjam menjadi Wakil Ketua. Organisasi ini kemudian bubar dan sebagian anggotanya mendirikan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) yang berafiliasi ke PKI. Sjam menjadi pengurus SOBSI hingga tahun 1957 dan selanjutnya menjadi asisten pribadi DN Aidit.

Sjam yang merekayasa bahwa Aidit tidak terlibat peristiwa Madiun tahun 1948 karena pergi ke Vietnam. Ia berhasil membuat seolah-olah Aidit baru datang ke Indonesia dari Vietnam, padahal sebenarnya Aidit bersembunyi di Jakarta. Pada masa persembunyian di Jakarta inilah, Aidit menawari Sjam untuk masuk PKI.

Setelah mundur dari SOBSI pada tahun 1957, Aidit menugasinya mengurus dokumentasi yang berhubungan dengan ideologi Marxisme-Leninisme. Pada tahun 1960, ia direkrut menjadi anggota Departemen Organisasi PKI, dimana departemen ini ‘menggarap’ anggota dari militer. Karena kinerja departemen ini tidak optimal, maka Aidit membentuk Biro Chusus (BC) pada tahun 1964 dengan Sjam sebagai ketua. Keberadaan BC ini dipantau langsung oleh Aidit, namun adanya BC ini tidak pernah dilaporkan dalam sidang-sidang politbiro PKI. Oleh karena itu, wajar bila tidak banyak kalangan ‘elit’ PKI mengetahui adanya BC ini. Karena sifatnya yang dirahasiakan, maka anggota BC yang direkrut sangat sedikit namun mampu membuat jaringan ‘merah’ di kalangan tentara. Para anggota BC memiliki kartu tanda anggota ABRI, sehingga mereka dengan mudah masuk ke kalangan tentara.

Double agent?
Sosoknya yang misterius serta perlakuan istimewa yang diterimanya di dalam penjara, menimbulkan dugaan bahwa ia adalah agen intel yang disusupkan ke PKI. Siapa yang menyusupkannya? Inilah pertanyaan sulit, karena sampai ‘akhir hayat’-nya, Sjam ‘dilindungi’ oleh pemerintah Orba dan seolah pertanyaan ini dibiarkan menggantung tanpa ada penjelasan lebih jauh.

Pertanyaan siapa yang menyusupkannya ke PKI dapat diduga sebagai berikut:

Soeharto dkk: Soeharto telah mengenal Sjam sejak awal perang kemerdekaan tahun 1945, dimana Sjam bersama kelompok Pemuda Pathuk membantu Soeharto pada peristiwa 3 Juli 1946. Dari beberapa sumber disebutkan bahwa Sjam adalah perwira intel berpangkat Lettu di Batalyon 10 Yogya, yang dikomandani Letkol Soeharto; Kecurigaan lain adalah ditengah kebingungan serta kesimpang siuran berita di kalangan ABRI pada waktu itu, mengapa Soeharto bisa ‘sigap’ dan ‘tahu’ langkah-langkah apa yang perlu diambil sehingga praktis selepas isya tanggal 1 Oktober 1965, G30S ‘tidak berfungsi’.

DN Aidit: pembentukan BC adalah upaya ‘diam-diam’ untuk pembentukan sayap militer PKI, namun tidak dilaporkan secara resmi pada politbiro. Sudisman, Sekjen PKI, dalam sidang mahmilub bahkan menyebutkan bahwa BC sebagai PKI ‘Illegal’. Pembentukan sayap militer ini mengacu pada pengalaman partai komunis di banyak negara, dimana merupakan kekuatan esensial. Karena usulan PKI membentuk ‘angkatan kelima’ ditolak oleh TNI-AD, maka dilakukan penetrasi ke kalangan ABRI. Aidit mengemukakan teori bahwa dengan 30 persen tentara, maka PKI dapat melakukan kudeta. Konon teori ini banyak dipersoalkan oleh para ‘elit’ PKI, karena tidak sesuai dengan Marxisme.

Aidit terburu nafsu untuk segera melakukan revolusi dan mewujudkan impian Marx dan Lenin, yaitu masyarakat tanpa kelas. Akan tetapi ‘revolusi’ melalui pemilu dirasa tidak mungkin karena Soekarno dan Demokrasi Terpimpinnya tidak membukakan kesempatan tersebut. Selain itu belajar dari sejarah negara lain, partai komunis tidak pernah memenangkan pemilu. Oleh karena itu, pembentukan BC dan ditugaskan melakukan penetrasi ke kalangan ABRI, diharapkan dapat mewujudkan ‘revolusi’ PKI. Sjam, yang telah dibina secara khusus oleh Aidit sejak tahun 1957, ditunjuk mengepalai BC.

Pihak Barat: berusaha mencegah Indonesia menjadi ‘negara komunis’ karena Indonesia memiliki nilai strategis di Asia Tenggara. Dikhawatirkan apabila Indonesia menjadi komunis, maka akan menular ke negara-negara lain di Asia Tenggara. Keterkaitan dengan Sjam adalah Sjam pernaha mendapatkan pelatihan ‘khusus’ dari Partai Sosialis Indonesia (PSI). Seperti diketahui, PSI (dan juga Masumi) menjadi ‘sponsor’ gerakan PRRI/PERMESTA, yang didukung oleh pihak Barat. Indikasi lain adalah para perwira ‘utama’ yang terlibat G30S, memiliki latar belakang pendidikan Barat. Letkol Untung dan Brigjen Supardjo, pernah mendapat pelatihan militer di AS.

AS dan negara-negara sekutunya sangat ketat dalam menerima ‘siswa’ dari Indonesia. Mereka melakukan ‘screening’ terhadap calon siswa yang diajukan. Apabila ketahui berlatar belakang ‘merah’, maka calon siswa tersebut pasti ditolak.

Did he die?
Banyak orang meragukan kematian Sjam, meskipun pemerintah mengumumkan bahwa Sjam telah dieksekusi pada tanggal 30 September 1986. Ia diisukan tinggal di luar negeri setelah ‘dieksekusi’ (1).

Setelah gagalnya G30S, Sjam melarikan diri ke Bandung pada tanggal 8 Oktober 1965. Ia tertangkap pada tanggal 9 Maret 1967, di daerah Cimahi dan semenjak 27 Mei 1967 ditahan di RTM Budi Utomo. Menurut beberapa bekas tahanan politik yang pernah bersama Sjam, ia bertindak layaknya seorang bos. Sjam sangat leluasa mondar-mandir dalam RTM dan mengenal banyak petugas militer seperti berada di lingkungannya sendiri. Ia banyak di-‘pinjam’ untuk mengidentifikasi tahanan politik agar mendapatkan ‘klasifikasi’ yang tepat.

Sjam dijatuhi hukuman mati oleh Mahmilub pada tanggal 9 Maret 1968. Seperti yang telah diceritakan sebelumnya, ia memainkan peran putrid Syahrazad dalam kisah 1001 malam, sehingga mampu menunda eksekusi matinya hingga 18 tahun. Pada tanggal 27 September 1986, ia dijemput oleh perwira bagian penelitian kriminal, Edy B.Sutomo (NRP: 27410) (2)(3). Jika benar data NRP yang dimaksud, maka nama perwira tersebut seharusnya adalah Edy Budi Utomo. Berdasarkan penelusuran penulis, pada saat diterbitkan tulisan ini, beliau berpangkat Brigjen dan menjadi Kaposwil BIN di NTB (4). Jika data ini benar semua, hal ini merupakan langkah awal untuk mengetahui ‘keberadaan’ tokoh misterius ini. Sjam dibawa ke RTM Cimanggis dan berada di sana selama dua hari. Tengah malam tanggal 30 September 1986, ia bersama dua rekan lainnya dibawa ke Tanjung Priok, kemudian diangkut ke sebuah pulau di Kepulauan Seribu dan dieksekusi pada pukul 3 dinihari tanggal 30 September 1986.

Kecurigaan lain adalah menurut dokumen-dokumen CIA yang telah dibuka untuk umum, tercatat tiga orang yang bernama ‘Sjam’ yang ditahan oleh pihak Angkatan Darat. Apakah yang dieksekusi itu ‘Sjam’ Kamaruzzaman atau ‘Sjam’ yang lain?

So, Where Are You Kamerad Sjam?

Salam…

COAST GUARD - ISCG

2009-03-27T23:55:00.003+07:00

Dengan disahkan UU no. 17/2008, maka pemerintah diamanatkan untuk membentuk suatu satuan Penjaga Laut dan Pantai Republik Indonesia (PALAPA-RI) atau dalam bahasa Inggris disebut Indonesia Sea and Coast Guard (ISCG). Instansi ini akan berdiri sendiri dan bertanggung jawab langsung pada presiden.
Pentingnya pembentukan ISCG adalah untuk menjaga potensi kekayaan laut Indonesia. Perlu diketahui bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan laut teritori terluas (3,2 juta km persegi), dengan jumlah pulau terbanyak (17.508 pulau), dengan panjang garis pantai terpanjang kelima di dunia (sepanjang 95.108 km). Hal ini ditambah lagi dengan perairan ZEE dengan luas 2,9 juta km persegi. Kondisi geografi Indonesia yang terletak di dua benua (Asia dan Australia) serta dua samudera (Samudera India dan Samudera Pasifik), mempunyai nilai strategis baik ekonomi maupun militer.
Untuk memperkuat ISCG ini disamping telah memiliki payung hukum, perlu adanya aturan teknis serta pemangkasan kewenangan penegakan hukum institusi-institusi yang selama ini ‘bermain’ di hukum laut. Tanpa adanya pemangkasan tersebut, maka ISCG akan tumpul. Disamping itu, untuk penegakan hukum di laut perlu didukung dengan alutsista serta sarana dan prasarana yang menunjang.
Persiapan
Dephub, selaku Koordinator pembentukan institusi ISCG, menargetkan institusi akan berdiri pada pertengahan tahun 2009, meskipun dalam UU no. 17/2008 diamanatkan paling lambat dibentuk 3 tahun setelah ditetapkan UU tersebut. Selain itu, untuk kebutuhan SDM organisasi baru ini, Diklat Dephub sudah menyiapkan ratusan tenaga pengamanan laut dan pantai. Kebanyakan tenaga pengamanan ini berasal dari KPLP, Polairud, TNI-AL dan lain-lain. Untuk itu, tenaga pengamanan laut dan pantai ini akan dilatih oleh tenaga ahli dari AS dan Jepang. Kebutuhan SDM di masa depan akan dipasok dari Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Marunda, yang akan membuka jurusan Sea and Coast Guard. Nantinya jurusan ini merupakan embrio pembentukan Akademi Laut dan Penjaga Pantai. Jika mengacu pada pengadaan SDM USCG, maka untuk jenjang perwira dapat bersumber dari Akademi laut dan Penjaga Pantai, sementara untuk jenjang bintara, dapat meniru TNI dengan membuka SECABA.
Untuk sarana, kapal patrol yang dimiliki Indonesia masih sangat sedikit. Untuk itu, perlu segera pemenuhan alutsista serta sarana penunjang tugas.
Usulan
Dalam membentuk ISCG yang tangguh dan handal di masa depan, penulis mengusulkan sebagai berikut:
>Dari berbagai penyatuan instansi yang selama ini memiliki kewenangan hukum di laut, maka ada 6 tugas pokok ISCG: Penegakan hukum di laut (Maritime Law Enforcement), kepabeanan (Customs), bantuan navigasi dan keselamatan pelayaran, perlindungan penangkapan ikan (fishery protection), SAR laut, menjadi kekuatan ‘pengganda’ (multiplier force) bagi AL.
>ISCG diharapkan menjadi ‘ujung tombak’ dari custom, imigrasi, DKP, Dephub, dan Basarnas, untuk ‘penyelidikan’ tahap awal. Untuk ‘penyelidikan’ tahap lanjut diserahkan kepada masing-masing instansi terkait.
>ISCG sebaiknya berdiri secara otonom dan bertanggung jawab langsung pada Presiden RI. Hal ini dimaksudkan agar instansi ini independen dalam tugas. Di samping itu pula, dengan independen dari instansi lain, maka diharapkan dapat segera melengkapi alutsista serta sarana dan prasarana penunjang tugas.
>Bakorkamla sebaiknya dileburkan dalam ISCG ini, sehingga tugas-tugas yang selama ini telah dilakukan selama ini dapat terus dilanjutkan oleh ISCG.
Welcome ISCG…

Salam…

COAST GUARD - JCG

2009-03-27T23:50:00.001+07:00

Japan Coastal Guard (JCG) adalah salah satu satuan ‘coast guard’ yang tangguh. Beberapa waktu lalu, ketika kita mendengar kabar beberapa pelaut asal Indonesia ‘hilang’ di perairan Jepang, JCG turun tangan berusaha mencari para pelaut Indonesia tersebut. Berada di bawah Kementerian Tanah, Infrastruktur dan Transportasi, didirikan semenjak tahun 1949 dan saat ini diperkirakan beranggotakan 12 ribu personel.
Tupoksi dan Organisasi
Tugas pokok organisasi JCG adalah :
Melakukan SAR
Survei Hidrografi dan Oseanografi.
Manajemen lalu lintas laut

JCG dipimpin oleh seorang Commandant serta dibantu oleh 2 wakil Commandant. Satu layer di bawahnya dibantu oleh 5 direktur jenderal yang mengepalai departemen. Masing-masing direktur jenderal dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan bidang penugasannya. Selain juga ada inspektur jenderal, yang setara dengan direktur jenderal.
JCG dibagi atas 5 departemen: Administrasi, Equipment & Technology, Guard & Rescue, Hydrographic & Oceanographic dan Maritime Traffic Management. Selain itu didukung oleh ‘Japan Coast Guard Academy’, yang berlokasi di Kure, Hiroshima. Akademi ini bertugas untuk mendidik calon perwira JCG. Organisasi ini juga didukung oleh 2 unit pasukan khusus: Special Security Team dan Special Rescue Team.
Tugas JCG cukup berat karena bersinggungan dengan beberapa wilayah ‘panas’, yang dapat memancing ‘perang’. Beberapa wilayah ‘panas’ yang diawasi oleh JCG adalah perbatasan dengan Korea Utara, perbatasan dengan Cina, dan Laut Cina Selatan.
JCG membagi wilayah pengawasannya menjadi sebelas region:

Region 1 bermarkas di Otaru
Region 2 bermarkas di Shiogama
Region 3 bermarkas di Yokohama
Region 4 bermarkas di Nagoya
Region 5 bermarkas di Kobe
Region 6 bermarkas di Hiroshima
Region 7 bermarkas di Kitakyushu
Region 8 bermarkas di Maiduru
Region 9 bermarkas di Niigata
Region 10 bermarkas di Kagoshima
Region 11 bermarkas di Naha

Salam…

COAST GUARD – USCG

2009-03-27T23:47:00.000+07:00

United States Coast Guard adalah satuan coast guard ‘tertua’ di dunia. Berdiri pada 4 Agustus 1790, saat ini berada dibawah Departemen Keamanan Dalam Negeri (Department of Homeland Security). Apabila dalam kondisi diperlukan, USCG dapat langsung di-bko-kan di bawah Departemen AL atas perintah Presiden. Tugas aktifnya berperan sebagai penegak hukum di laut (baik domestic maupun perairan internasional) serta berperan sebagai badan regulator federal. Motto USCG: ‘Semper Paratus’ yang berarti selalu siap (always ready). Julukan ‘formal’ untuk setiap anggota USCG adalah ‘Coast Guardsman’. Panggilan ‘non-formal’ adalah ‘Coastie’.
Tupoksi
Tugas pokok organisasi USCG adalah:
>Menjaga keselamatan pelayaran (Maritime safety) termasuk SAR
>Maritime Mobility
>Menjaga keamanan laut (Maritime Security)
>Menjaga pertahanan nasional (National Defense)
>Perlindungan tas sumber daya alam (Protection of natural resources)

Tugas pokok ini kemudian dijabarkan dalam 11 misi utama:
>Penjagaan pelabuhan, jalur laut dan pantai (Port, Waterway and Coastal Security/PWCS)
>Counter Drug Law Enforcement
>Migrant Interdiction
>Penegakan hukum atas penangkapan ikan oleh pihak asing (foreign fisheries)
>Perlindungan atas penangkapan ikan domestik (domestic fisheries)
>Keselamatan laut (Maritime Safety)
>Perlindungan lingkungan laut (Maritime Environment Protection)
>Ice Operation
>Bantuan Navigasi
>Siaga pertahanan (Defense Readiness)
>Maritime Environmental Response (MER)

Berdasarkan data dari Wikipedia, per Oktober 2006, USCG beranggotakan 46 ribu ‘dinas aktif’, 8 ribu ‘reserve’, 7 ribu petugas sipil dan 30 ribu Auxiliarist.
Untuk tugas SAR, merupakan tugas USCG paling ‘tua’. Bersama USAF, mengelola Rescue Coordination Center, yang bertanggung jawab dalam SAR. USCG bertanggung jawab untuk SAR laut, sementara USAF bertanggung jawab untuk operasi darat.
Dalam rangka pelaksanaan tugas menjaga lingkungan laut, maka USCG membentuk National Response Center (NRC). Badan ini bertanggung jawab dalam melindungi lingkungan laut di wilayah AS beserta teritorinya.
USCG termasuk dalam angkatan bersenjata AS, dimana bila dibutuhkan dapat langsung diberdayakan. Pada Oktober 2007, USCG bersama US Navy dan US Marine Corp menerapkan strategi pertahanan laut bersama yang disebut: ‘A Cooperative Strategy for 21st Century Seapower’. Dengan strategi ini, ketiga matra ini bekerja sama secara kolektif dalam pertahanan laut AS.
Personel
Personel USCG dikategorikan dalam 2 kelompok: kelompok perwira dan kelompok bintara. Kelompok perwira berasal dari 4 sumber: US Coast Guard Academy (USCGA), Officer Candidate School (OCS), Direct Commission Officer Program (DCOP), dan College Student Pre-commissioning Initiative (CSPI).
USCGA berlokasi di Sungai Thames di New London, Connecticut. Setiap tahunnya, hanya menerima 225 taruna. Setelah lulus dari USCGA, dilantik dengan pangkat Ensign (O-1 setara Letda di TNI) dengan ikatan dinas aktif selama 5 tahun. Sekitar 70% lulusannya bertugas pada kapal USCG, sekitar 10% ditugaskan menjadi penerbang USCG dan sisanya bertugas sebagai tenaga administratif.
Program OCS adalah program pendidikan bagi bintara untuk menjadi perwira. Tidak semua bintara dapat menempuh jenjang ini, ada kriteria khusus untuk dapat menempuhnya. Lulusan dari OCS diberi pangkat Ensign (O-1 setara Letda di TNI) atau Lieutenant Junior Grade (O-2 setara Lettu di TNI) atau Lieutenant (O-3 setara Kapten di TNI). Untuk pemberian pangkat O-2 atau O-3 tergantung pada kemampuan ‘istimewa’ yang dimiliki.
Program DCO ditujukan pada seseorang yang memiliki keahlian ‘khusus’, yang tidak dimiliki oleh USCG, seperti: ahli hukum, dokter, insinyur, intelijen, pilot tempur yang berasal dari matra tempur dalam lingkup angkatan bersenjata AS.
Program CSPI adalah program beasiswa untuk mahasiswa tingkat akhir, yang nantinya akan menjadi perwira USCG. Para mahasiswa yang masuk dalam program ini diberi pengetahuan tentang kepemimpinan, manajemen, penegakan hukum, pelatihan navigasi dan ilmu kelautan.
Untuk kategori bintara dibagi atas 2 kelompok: bintara tinggi (Chief Warrant Officer atau CWO) dan bintara ‘biasa’. Untuk menjadi bintara tinggi adalah dipilih dari bintara berpangkat E-6 sampai dengan E-9, dengan pengalaman minimum 8 tahun serta memiliki kemampuan ‘khusus’. CWO yang berprestasi dapat dipromosikan ke jenjang perwira dan dapat langsung diberi pangkat Lieutenant (O-3E), setelah bertugas aktif lebih dari empat tahun.
Untuk bintara ‘biasa’, jenjang karir dimulai dari masuk ‘boot camp’ dengan menjalankan ‘basic training’ di ‘Coast Guard Training Center’, Cape May, New Jersey. Boot camp dijalani selama 8 minggu. Setelah lulus, akan mengikuti pelatihan lanjutan (‘A’ School) sesuai dengan kecabangan (rating) berdasarkan minat dan bakatnya. Apabila telah mencapai pangkat E-7, diwajibkan untuk mengikuti ‘Chief Petty Officer Academy’ di Petaluma, California.
Kendala USCG
USCG juga tidak lepas dari berbagai kendala yang dihadapi dalam penugasannya, antara lain:
Lemah dalam pemantauan area (lack of coverage), luasnya wilayah AS menyebabkan beberapa area tidak terpantau dengan baik.
Kurangnya personel dalam pemenuhan tugas untuk menjaga wilayah perairan AS.
Kapal-kapal yang telah ‘berumur’, dimana USCG tidak dapat optimal dalam pelaksanaan tugasnya.
Kurangnya latihan untuk peningkatan kemampuan ‘perang’ dari USCG.

Salam…

COAST GUARD: BAKORKAMLA

2009-03-27T23:45:00.000+07:00

Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) atau dalam bahasa Inggris adalah Indonesia Maritime Security Coordinating Board (IMSCB) adalah badan yang dibentuk kembali setelah pada tahun 1972 sempat dibentuk badan yang sama namun vakum. Mulai tahun 2003, Menko Polkam membentuk Kelompok Kerja Perencanaan Pembangunan Keamanan dan Penegakan Hukum di Laut. Selain itu diadakan serangkaian seminar dan rapat koordinasi lintas sektoral untuk pemantapan suatu badan penegakan hukum di laut. Pada tanggal 29 Desember 2005, melalui Peraturan Pemerintah no 81 tahun 2005 dibentuklah kembali Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla). Bakorkamla ini beranggotakan 12 instansi: Dephan, TNI-AL, TNI-AU, Polri, BIN, Kejakgung, Depkumham, DKP, Dephub, Depkeu, Depdagri dan Deplu.
Dengan visi terwujudnya upaya penciptaan keamanan, keselamatan dan pengakan hukum dalam wilayah perairan Indonesia secara terpadu, Bakorkamla mempunyai misi (1):
Merumuskan dan menetapkan kebijakan umum di bidang keamanan laut
Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dan operasi keamanan laut di wilayah perairan Indonesia.
Merumuskan dan menetapkan penyelenggaraan dukungan teknis dan administrasi di bidang keamanan laut.
Membantu peningkatan kapasitas kelembagaan di bidang keamanan laut
Mendorong peningkatan peran serta masyarakat di bidang keamanan laut.
Kritikan
Pembentukan Bakorkamla tahun 1972, yang dibentuk berdasarkan Skep bersama Menhankam/Pangab, Menkeu, Menkeh dan Jakgung tahun 1972, sepertinya tidak menjadi pelajaran bagi pemerintah. Bakorkamla hanya berfungsi sebagai badan koordinasi semata dan tidak menghilangkan kewenangan instansi di bawahnya dalam penegakan hukum di laut. Fungsi inilah yang menyebabkan kegagalan dalam pelaksanaan tugas serta tumpang tindih dalam pelaksanaan di lapangan. Secara operasional, Bakorkamla bentukan tahun 1972 dengan Bakorkamla bentukan tahun 2005 tidak berbeda jauh, karena mengandalkan pada instansi yang sudah eksis pada Bakorkamla bentukan tahun 1972.
Selain itu, ‘ego’ masing-masing instansi menyebabkan lemahnya kerja sama serta menimbulkan biaya tinggi bagi perusahaan pelayaran.
Selain itu, ada gelagat instansi-instansi ‘darat’ mencoba untuk melebarkan kewenangannya ke wilayah laut. Hal ini aneh, karena secara yuridis seharusnya rezim hukum di darat tidak sama dengan hukum laut. Perlu dipahami bahwa rezim hukum di laut menganut pada ‘bendera’ kapal yang mendeklarasikan suatu negara.
Pembentukan Bakorkamla ini juga menjadi kendala bagi pembentukan Penjaga Laut dan Pantai (Palapa), yang diharapkan nantinya mempunyai kekuatan ‘tunggal’ dalam penegakan hukum di laut.
Belajar dari Malaysia
Malaysia rupanya belajar dari kegagalan Bakorkamla bentukan tahun 1972. Pada tahun 2005, dibentuklah Maritime Enforcement Agency, yang menjadikan badan ini penegak hukum ‘tunggal’ di laut. Badan ini merupakan suatu badan pemerintahan yang bertanggung jawab langsung ke PM Malaysia. Pendirian badan ini juga sekaligus menghilangkan ‘wewenang hukum’ 11 instansi yang selama ini mempunyai wewenang di laut. Badan ini dapat dijadikan kekuatan cadangan AL Malaysia (TLDM) bila diperlukan. ‘Coast Guard’ Malaysia ini juga dilengkapi dengan ‘pasukan khusus’ yang disebut ‘STAR’, yang sebagian direkrut dari AL dan AU Malaysia.
Keluarnya UU no 17/2008 diharapkan menjadi tonggak awal berdirinya ‘coast guard’ Indonesia. Sebagaimana diamanatkan oleh UU tersebut, maka akan dibentuk Penjaga Laut dan Pantai Republik Indonesia (PALAPA-RI) atau dalam bahasa Inggris: Indonesia Sea and Coast Guard (ISCG). Diharapkan pada tahun 2009 ini telah terbentuk ISCG dan mulai efektif beroperasi pada tahun 2010.

Salam…

COAST GUARD: ‘LAW ENFORCEMENT AT THE SEA’

2009-03-27T23:44:00.000+07:00

‘Coast Guard’ adalah terminologi yang digunakan untuk satuan penjaga pantai di beberapa negara, namun memiliki keragaman dalam penugasannya. Pada umumnya ‘Coast Guard’ bertugas sebagai penyelamat insiden di pantai/laut (maritime/sea rescue), penegakan hukum laut, menjaga batas negara dan lain-lain. Di beberapa negara, pada masa perang, Coast Guard ditugaskan untuk menjaga pertahanan pangkalan, intelijen dan patrol laut. Keragaman ini dapat juga dilihat dari fungsi organisasi. Beberapa negara memasukkan ‘coast guard’ sebagai bagian dari organisasi militer, sebagian lagi memasukkannya sebagai organisasi ‘sipil’, bahkan beberapa negara lain merupakan organisasi swasta. Untuk keperluan tugas, semua organisasi ‘coast guard’ memiliki kapal laut dan pesawat terbang, termasuk helicopter dan seaplane.
Tipe dan Peran
Berbagai tipe dan peran ‘coast guard’ dari beberapa negara, memperlihatkan keragaman organisasi ini:
Badan Pemerintah: di Bangladesh, Prancis, India, Pakistan dan Italia, berdiri sebagai suatu badan pemerintah yang bertugas menjaga wilayah laut dan pantai.
Kombinasi fungsi penegak hukum dan militer: Islandia, AS, dan Taiwan, merupakan suatu badan yang berfungsi sebagai penegak hukum dan pada masa perang, dapat digunakan sebagai pasukan militer.
Fungsi sebagai penegak hukum: Malaysia, Singapura dan Philipina menjadi ‘coast guard’ sebagai penegak hukum di laut.
Kombinasi penegak hukum dengan badan sipil: Jerman mendirikan ‘coast guard’ yang merupakan gabungan dari petugas sipil dari berbagai organisasi maritime dengan kepolisian Jerman.
Organisasi sipil: Kanada, Selandia Baru, dan Inggris menjadikan ‘coast guard’ sebagai organisasi sipil dan mitra dari penegak hukum. Para anggotanya berasal dari kalangan sipil yang memiliki perhatian dengan masalah kelautan.
Pentingnya Coast Guard
Sebuah ilustrasi menarik bagaimana hasil rata-rata per hari yang dihasilkan oleh USCG. Data ini dicuplik dari military.com dan beberapa hasil yang dicapai sebagai berikut:
Menyelesaikan 109 kasus SAR.
Melindungi property senilai USD 2,791,841
Berhasil menggagalkan 169 pound Marijuana dan 306 pound Kokain senilai USD 9,589,000
Berhasil mencegah masuknya 14 imigran illegal
Salam…

PERJALANAN SEORANG SINTONG PANJAITAN

2009-03-22T09:51:00.002+07:00

JUDUL: Sintong Panjaitan - Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando
PENULIS: Hendro Subroto
TERBIT: Maret 2009
Cetakan: keempat – Maret 2009
PENERBIT: Penerbit Buku Kompas
Halaman: 522 + xxx

Selama dua minggu, penulis menyatroni sebuah toko buku besar di bilangan Matraman, Jakarta untuk mencari buku ini dan akhirnya tadi malam (21/3), berhasil mendapatkannya. Buku ini sudah mendapatkan ekspose yang luar biasa semenjak hari pertama terbit. Bahkan pada launching buku ini, beberapa stasiun TV meliput secara langsung acaranya. Apa sich yang membuat buku ini heboh?
Unofficial biography
Seperti yang ditegaskan oleh Pak Hendro Subroto, penulis buku ini, buku ini bukan merupakan otobiografi maupun biografi dari Letjen (Purn) Sintong Panjaitan. Hendro Subroto adalah wartawan ‘perang’ kawakan yang sangat dekat dengan ABRI/TNI. Sebagai jurnalis TVRI, beliau terjun langsung meliput ke kawasan ‘perang’. Beberapa peristiwa ‘penting’ ia liput secara langsung: konfrontasi dengan Malaysia di Serawak, operasi penumpasan DI/TII di Sulseltra, termasuk meliput langsung tewasnya Kahar Muzakar, pengangkatan jenazah para jenderal di Lubang Buaya pada G30S, juga meliput operasi penumpasannya di Jateng, operasi jelang Pepera Irian, operasi Seroja di Tim-Tim. Liputan ‘perang’ di luar negeri yang pernah dilakukan adalah perang Vietnam, perang Kamboja, perang perbatasan Vietnam – Cina, perang sipil di Sudan Selatan tahun 1986, dan perang teluk tahun 1991. Dari pertemuan selama meliput ‘perang’ di dalam negeri inilah, Hendro Subroto mengenal Sintong Panjaitan.
Lahir pada tanggal 4 September 1940 di Tarutung dengan nama Sintong Hamonangan Panjaitan. Ia anak ketujuh dari sebelas bersaudara. Semula ia tertarik untuk mengabdi menjadi prajurit AURI. Ketertarikan pada AURI, karena ia tertarik akan ‘kehebatan’ pesawat Tjotjor Merah (P-51 Mustang) AU Belanda pada perang kemerdekaan. Selepas SMA, ia mendaftar ke AAU dan dinyatakan diterima dengan syarat harus operasi amandel. Setelah operasi, ternyata panggilan masuk pendidikan tidak muncul. Sebenarnya ia sudah dipanggil kembali, namun surat panggilan tersebut disembunyikan oleh ibunya. Sambil menunggu panggilan dari AURI, Sintong mengikuti tes masuk Akademi Militer Nasional (AMN) dan diterima sebagai taruna pada tahun 1960. Ia lulus dengan urutan 38 dari 117 taruna pada tahun 1963.
Kemudian mengikuti sekolah dasar kecabangan infanteri dan selanjutnya ditempatkan sebagai perwira pertama di Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD). Sambil menunggu untuk ikut sekolah para komando, sebagai syarat kualifikasi anggota RPKAD, ia ‘dimagangkan’ menjadi danton pada Yonif 321, Brigif 13, Kodam Siliwangi. Bersama Yonif 321 ini, ia terjun dalam penumpasan DI/TII di Sulseltra dengan sandi ‘operasi kilat’. Pada Februari 1965, ia masuk sekolah para komando dan lulus enam bulan kemudian. Nyaris diterjunkan ke Sarawak untuk memandu sukarelawan, namun keburu terjadi G30S.
Pada awal penumpasan G30S, Sintong terlibat aktif. Ia bersama anggota peletonnya, berhasil merebut Gedung RRI Pusat, pengamanan pangkalan Halim Perdanakusuma, dan menemukan ‘kuburan’ korban penculikan di Lubang Buaya. Kemudian ditugaskan ke daerah Jateng untuk menumpas G30S serta para petinggi PKI yang kabur ke daerah ini. Daerah Jateng merupakan basis PKI ‘terkuat’ karena hampir semua pejabat militer ‘level atas’ di daerah ini berhasil dibina oleh PKI.
Pada awal tahun 1967, Sintong ditugaskan ke Irian Jaya dalam rangka Pepera. Penugasan di daerah ini dijalani sampai dengan awal tahun 1970. Pada akhir tahun 1972, ditugaskan di Kalbar dalam rangka penumpasan PGRS/PARAKU. Ikut serta dalam perencanaan operasi linud dalam rangka ‘merebut’ kota Dili pada Desember 1975, namun karena suatu hal tidak dapat ikut serta. Meskipun diawal integrasi Tim-Tim tidak ikut dalam operasi Seroja, karena mengikuti Seskoad, namun ia termasuk ‘akrab’ dengan daerah Tim-Tim.
Sukses dalam operasi pembebasan sandera ‘Woyla’, membawanya menjadi Komandan Grup 3/Sandiyudha di Kariango, Makassar. Pada saat reorganisasi ABRI pada tahun 1985, ia ditugaskan komandan jenderal pasukan elit AD. Dengan berat hati, ia melakukan ‘perampingan’ dan merubah Kopasandha menjadi Kopassus. Sukses dengan reorganisasi Kopassus, ia menjadi Danpussenif dan ditugaskan untuk melakukan pembenahan organisasi. Pembenahan organisasi Pussenif berjalan sukses dan Ia dipromosikan menjadi Pangdam IX/Udayana, posisi komando terakhir yang dijabatnya dalam lingkup TNI, sebelum terjungkal akibat peristiwa 12 November 1991.
Mei 1998
Kerusuhan Mei 1998 mendapat perhatian khusus dari Sintong Panjaitan. Pada bab ini, ia menceritakan bagaimana keterlibatan serta peristiwa sebelum dan sesudah peralihan kekuasaan. Sebagai penasehat ‘militer’ Habibie, sebuah fungsi yang telah dijalaninya semenjak tahun 1994, ia banyak memberi masukan pada Habibie pada saat-saat peralihan. Ia yang mengusulkan pada Habibie, agar dapat memberikan pernyataan guna menenangkan masyarakat akibat kerusuhan 13 dan 14 Mei 1998.
Ia mempertanyakan sikap Jenderal Wiranto, yang saat itu menjadi Menhankam/Pangab, yang ‘meninggalkan’ Jakarta untuk menjadi inspektur upacara serah terima Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) di Malang pada tanggal 14 Mei 1998. Kepergian ke Malang diikuti oleh hampir petinggi ABRI. Sampai saat ini, tidak ada kejelasan mengapa hampir semua petinggi militer malah terkesan ‘cuek’ atas kerusuhan yang terjadi. Wiranto pun sering kali menghindar dan apabila terpaksa menanggapi masalah ini, terkesan ‘melempar’ tanggung jawab pada Pangdam Jaya.
Sintong mempertanyakan mengapa Inpres no. 16/1998 tentang pembentukan Komando Operasi Kewaspadaan dan Keselamatan Nasional (KOPKKN), sejenis Kopkamtib pada awal era orba, tidak dijalankan oleh Wiranto. Sintong berpendapat seharusnya Wiranto mundur dari jabatannya karena menolak menjalankan perintah dari Presiden selaku panglima tertinggi. Bagi Sintong, disiplin prajurit tidak dilaksanakan oleh Wiranto karena menolak perintah atasan dan sudah sepatutnya mundur.
Sintong juga mempertanyakan peran Prabowo pada masa peralihan tersebut. Mengapa ia tidak berusaha keras untuk membela Soeharto, yang notabene mertuanya? Padahal Ia punya ‘kekuatan’ untuk dapat tampil membela mertuanya. Akan tetapi justru, ia bergabung dengan ‘gerakan reformasi’, yang membuatnya dimusuhi oleh keluarga Cendana. Prabowo, melalui ‘antek’-nya: Mayjen Kivlan Zein (Kas Kostrad waktu itu) dan Mayjen Muchdi PR (Danjen Kopassus), merekayasa surat dari Jenderal Besar AH Nasution agar dijadikan KSAD. Prabowo mengetahui bahwa Habibie sangat hormat pada Pak Nas. Sintong mempertanyakan peran Mayjen Muchdi PR yang menurutnya janggal. Mengapa Danjen Kopassus mau menerima perintah dari Pangkostrad (Prabowo), padahal Kopassus dan Kostrad berkedudukan sejajar?
Sintong juga memberikan klarifikasi tentang pergantian jabatan Prabowo, dari Pangkostrad menjadi Dansesko ABRI. Putusan pergantian tersebut diputuskan oleh Habibie dan disampaikan langsung ke Wiranto. Klarifikasi ini dirasa perlu karena seolah-olah merupakan tindakan balas dendam Sintong karena pemecatan sebagai Pangdam Udayana akibat peristiwa 12 November 1991. Menurut Sintong, Mabes ABRI belum pernah menyampaikan laporan resmi tentang peristiwa 12 November 1991, namun Presiden sudah memberikan ‘hukuman’ terlebih dahulu. Dasar ‘hukuman’ tersebut berdasarkan laporan dari Prabowo dan Letkol Sjafrie Sjamsoeddin. Sjafrie Sjamsoedin, pada peristiwa 12 November 1991, menjabat sebagai Wadan Satgas Intel Kolakops Tim-Tim. Anehnya, Sjafrie berhasil lolos dari ‘hukuman’, sementara atasannya, Kolonel Binsar Aruan (Dan Satgas Intel Kolakops Tim-Tim) justru dicopot. Seharusnya Sjafrie juga ikut bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.
Sintong mengeluhkan ‘sikap buruk’ Prabowo yang tidak sopan terhadap presiden. Prabowo datang menghadap Presiden dengan senjata lengkap pada tanggal 22 Mei sore hari. Sintong khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, ia melucuti senjata Prabowo. Selain itu, sikap Prabowo ‘menawar’ jabatan KSAD, tidak mencerminkan sikap seorang prajurit. Oleh karena itu, ia memastikan Prabowo dicopot dari jabatannya paling lambat sebelum matahari tenggelam. Jabatan Pangkostrad kemudian dikuasakan pada Mayjen Johny Lumintang, yang mencatat ‘rekor’ memegang jabatan tersebut ‘hanya’ enam jam!!
12 November 1991 versi Sintong
Sintong Panjaitan mulai menjabat Pangdam IX/Udayana sejak 12 Agustus 1988, dimana Tim-Tim merupakan salah satu daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Pada awal masa jabatannya, ia mengubah sifat operasi militer di Tim-Tim dari operasi tempur ke operasi territorial, yang lebih murah. Peralihan sifat operasi militer ini membawa hasil keamanan yang kondusif, sekaligus menjadi awal malapetaka 12 November 1991. Pada tahun 1990, Tim-Tim dinyatakan wilayah ‘terbuka’ sama dengan wilayah lainnya. Keterbukaan ini dimanfaatkan oleh Parlemen Portugal untuk berkunjung ke Tim-Tim. Kunjungan ini direncanakan sekitar bulan Oktober - November1991.
Kunjungan tersebut akhirnya batal karena sikap ‘arogan’ Parlemen Portugis, yang tidak menghormati Indonesia serta Portugis ‘mengundang’ wartawan Internasional untuk bergabung dalam delegasi. Tidak sepantasnya Portugis berlaku seperti itu. Kunjungan ini akhirnya batal karena tidak mencapai titik temu dengan pihak Portugis.
Kunjungan delegasi Portugis sebenarnya akan dimanfaatkan oleh para pendukung kemerdekaan untuk unjuk gigi, namun niatan ini gagal. Pada tanggal 28 Oktober 1991, terjadi perkelahian antara pendukung pro-integrasi dengan pendukung kemerdekaan yang menyebabkan tewasnya pendukung dari kedua belah pihak. Prosesi penguburan pendukung kemerdekaan pada tanggal 12 November 1991 itulah pemicu terjadinya peristiwa Dili tersebut. Pada saat peristiwa tersebut, Sintong sedang mengikuti rapat di Akmil, Magelang dan keesokan harinya langsung terbang ke Dili dan mengambil alih komando militer yang ada.
Pemerintah membentuk Komis Penyelidik Nasional (KPN) untuk menyelidiki masalah ini. Sementara Mabes ABRI membentuk Dewan Kehormatan MIliter (DKM) sebagai counterpart. Pada tanggal 13 Januari 1992, KSAD mencopot 6 petinggi yang dianggap bertanggung jawab, termasuk Sintong Panjaitan.
Sintong mempertanyakan kinerja serta rekomendasi yang ternyata tidak pernah dilaporkan ke Presiden. Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, Presiden ‘bertindak’ terlebih dahulu berdasarkan laporan Prabowo dan Sjafrie Sjamsoeddin.
Coup d’etat Maret 1983
Tidak seperti Jenderal M. Jusuf yang berusaha menutupi peristiwa ini, Sintong Panjaitan justru malah membukanya. Jika pada buku biografi Jenderal Jusuf, hanya disebut tindakan seorang ‘perwira muda’ yang melemparkan isu adanya upaya kudeta oleh Benny Moerdani dkk, maka pada bukunya, Sintong menunjuk ‘hidung’. Secara terbuka, Ia menunjuk Prabowo sebagai pelempar isu tersebut.
Prabowo berniat menculik Benny Moerdani dkk yang diisukan akan melakukan kudeta. Asumsi Prabowo adalah Benny Moerdani ‘memasukkan’ senjata canggih ke Indonesia. Padahal persenjataan tersebut akan disalurkan ke pejuang Mujahidin Afganistan. Senjata-senjata tersebut merupakan ‘bantuan’ Indonesia, yang dibeli dari Israel dan Taiwan. ‘Bantuan’ ini juga sebelumnya telah diberikan pada pemerintah Kamboja untuk memerangi Khmer Merah serta Laos. Sintong memandang cara Prabowo mirip dengan cara Letkol Untung para Jenderal korban G30S. Tuduhan tersebut tidak terbukti.
Dampak dari peristiwa ini adalah Prabowo seolah ‘dendam’ pada semua orang yang tidak berpihak kepadanya, termasuk Sintong.
Penculikan Mahasiswa 1998
Menanggapi masalah penculikan mahasiswa tahun 1998, Sintong sangat menyayangkan tindakan yang ambil oleh Prabowo. Ia boleh mengambil tindakan apabila dirasa mengancam keamanan, namun harus dilaporkan pada atasan dalam hal ini KSAD dan Pangab. Prabowo tidak pernah melaporkan tindakan ini, sebagaimana pengakuannya pada Dewan Kehormatan Perwira (DKP).
Tim penculik yang bersandi ‘mawar’ berasal dari detasemen 81. Sebagai pendiri detasemen 81, Sintong merasa terpukul akan kenyataan ini. Ia merasa Prabowo ‘mengorbankan’ Mayor Bambang Kristiono selaku pimpinan tim mawar. Pada persidangan di mahkamah militer, tidak pernah terungkap siapa dalang yang memerintahkan tim mawar ini. Ia tahu persis, bahwa tidak mungkin tim mawar bertindak tanpa ada komando dari atas.
Satu hal menarik dari penulis, beberapa korban penculikan tim mawar ini malah bergabung dan menjadi caleg dari partai-nya Prabowo: Gerindra. Ah.. di dalam politik, tidak ada ‘musuh’ atau ‘teman’ sejati… yang ada kepentingan pragmatis…. Wahai bung-bung korban penculikan, dimana ‘air liur’ cacianmu dulu? Apakah kau telan lagi air liur itu?...

Salam…

PAMTAS: SIPADAN – LIGITAN

2009-03-22T09:49:00.000+07:00

Mahkamah Internasional (International Court of Justice atau ICJ) pada tanggal 17 Desember 2002 memutuskan Malaysia adalah pemilik sah Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Dari 18 juri, 17 juri menyatakan pulau-pulau tersebut dimiliki Malaysia, sementara 1 juri menyatakan pulau-pulau tersebut milik Indonesia. Keputusan ini tentu menjadi tamparan keras kita akan ketidak seriusan dalam mengurusi daerah perbatasan. Menurut press release ICJ, dalam persidangan-persidangan yang dilakukan, para juri menolak menggunakan materi hukum yang disampaikan oleh kedua negara. Kaidah pembuktian yang digunakan adalah ‘continuous presence, effective occupation, maintenance and ecology preservation’. Dengan penggunaan materi tersebut, dapat dimengerti mengapa para juri memenangkan Malaysia. Faktanya, Malaysia telah membangun beberapa prasarana pariwisata di pulau-pulau tersebut. Inilah bukti ketidak seriusan Indonesia dalam mengelolanya (1).
Proses Sengketa
Kasus Sipadan-Ligitan ini muncul pada tahun 1969, dimana tim teknis landas kontinen kedua negara membicarakan batas dasar laut kedua negara. Pada peta Malaysia, pada waktu itu, kedua pulau tersebut tertera sebagai bagian wilayah Indonesia. Konyolnya, pada lampiran Perpu no. 4/1960 yang menjadi pedoman tim teknis Indonesia, kedua pulau tersebut tidak tertera. Dengan temuan tersebut, Indonesia merasa berkepentingan untuk mengukuhkan Sipadan-Ligitan. Malaysia, yang menyadari kelalaian Indonesia, langsung mengklaim dua pulau tersebut dengan sejumlah alasan, dalil hukum dan fakta. Karena tidak menemui titik temu, maka kedua pulau tersebut diberi status quo. Pada tahun 1989, kedua pulau ini kembali dibicarakan oleh kedua pimpinan negara: Presiden Soeharto dan PM Mahatir Muhamad.
Pada tahun 1992, kedua negara sepakat menyelesaikan masalah ini secara bilateral yang diawali dengan pertemuan pejabat tinggi kedua negara. Hasil pertemuan pejabat tinggi menyepakati dibentuknya Komisi Bersama (Joint Commission atau JC) dan Kelompok Kerja (Joint Working Group atau JWG). Serangkaian pertemuan JC dan JWG tidak membawa hasil. Pada tahun 1997, disepakati bahwa sengketa ini dibawa ke ICJ. ICJ resmi bersidang sejak 2 November 1998. Kedua negara memiliki kewajiban untuk menyampaikan posisi nya melalui ‘Written Pleading’ kepada ICJ pada tanggal 2 November 1999, diikuti dengan ‘Counter Memorial’ pada tanggal 2 Agustus 2000 dan ‘reply’ pada tangal 2 Maret 2001. Proses selanjutnya adalah ‘Oral Hearing’ dari kedua negara bersengketa pada tanggal 3 sampai dengan 12 Juni 2002. Untuk menghadapi dan menyiapkan materi tersebut, Indonesia membentuk satgas khusus yang terdir dari beberapa institusi: Deplu, Depdagri, Dephan, Mabes TNI, Departemen ESDM, Dishidros TNI AL, Bupati Nunukan, beberapa pakar kelautan dan hukum laut internasional. Dirjen Pol Deplu dan Dubes RI di Belanda ditunjuk sebagai LO di ICJ serta menunjuk Tim Penasehat Hukum Internasional. Total anggaran untuk melakukan persidangan ini adalah Rp 16 M (1).
Lesson Learn
Ketika Indonesia memutuskan jajak pendapat di Tim-Tim, banyak kalangan memperkirakan hasilnya seri antara pro-integrasi dengan pro-kemerdekaan. Namun kenyataan berkehendak lain, sebanyak kurang lebih 76,5 % penduduk Tim-Tim lebih memilih merdeka. Demikian pula dengan kasus Sipadan-Ligitan, banyak pengamat memperkirakan Indonesia menang tipis, atau paling tidak Pulau Sipadan menjadi milik Indonesia. Namun kenyataannya berkata lain, Indonesia kalah telak. Dari dua kasus ini, diduga ada pihak ‘ketiga’ yang bermain dan merugikan Indonesia.
Materi ‘continuous presence, effective occupation, maintenance and ecology preservation’ memberikan citra ‘buruk’ Indonesia dalam mengelola kawasan terluarnya. Apalagi dengan tidak adanya keseriusan dalam pengelolaan daerah perbatasan.
Beberapa pulau yang berapa di perbatasan Indonesia ‘diminati’ oleh beberapa negara tetangga. Pulau Nipah ‘diminati’ oleh Singapura. Pulau Rondo ‘diminati’ oleh India, Pulau Miangas sudah mulai dicoba diklaim oleh Philippina. Negara-negara tersebut besar kemungkinan menggunakan materi ’continuous presence & effective occupation’ yang sukses diterapkan oleh Malaysia, untuk dapat ‘merampok’ pulau-pulau tersebut dari Indonesia.
Antisipasi
Pembangunan infrastruktur menjadi agenda utama dalam pembenahan daerah perbatasan. Perlu segera dikeluarkan PP sebagai bentuk aplikasi dari UU no. 43/2008 agar dapat segera dirancang konsep pemberdayaan daerah perbatasan. Posisi penduduk harus dijadikan subyek pembangunan. Pembangunan infrastruktur juga harus ditunjang dengan pembangunan IPOLEKSOSBUD HANKAM.
Perlu pemetaan berkala sebagai bagian dari penegasan batas wilayah negara. Hal ini perlu untuk menjaga pertahanan serta pembangunan yang berkesinambungan. Perlu pelibatan aktif Bakosurtanal, Dittopad dan Janhidros-AL, yang selama ini menjadi ujung tombak pemetaan kawasan nasional.
Pendirian markas dan pangkalan pertahanan TNI pada wilayah sepanjang perbatasan, dimana hal ini menjadi bukti eksistensi Indonesia.
Pemberian subsidi serta kebijakan ekonomi khusus untuk masyarakat, termasuk aparat yang bertugas pada wilayah perbatasan. Dengan adanya subsidi ini, paling tidak dapat menggerakkan perekonomian masyarakat setempat.

Salam…

PAMTAS: ‘TUKANG PETA’

2009-03-22T09:35:00.001+07:00

Ada tiga lembaga di Indonesia yang bertugas melakukan survey dan pemetaan wilayah nasional. Berikut profil lembaga-lembaga tersebut:
BAKOSURTANAL
Kegiatan survei dan pemetaan dilakukan resmi oleh pemerintah Indonesia sejak adanya PP no.71/1951 tentang pembentukan Dewan dan Direktorium Pengukuran dan Penggambaran Peta. Hal ini diperkuat dengan Keppres no. 263/1965 tentang pembentukan Dewan Survei dan Pemetaan Nasional (DESURTANAL) dan Komando Survei dan Pemetaan Nasional (KOSURTANAL). DESURTANAL bertugas melakukan pemetaan dengan inventarisasi sumber-sumber daya alam, sementara KOSURTANAL berfungsi sebagai pengkoordinasi kegiatan pemetaan nasional. Karena kebutuhan mendesak untuk penyusunan atlas nasional, maka dibentuk Badan Atlas Nasional dengan keputusan Presidium Kabinet Kerja no: Aa/D/37/1964.
Meletusnya G30S membuat pemerintah mengabaikan proyek atlas nasional. Selain itu juga, DESURTANAL dan KOSURTANAL ‘mati suri’. Setelah peralihan pemerintahan, pada tanggal 17 Oktober 1969, melalui Keppres no. 83/1969 dibentuk Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL). Dengan terbentuknya badan ini, dua badan lain melebur di dalamnya.
Melalui Keppres no 87/1998, dinyatakan bahwa Bakosurtanal adalah Lembaga Pemerintah non-departemen yang bertanggung jawab kepada Presiden, serta dalam kesehariannya berkoordinasi dengan Menristek.
DITTOPAD
Cikal bakal Direktorat Topografi TNI AD (DITTOPAD) adalah kantor ‘Sokuryo Kyoku’ milik tentara Jepang yang diambil alih oleh para pemuda pada tanggal 28 September 1945 dan kemudian menjadi salah satu badan di Kementrian Kehakiman. Pada tanggal 26 April 1946, badan ini diserahkan pada Kementrian Pertahanan. Tanggal ini selanjutnya menjadi hari jadi Topografi TNI AD.
Kembalinya Belanda, yang membonceng Inggris pada masa perang kemerdekaan, juga mendirikan dinas topografi (Top Dienst KNIL) di Jakarta. Seiring dengan pengakuan kedaulatan Indonesia tahun 1950, Inspektorat Topografi milik Indonesia digabungkan dengan Dinas Topografi KNIL (Top Dienst KNIL)
Bekerja sama dengan Australia, DITTOPAD melakukan pemetaan wilayah di Kalbar, Sumatera, Irian Jaya, Maluku dan pulau-pulau di sebelah barat dan timur Sumatera. Sejak 1989, DITTOPAD telah mampu melaksanakan pemetaan secara mandiri dan telah 78% wilayah nasional telah dipetakan.
Tugas utama DITTOPAD adalah membina dan menyelenggarakan penyediaan dan penyajian informasi geografi/medan dalam bentuk peta topografi data dan analisis medan sebagai pendukung tugas TNI AD.
Satu hal yang perlu disimak, ayah tiri Barack Obama: Lolo Soetoro, pernah menjadi perwira DITTOPAD dan mendapat beasiswa untuk meraih Master di Hawaii University. Ketika menempuh pendidikan Master inilah bertemu dengan Ann Dunham, ibu kandung Obama, yang juga menempuh pendidikan di tempat yang sama.
JANHIDROSAL
Jawatan Hidro-Osenografi TNI AL (JANHIDROSAL) adalah salah satu kotama fungsional di TNI AL yang memiliki tanggung jawab terhadap pemetaan navigasi laut Indonesia, dan merupakan satu-satunya institusi yang memiliki tanggung jawab tersebut. Jawatan ini pertama kali dibentuk tahun 1961 untuk dapat melakukan pemetaan laut untuk keperluan militer dan sipil. Dengan semboyan Jala Citra Praja Yodha – Petakan Laut Nusantara untuk kejayaan, menjadikan institusi ini diakui secara internasional. Organisasi Hidro-Oseanografi Internasional (International Hydrographic Organization atau IHO) dan Organisasi Maritim Internasional (International Maritime Organization atau IMO) hanya mengakui peta navigasi laut Indonesia yang dibuat oleh JANHIDROSAL.
Sebagai negara kepulauan, seharusnya JANHIDROS memiliki banyak awak untuk dapat memetakan wilayah Indonesia. Namun kenyataannya, kondisi anggaran TNI tidak dapat memenuhi bagaimana idealnya sebuah institusi hidro-oseanografi. Di samping itu, perlu dibangun budaya organisasi kelas dunia, karena JANHIDROSAL merupakan institusi yang diakui di tingkat dunia.
Hasil survey pemetaan navigasi laut ini banyak digunakan oleh berbagai institusi, khususnya pemerintahan. Pihak militer yang berkepentingan dengan peta navigasi laut ini adalah Dephan, Mabes TNI, TNI AD dan TNI AL. Peta ‘militer’ yang dihasilkan: peta peperangan laut, peta layer untuk kapal selam, peta operasi gabungan, peta pendaratan amfibi, peta ruang pertahanan dan lain sebagainya.
Terkait dengan Sea Lines of Communications (SLOCs), Jawatan ini menyediakan peta laut dan publikasi nautis, yang wajib dimiliki kapal yang berlayar di wilayah Indonesia. JANHIDROSAL sedang menyelesaikan peta navigasi elektronik yang meliputi 3 Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Penyelesaian peta navigasi elektronik wilayah Indonesia harus segera diselesaikan karena IMO telah mencanangkan penggunaan ‘Electronic Navigational Chart’ (peta navigasi elektronik) per tanggal 1 Juli 2010.
Deplu merupakan pengguna peta dari JANHIDROSAL demi kepentingan diplomasi perbatasan. Peta yang dibuat, diakui keabsahannya oleh PBB. Depdagri menggunakan peta JANHIDROSAL untuk penetapan batas wilayah administrative pemerintahan. DKP dan Kementrian KLH menggunakan peta navigasi laut untuk ‘maritime security and marine environmental protection’. BPPT menggunakan peta navigasi untuk kepentingan riset dan pengembangan teknologi kelautan.

Salam…

PAMTAS: UU NO 48/2008

2009-03-22T09:34:00.000+07:00

UU ini lahir karena adanya keinginan untuk menegakkan hukum secara tegas atas kedaulatan wilayah sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Pengaturan wilayah negara yang dimaksud oleh UU no.48/2008 adalah wilayah daratan atau kontinen, perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut territorial beserta dasar laut dan tanah di dalamnya, serta ruang udara yang berada di atas, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
UU ini mengatur tentang wilayah yurisdiksi, dimana wilayah tersebut merupakan wilayah di luar wilayah negara yang terdiri atas ZEE, landas kontinen dan zona tambahan, dimana negara memiliki hak kedaulatan dan kewenangan sesuai hukum internasional.
ZEE Indonesia adalah area di luar dan berdampingan dengan laut territorial Indonesia dengan batas terluar 200 mil laut dari garis pangkal dari lebar laut territorial diukur.
Landas kontinen Indonesia meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari area di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut territorial, sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggiran luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal dari lebar laut territorial diukur, dalam hal pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut, hingga paling jauh 350 mil laut sampai dengan jarak 100 mil laut dari garis kedalaman 2500 m.
Zona tambahan Indonesia adalah zona yang lebarnya tidak lebih 24 mil laut yang diukut dari garis pangkal dari lebar laut territorial diukur.
Batas wilayah negara diatur juga dalam UU ini. Yang dimaksud batas wilayah negara adalah pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional. Untuk mengelola kawasan perbatasan, dibentuklah suatu badan pengelola tingkat nasional dan daerah. Badan ini bertanggung jawab kepada Presiden atau Kepala Daerah setempat. Badan ini bertanggung jawab atas konsep serta administratif pembangunan kawasan tersebut.
Perlu diatur perjanjian perbatasan darat dan laut dengan negara-negara tetangga. Untuk batas wilayah darat, Indonesia harus mengatur perjanjian perbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste. Untuk perbatasan wilayah laut, Indonesia harus mengadakan perjanjian kesepakatan dengan Malaysia, Papua Nugini, Singapura dan Timor Leste.
Pelibatan masyarakat dalam menjaga dan membangun kawasan perbatasan juga disinggung dalam UU ini.

Salam…

PAMTAS: TERAS INDONESIA

2009-03-22T09:33:00.000+07:00

Daerah perbatasan Indonesia selama ini kurang mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Hal ini diakibatkan pandangan sentralistik pembangunan, sejak jaman orla sampai jaman pemerintah era reformasi saat ini. Daerah perbatasan dianggap sebagai daerah ‘halaman belakang’ (backyard) Indonesia, sehingga tidak heran bahwa pembangunan di daerah-daerah perbatasan sangat tertinggal.
Peristiwa ‘hilang’-nya Sipadan-Ligitan merupakan tamparan keras bagi kita bahwa kita harus mulai memperhatikan daerah-daerah perbatasan. Kita harus belajar dari pengalaman ini dan mulai menjadikan daerah perbatasan sebagai ‘teras’.
Kesenjangan di Daerah Perbatasan
Kurangnya perhatian dari pemerintah atas daerah perbatasan menyebabkan adanya kesenjangan ekonomi yang semakin tajam dengan negara tetangga. Hal ini terjadi pada daerah-daerah yang berbatasan dengan Malaysia, Filipina dan Singapura. Sebagai contoh adalah perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Di sepanjang daerah kontinental perbatasan dengan Malaysia, dapat dilihat perbedaan mencolok antara masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan. Akses serta infrastruktur yang bagus, yang disediakan Malaysia, sangat kontras dengan akses serta infrastruktur yang dibangun oleh Indonesia. Malaysia menyadari potensi ekonomi di beberapa daerah perbatasannya sangat tinggi, terutama untuk sektor minyak dan gas. Oleh karena itu, perlu adanya pertahanan yang kuat untuk menjaga aset bangsa. Pembentukan Askar Wataniah serta Maritime Enforcement Agency (MEA) merupakan bentuk ‘keseriusan’ Malaysia dalam menjaga daerah perbatasan. Askar Wataniah merekrut warga perbatasan untuk menjadi tentara penjaga perbatasan. Secara diam-diam banyak juga WNI yang bergabung dengan pasukan ini. MEA merupakan pasukan ‘coast guard’ yang baru dibentuk sekitar tahun 2007 untuk memperkuat pertahanan di laut Malaysia.
Kesenjangan ekonomi serta terbatasnya ‘kekuatan’ Indonesia dalam menjaga perbatasan, membuat semakin marak illegal fishing, illegal logging, illegal labor serta berbagai penyelundupan lainya. Daerah Nunukan, Tahuna, Batam, dan Dumai merupakan daerah-daerah yang ‘terkenal’ sebagai daerah rawan penyeleundupan. Hal ini sudah barang tentu hilangnya potensi devisa Indonesia.
Keterbatasan infrastruktur dan sarana wilayah merupakan poin penting yang selama ini terlupakan, sehingga relatif terisolir dan diberi status ‘daerah tertinggal’.
Tidak Serius
Pemerintah Indonesia tidak serius menggarap masalah daerah perbatasan. Setelah lebih setengah abad baru mengeluarkan Keppres no. 44/1994 tentang Badan Pengendalian Pembangunan Kawasan Perbatasan, yang diketuai oleh Menhankam. Tahun 1997 dikeluarkan Peraturan Pemerintah no. 47/1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), yang menetapkan kawasan-kawasan andalan termasuk diantaranya adalah daerah perbatasan.
Kedua aturan tersebut mandul. Keppres no. 44/1994 tidak menghasilkan sesuatu apapun bagi pembangunan kawasan perbatasan, bahkan tidak memiliki konsep sama sekali. Ditengarai penerbitan Keppres tersebut justru digunakan sebagai ‘legalisir’ kelompok-kelompok tertentu untuk mengeksploitasi sumber daya alam di daerah perbatasan. PP no. 47/1997 hanya sebatas PP semata dan tidak ada tindak lanjut dengan aturan-aturan yang lebih operasional. PP ini seolah tenggelam dengan gegap gempita reformasi yang terjadi pada tahun tersebut.
Bentuk ketidak seriusan pemerintah adalah tidak adanya koordinasi antar instansi dalam penanganan daerah perbatasan. Hampir semua instansi merasa mempunyai wewenang dan tanggung jawab mengelola daerah perbatasan.
Setelah 10 tahun lebih tidak ada kejelasan aturan dalam penanganan daerah perbatasan, keluarlah UU no. 43/2008 tentang Wilayah Negara. UU tersebut pada intinya mengatur batas-batas Indonesia dengan negara lain, pembentukan lembaga nasional dan daerah yang mengatur masalah kebijakan serta adminstratif masalah wilayah negara serta peran serta masyarakat dalam pengembangan kawasan perbatasan. UU ini lahir ditengah gegap gempita pemilu serta ‘kejar setoran’ DPR untuk memenuhi target Prolegnas 2008. UU ini juga masih mengatur garis besarnya saja. Perlu ada tindak lanjut untuk membuat juknis agar dapat dilaksanakan. Penulis khawatir, dengan adanya pemilu berkepanjangan ini akan membuat pemerintah lupa untuk membuat PP sebagai bentuk juknis dari UU tersebut.

Salam…

PIRACY IN THE STRAIT OF MALACCA

2009-03-18T05:58:00.000+07:00

Kasus bajak laut di Selat Malaka merupakan kasus yang sukar diberantas. Meskipun telah mengerah kekuatan AL dari 3 negara untuk mengawasi selat sepanjang 900 km (setara dengan 550 mil), tetap saja kasus-kasus pembajakan terjadi. Selat ini ‘mengundang’ bajak laut karena merupakan jalur perdagangan ‘paling sibuk’. Selat Malaka merupakan satu rangkaian penting dalam jalur perdagangan modern, di samping Terusan Suez, pelabuhan-pelabuhan minyak di Teluk Persia, pelabuhan Singapura, Hong Kong, Taiwan, Pusan dan Tokyo. Dengan banyaknya pulau-pulau kecil serta hilir sungai, menjadi Selat Malaka merupakan lokasi ideal untuk bersembunyi dan menyergap kapal dagang.
Dilihat dari sejarah, kasus pembajakan di Selat Malaka bukan sebagai ‘way of life’ akan tetapi sebagai alat politik. Pada abad 14, seorang pangeran asal Kerajaan Sriwijaya: Parameswara dengan bantuan Suku Orang Laut berhasil menguasai Semenanjung Malaka berikut dengan Selatnya dan mendirikan Kesultanan Malaka. Kesultanan ini memainkan peran penting dari abad 15 sampai dengan abad 19 di kawasan Asia Tenggara. Para penjajah dari Eropa: Portugis, Belanda dan Inggris, berusaha untuk mendekati pihak kesultanan dan mencoba mengambil untung dari kedekatan dengan sultan. Dengan adanya ‘jalur rempah-rempah’ (Spicy Road) dan ‘jalur sutra’ (Silk Road) membuat kondisi pembajakan di laut semakin marak.
Pada tahun 1830, kawasan Asia Tenggara dikuasai oleh Inggris dan Belanda. Kedua negara tersebut sepakat untuk memberantas bajak laut serta membuat garis demarkasi yang membatasi kedua daerah koloni. Perjanjian tersebut dikenal dengan nama: Anglo-Dutch Treaty. Garis demarkasi ini masih dipakai oleh Indonesia dan Malaysia sebagai batas kedua negara tersebut.
Now
International Maritime Bureau (IMB) mencatat bahwa kejahatan bajak laut di Selat Malaka merupakan kejahatan laut yang menonjol dengan memberikan kontribusi 40% (110 kasus) dari total kejahatan bajak laut dunia di tahun 2004. Dari 40% tersebut, kawasan Indonesia memberikan ‘kontribusi’ terbanyak terjadinya pembajakan dengan 93 kasus, sementara Malaysia dengan 9 kasus dan Singapura dengan 8 kasus. Menurut IMB, mayoritas bajak laut merupakan WNI. Hal ini terjadi karena AL Indonesia ‘lemah’ dalam menjaga wilayahnya, mengingat lemah dalam persenjataan.
IMB membagi bajak laut ‘modern’ dalam tiga kelompok: kelompok bajak laut yang mencari keuntungan. Kelompok bajak laut yang terkait dengan sindikat kriminal dan kelompok bajak laut ‘terrorist’ yang memiliki motivasi politik tertentu. Kelompok bajak laut yang mencari keuntungan, biasanya mencari target yang mudah dengan cara merampok kapal dan mengambil harta benda ABK. Kelompok bajak laut yang terkait dengan sindikat kriminal, biasanya melakukan operasi dengan penuh perencanaan serta didukung dengan kemampuan, koordinasi serta dana yang kuat. Kelompok ini biasanya mencuri kargo dan menyandera ABK untuk ditukar dengan ransum makanan. Kelompok bajak laut ‘terrorist’ melakukan upaya serupa dengan kelompok ‘kriminal’, namun tujuan membajak kapal lebih pada upaya mencari dana untuk kegiatan ‘terrorist’-nya.
Pada tahun 2004, tiga negara: Indonesia, Malaysia dan Singapura melakukan kerja sama patrol AL di Selat Malaka. Tujuan patrol ini adalah untuk mencegah dan mengurangi kasus bajak laut. Untuk ke depan, Singapura berniat untuk mengundang ‘kekuatan’ internasional untuk membantu dalam pengamanan kawasan ini. Ide ini ditentang oleh Indonesia dan Malaysia.
Pada tahun 2006, AL dan ‘coast guard’ India memberikan bantuan pengamanan dengan memberikan bantuan ‘kekuatan’ kapal perang serta membangun pangkalan UAV di kepulauan Andaman dan Nicobar.

Salam…

PIRACY: IN MODERN AGE

2009-03-18T05:57:00.000+07:00

Pada jaman modern ini, istilah ‘piracy’ dibedakan atas dua medium: ‘seaborne piracy’ untuk pembajakan di laut dan ‘airborne piracy’ untuk pembajakan pasawat udara. Istilah ini digunakan untuk membedakan jenis pembajakan serta tindakan yang diambil untuk mengatasinya.
Seaborne piracy atau pembajakan di laut telah menjadi isu internasional. Diperkirakan setiap tahunnya 13 sampai 16 Milyar Dollar AS hilang akibat pembajakan di laut. Adapun kawasan pembajakan di laut yang angker pada saat ini adalah Samudera India, sekitar pesisir pantai Somalia, Selat Malaka dan Perairan Singapura. Selat Malaka dan Perairan Singapura memiliki nilai penting dan dijaga oleh banyak negara timur jauh, selain Indonesia, Malaysia dan Singapura, sebagai penjaga utama. Diperkirakan lebih 50 ribu kapal dagang melewati Selat Malaka.
Aspek Hukum
Bajak laut menjadi catatan tersendiri dalam perkembangan hukum internasional. Tindakan kejahatan bajak laut diusahakan menjadi konsep universal yang diterima oleh semua negara dan menjadi sebuah kejahatan kemanusiaan (hostis humani generis).
Kebanyakan kejahatan bajak laut terjadi di luar teritori suatu negara, sehingga menyulitkan dilakukan penerapan hukum suatu negara. Hanya negara asal kapal bajak laut tersebut yang dapat memberikan hukuman atas tindakan kriminal yang telah dilakukan (extra territorium jus dicenti impune no paretur)
Hukum Laut internasional atau The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) merupakan hukum laut pengganti dari konsep ‘Freedom of the Sea’ yang diberlakukan semenjak abad 17. Di awal abad 20, beberapa negara berkepentingan untuk memperluas klaim wilayah negaranya. Beberapa isu terkait dengan klaim ini adalah perlindungan atas sumber daya mineral, melindungi nelayan dan melindungi dari polusi, baik polusi air, laut dan udara. Pasca Perang Dunia II, banyak negara berlomba-lomba memproteksi wilyahnya. AS memperluas kontrol atas sumber daya alam selain wilayah kontinental. Antara tahun 1946 sampai 1950, Argentina, Chile, Peru dan Ecuador mengklaim hak atas 200 mil laut. Beberapa negara lain mengklaim hak atas 12 mil laut wilayahnya.
Pada tahun 1967, 25 negara masih menggunakan batas 3 mil laut dari garis pantai sebagai batas wilayah negaranya. 66 negara menggunakan batas 12 mil laut sebagai batas negara dan 8 negara menggunakan batas 200 mil laut sebagai batas negara. Indonesia melalui UU no 43 tahun 2008 menggunakan batas 200 mil laut sebagai klaim atas wilayah Indonesia (1).
Menurut UNCLOS tahun 1982 artikel 101, ‘maritime piracy’ didefinisikan sebagai:
Tindakan illegal dengan kekerasan atau menahan atau tindakan merusak, yang dilakukan oleh ABK atau penumpang dari sebuah kapal laut atau pesawat terbang ‘swasta’, dan dilakukan:
-Pada laut lepas, baik terhadap kapal laut maupun pesawat terbang, atau terhadap orang dan property yang ada pada kapal laut ataupun pesawat terbang.
-Melawan sebuah kapal laut, pesawat terbang dan property pada suatu tempat di luar wilayah hukum suatu negara.
Melakukan tindakan partisipasi dalam suatu operasi (militer) atas suatu kapal atau sebuah pesawat, yang menyebabkan terjadinya sebuah tindakan pembajakan.
Tindakan apapun yang sejenis dengan apa yang telah disebutkan pada point sebelumnya.
Kehidupan Bajak Laut
Dalam beberapa cerita klasik, digambarkan bajak laut sebagai pemberontak, cerdas secara tim dan tidak birokratif. Selalu digambarkan dengan bendera Jolly Roger yang terkenal dan dikibarkan ketika akan melakukan pembajakan.
Pada kenyataannya, para bajak laut hidup dalam kemiskinan dan mati muda. Meskipun demikian, mereka mengembangkan sistem demokrasi secara terbatas. Kapten kapal dan kepala logistik (Quartermaster) dipilih dari ABK yang ada. kapten kapal merupakan orang yang jago ‘tempur’ dan dapat dipercaya. Kepala logistik, pada saat tidak ada ‘pertempuran’, dapat dianggap sebagai pemimpin kapal kedua setelah kapten kapal.
Hasil jarahan sebagai bajak laut kebanyakan adalah makanan, air, miras, senjata, atau pakaian. Hal lain yang mereka curi adalah barang rumahan seperti sabun. Tidak seperti dalam cerita klasik, mereka tidak pernah menguburkan hasil jarahannya.
Para bajak laut mengembangkan sistem hierarki pada sistem pembagian hasil jarahan. 50% dari hasil jarahan dikuasai oleh kapten kapal. Sisanya dibagi untuk ABK ‘first mate’, ‘ship master’ (navigator, tukang kayu, boatswain dan penembak), dan ‘plank owner’ (para pemilik saham kapal bajakan).
Para bajak laut beroperasi di negara-negara berkembang, dimana hanya memiliki kekuatan AL yang lemah dan berdekatan dengan jalur perdagangan. Pada akhir Perang Dingin, organisasi bajak laut semakin berkembang, karena keterbatasan anggaran AL serta meningkatnya perdagangan. Bajak laut modern sering kali terhubung dengan sindikat kriminal dan beroperasi dalam kelompok-kelompok ‘kecil’. Bajak laut terdiri ‘tim penyerang’ (4 sampai 10 bajak laut) dan ‘tim pendukung’ (sekitar 70 bajak laut)
In the Next
Seperti telah diungkapkan sebelumnya, pembajakan di laut telah menghilangkan sekitar 13 sampai 16 Milyar Dollar AS per tahun. Pantai sekitar Somalia menjadi salah satu ‘hot spot’ yang sudah sangat mengkhawatirkan dan mengganggu jalur perdagangan yang melewati area tersebut.
Contoh kasus yang masih hangat adalah pembajakan MV Faina yang terjadi pada tanggal 25 September 2008. Kapal roro yang mengangkut persenjataan untuk Pemerintah Kenya, diserang oleh sekitar 50 bajak laut Somalia. Para pembajak ini menyebut dirinya ‘Central Regional Coast Guard’, membajak kapal tersebut dan meminta uang tebusan. Setelah 5 bulan disandera, kapal tersebut dibebaskan pada tanggal 5 Februari 2009 dengan tebusan sebesar 3,2 Juta Dollar AS. Pada pembajakan ini, terlihat pembajak sudah menggunakan peralatan dan senjata modern seperti hand-phone satelit, speedboat, assault rifles, shotgun, pistol, mounted machine gun, RPG dan grenade launcher.
Untuk mengatasi masalah bajak laut di wilayah pantai Somalia, dibentuk Combined Task Force 150 (CTF-150). CTF-150 merupakan koalisi multinasional satgas AL dari beberapa negara dengan basis di Djibouti. Negara-negara yang turut berpartisipasi dalam satgas ini: AS, Inggris, Kanada, Denmark, Perancis, Jerman, Pakistan, Australia, Italia, Belanda, Selandia Baru, Portugal, Spanyol dan Turki. Bagi AS, operasi ini merupakan bagian dari Operation Enduring Freedom – Horn of Africa (OEF-HOA). Sementara Uni Eropa melakukan koordinasi antar negara anggotanya untuk tergabung dalam satgas ‘Operation Atalanta’.
Di Selat Malaka, International Maritime Bureau (IMB) melaporkan semakin meningkatnya serangan bajak laut yang terjadi. Menurut catatan, dari 251 kejadian, 70 kejadian terjadi di perairan Indonesia. Kapal tanker minyak dan gas menjadi sasaran paling popular dengan 67 kali serangan. Dengan semakin meningkatnya serangan bajak laut di Selat Malaka, diduga negara-negara yang memiliki kepentingan dengan Selat Malaka seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Australia dan Cina, telah mengirimkan ‘tim bayangan’ untuk mengawal kapal-kapal dagang mereka. Apalagi sebagian dari negara tersebut memiliki doktrin pertahanan 1000 mil laut. Krisis ekonomi yang terjadi saat ini akan mendorong semakin maraknya kasus bajak laut di Selat Malaka. Apabila tidak dapat diatasi oleh AL dari tiga negara: Indonesia, Malaysia dan Singapura, bukan mustahil akan mengundang negara-negara yang selama ini hanya mengirimkan ‘tim bayangan’, mengirimkan kekuatan tempurnya ke Selat Malaka.

Salam…

PIRACY: CORSAIR

2009-03-18T05:55:00.000+07:00

Corsair adalah privateer Perancis yang berasal dari pelabuhan St Malo dan berlokasi di pantai utara semenanjung Brittany. Para corsair mendapat reputasi sebagai ‘swashbuckler’, yaitu jago pedang yang tangguh, suka membuat rebut (noisy) dan sombong (boastful), membuat istilah corsair merupakan kata lain yang lebih romantik atau flamboyan untuk kata privateer atau pirate. Bajak laut dari Afrika Utara sering kali disebut ‘Turkish Corsair’.
Istilah ‘Corsair’ berasal dari surat tugas dari Raja Perancis: ‘Lettre de Course’ (‘racing letter’ berarti surat penugasan ‘berkompetisi’). Race atau la course, merupakan bentuk efimis dari upaya ‘menghancurkan’ atau ‘membajak’ kapal dagang lain. Corsair diperintahkan untuk menyerang kapal-kapal dari negara-negara ‘musuh’ Perancis serta memberi pajak pada Perancis. Apabila tidak memberikan pajak, maka kapal tersebut dapat diserang, meskipun dari negara ‘netral’.
Para Corsair dimanfaatkan oleh kementerian AL Perancis untuk mendapatkan uang. Aktifitas Corsair ini melemahkan musuh-musuh Perancis. Salah satu negara yang menderita adalah Inggris, dimana mengalami kerugian besar dari tahun 1688 sampai 1717.
Hubungan antara Corsair dengan negara tergantung pada siap pemimpin armada Corsair tersebut. Kelihaian pemimpin armada Corsair menentukan seberapa besar ‘pendapatan’ dari hasil pembajakan. Semakin lama, Perancis semakin mendikte dan mengontrol ‘pendapatan’ para Corsair. Akibatnya jumlah Corsair semakin lama semakin berkurang dan secara resmi dinyatakan dilarang pada pertemuan di Paris tahun 1856, yang dihadiri oleh negara-negara ‘super power’ pada waktu itu: Austria, Inggris, Rusia, Prussia, Perancis, Portugis, Swedia, Denmark, Belanda, dan Swiss.
Menurut catatan sejarah, kegiatan pembajakan para Corsair ini telah dimulai semenjak abad pertengahan. Tujuan mereka adalah untuk pemenuhi kebutuhan ekonomi yang sulit pada waktu itu. Catatan Jean de Chatillon, seorang pendeta di St Malo di tahun 1144, menyebutkan bahwa St Malo merupakan daerah ‘tak bertuan’ dan banyak dihuni oleh para pencuri dan penjahat. Motto mereka ‘Neither Breton, nor French, but from Saint Malo am I’. Kota Saint Malo berkembang menjadi pelabuhan komersial yang penuh aktifitas perdagangan.

Salam…

PIRACY: BUCCANEER

2009-03-18T05:54:00.000+07:00

Kata Buccaneer berasal dari bahasa Arawak ‘Buccan’, yang berarti wadah kayu tempat pengasapan daging. Istilah ini berasal dari kebiasaan pelaut yang ada di kawasan Karibia, dimana mereka membawa daging asap sebagai makanan dalam pelayarannya. Kata tersebut kemudian diartikan dalam bahasa Perancis: ‘boucan’ dan julukan untuk pemburu daging untuk diasapkan di daerah Hispaniola (Sekarang Haiti dan Republik Dominika) adalah ‘boucanier’. Istilah tersebut dialih bahasakan ke bahasa Inggris: ‘buccaneer’. Istilah ‘buccaneer’ kemudian meluas dan menjadi sinonim untuk ‘pirate’.
Yang menjadi pembeda dengan ‘pirate’ adalah memiliki armada kapal besar dan hanya beroperasi di kawasan Karibia saja. Mereka lebih fokus penyerangan pada koloni-koloni dan kapal-kapal dagang Spanyol, Perancis dan Belanda.
Budaya Buccaneer
Selama seratus tahun sebelumn revolusi Perancis, kapal-kapal buccaneer berlayar secara bebas, setara dan penuh persaudaraan di bawah satu aturan, meskipun hanya berlaku untuk ABK kulit putih. Pada kapal buccaneer, nakhoda dipilih dari ABK yang ada. ABK yang menentukan jalur perjalanan dan kapal apa saja yang akan diserang.
Hasil ‘rampok’ dibagi atas 5 atau 6 bagian. ABK biasanya tidak memiliki sistem penggajian regular, yang diistilahkan ‘no purchase, no pay’. Para buccaneer memiliki ‘esprit de corps’ yang kuat. Bagi yang terluka pada ‘pertempuran’, disediakan semacam asuransi yang dapat membantu mereka untuk sembuh.
Terkadang mereka membebaskan budak kulit putih, apabila ditemukan pada kapal yang diserang dan menjual kembali budak kulit berwarna.
Buccaneer dari daerah Tortuga, suatu daerah di Karibia, ‘hidup’ dengan pasangan sejenis, dimana hubungan ini disebut ‘matelotage’ dan orang-orang yang menjalin hubungan ‘matelotage’ disebut ‘matelots’. Matelot berbagi tempat tidur, property, makanan dan hal-hal lain.
Aksi
Buccaneer biasanya menggunakan kapal kecil untuk menyerang orang-orang Spanyol. Penyerangan biasanya dilakukan pada malam hari. Buccaneer memiliki kemampuan menembak jitu dan mampu menembak cepat. Buccaneer memiliki reputasi sebagai ‘cruel pirates’ dengan membunuh secara kejam ‘korban’, meskipun ‘korban’ sudah lemah atau terluka.
Ketika buccaneer menyerang kota, mereka tidak melakukan secara frontal seperti AL pada umumnya. Mereka melakukan penyerangan secara diam-diam, dan melakukan serangan mendadak dan cepat.

Salam…

PIRACY: PRIVATEER

2009-03-18T05:53:00.000+07:00

Privateer adalah kapal ‘swasta’ yang diberi kewenangan sebagai ‘kapal perang’ oleh suatu negara dan bertindak atas nama negara untuk menyerang kapal lain. Privateering adalah bentuk dukungan ‘swasta’ dalam peperangan dengan bangsa lain. Namun terkadang terjadi kerancuan, dimana tidak bisa dibedakan antara tindakan privateering dengan bajak laut, ketika menyerang kapal dagang pada saat damai atau kapal tersebut dari negara ‘netral’.
Privateer merupakan suatu bagian dari ‘Naval Warfare’ yang terjadi pada abad 16 sampai 19, dimana hampir semua negara yang memiliki kekuatan AL memberikan ‘pengakuan’ atas kapal-kapal ‘swasta’ tersebut. Ini merupakan kerja sama simbiosis mutualis, dimana negara dapat bantuan untuk melakukan penyerangan atas kapal-kapal dagang negara lain, sementara kapal-kapal privateer ini mendapatkan harta rampasan dari kapal dagang yang dibajaknya.
Aksi
Inggris pada akhir abad 16, merupakan inisiator awal pengguna privateering. Pada masa itu, kapal-kapal dagang Inggris berlayar ke kawasan Karibia untuk menjual budak dari Afrika Barat. Pemerintah koloni Spanyol melarang penjualan manusia tersebut dan sempat menangkap kapal milik Sir Francis Drake dan Sir John Hawkins. Pemerintah Inggris marah atas penangkapan kapal tersebut, namun tidak dapat berbuat banyak karena kekuatan Inggris di laut pada masa itu ‘lemah’. Muncul ide untuk menggunakan kapal-kapal swasta sebagai ‘kapal perang’ dan mereka berhak menyerang kapal-kapal negara ‘musuh’ Inggris dan bertindak atas nama pemerintah Inggris. Ide ini cukup sukses dan membuat Inggris dapat ‘berkompetisi’ dengan Spanyol dan sedikit demi sedikit mengurangi pengaruh Spanyol di benua Amerika.
Pada Perang Anglo-Dutch Pertama, Privateer Inggris menyerang dan menangkap 1000 kapal privateer Belanda. Spanyol membantu Belanda dengan menyerang kapal-kapal privateer Inggris. Aksi saling serang antar Inggris dan Belanda dengan menggunakan privateer, terjadi juga pada Perang Anglo-Dutch kedua dan ketiga.
Inggris mulai tidak menggunakan kekuatan privateer semenjak pertengahan abad 19, dimana kekuatan AL Inggris sudah sangat kuat dan ditakuti oleh negara lain. Antara tahun 1785 sampai dengan tahun 1823, telah dibuat beberapa perjanjian unilateral maupun bilateral untuk mengurangi bajak laut, termasuk privateer.
Negara ‘kuat’ yang terakhir menggunakan privateer adalah Prusia pada Perang Franco-Prusia tahun 1870.

Salam…

PIRACY: IN THE BEGINNING

2009-03-18T05:51:00.000+07:00

Kasus – kasus pembajakan sudah berlangsung lama, semenjak manusia menggunakan laut sebagai jalur perdagangan. Dari sejarah tercatat pada sekitar abad 13 SM, Sea Peoples menguasai daerah Aegian dan Mediterania. Dalam cerita klasik, Kaum Illyrians, Tyrrhenians dan Thracians dikenal sebagai kaum bajak laut. Pada abad 1 SM, tercatat bajak laut menguasai Pantai Anatolian dan mengancam perdagangan kerajaan Romawi.
Pada awal tahun 258 M, Kelompok Gothic-Herulic menyerang kota-kota di sepanjang Laut Hitam dan Laut Marmara. Pada tahun 264 M, Kelompok Gothic berhasil mencapai Galatia, Cappadocia, Cyprus dan Pulau Kreta.
Abad Pertengahan sampai Abad 19
Pada abad pertengahan bangsa Viking terkenal sebagai bangsa bajak laut. Mereka menyerang hampir semua daerah di kawasan Eropa Barat. Bangsa Viking juga menyerang daerah Utara Afrika dan Italia. Penjelahan mereka sampai ke Laut Baltik, sungai-sungai di kawasan Eropa Timur sampai ke Laut Hitam.
Sementara itu, Bajak Laut Arab menguasai laut Mediterania sekitar akhir abad 9 M. mereka menguasai daerah sampai daerah Selatan Perancis dan Utara Italia. Pada tahun 846, Bajak Laut Arab menyerang Roma dan menghancurkan Vatikan. Pada tahun 911, Uskup Narbonne tidak dapat pulang ke Perancis karena Kaum Bajak Laut Arab memblokade jalur pegunungan Alpen, yang merupakan jalur ke Perancis dari Italia. Kaum Bajak Laut Arab mengontrol kekuasaannya dari kepulauan Balearic, gugusan kepulauan di selatan Spanyol sekarang, mulai abad 10 M. Dari tahun 824 sampai 961, mereka menyerang pulau Kreta sebagai upaya menguasai seluruh kawasan laut Mediterania.
Bangsa Slav menyerang dan menguasai semenanjung Balkan pada abad 5 dan 6 M. mereka juga melakukan penyerangan pada daerah-daerah sekita Laut Adriatik. Pada tahun 642, mereka menyerang daerah Italia Selatan (kota Benevento).
AL Kota Venesia melakukan upaya penaklukan para bajak laut di kawasan Laut Adriatik dari tahun 827 sampai dengan 882. Mereka berhasil ‘menaklukan’ para bajak laut bangsa Slav dengan cara membaptis mereka ke agama Kristen. Sempat memberontak pada tahun 834 sampai 835, namun berhasil ditumpas. Secara sporadic, mereka masih melakukan perlawanan. Pada tahun 870, mereka menculik Uskup Constantinople.
Setelah Kaum Bajak Laut Arab menyerang daerah pesisir Laut Adriatik sekitar tahun 872, Bangsa Slav memperkuat kekuatan lautnya. Hal ini menyebabkan konflik baru berlangsung hingga sekitar abad 10 sampai 11 M.
Pada tahun 937, suku Irlandia bersama suku Skotlandia, Viking, suku Pict dan suku Wales menginvasi Inggris. Pada saat bersamaan, Viking memperkuat kekuasaannya di wilayah Eropa Barat dan berhasil mengusir Bangsa Slav. Bangsa Slav berhasil diusir dari Laut Baltik pada tahun 1168, dimana ditaklukan oleh Suku Rani dari Denmark. Sampai dengan tahun 1440, kawasan di Laut Utara dan Baltik tidak aman karena dikuasai bajak laut.
Di kawasan samudera India, sejak abad 14 dikuasai oleh Kesultanan Bahmani dan Kerajaan Vijayanagara. Kedua kerajaan tersebut berada di kawasan Deccan, sebelah selatan India. Mereka memegang peran penting dalam jalur perdagangan dari Persia dan Afrika. Hal ini mengundang bajak laut dari kawasan barat India untuk mengganggu jalur perdagangan tersebut.
Selama abad 16 dan 17, sering kali Bajak Laut asal Eropa menyerang kapal-kapal dari Mughal, terutama yang akan melakukan perjalanan haji ke Mekah. Situasi ini memanas ketika Portugis menyerang kapal dari Mughal ‘Rahimi’.
Pada abad 18, kerajaan Maratha menguasai kawasan laut antara Mumbai sampai dengan Goa. Dibawah pimpinan Privateer Maratha Kanhoji Angre, mereka berhasil menyerang kapal Inggris milik East India Company dan diharuskan membayar pajak bila berlayar melewati daerah tersebut.
Pada abad 19, kawasan pantai selatan Teluk Persia dijuluki ‘Pantai Bajak Laut’ (Pirate Coast) karena bajak lautnya terkenal ganas. Pada tahun 1819, Inggris melakukan ekspedisi untuk membasmi para bajak laut di kota Ras al-Khaimah.
Di kawasan Timur Jauh, sejak abad 13, Suku Wokou yang berbasis di Jepang, menguasai perairan di kawasan Asia Timur selama lebih dari 300 tahun.
Di kawasan Asia Tenggara, para pelaut Mongol dari suku Kanton dan Hokkian, yang sebelumnya ikut dalam upaya penaklukan pulau Jawa, deserter dan menjadi bajak laut. Mereka menguasai jalur perdagangan laut Sumatera dan Jawa. Mereka eksis karena merekrut orang Sumatera dan Jawa untuk menjadi anak buah mereka. Puncak keemasan armada bajak laut Cina adalah pada jaman dinasti Qing di awal abad 19. Dengan meningkatnya perdagangan Cina, khususnya di Fujian dan Guangdong, mendorong semakin kuatnya bajak laut Cina. Pada tahun 1802, dibentuk konfederasi bajak laut yang dipimpin oleh captain Zheng Yi dan istrinya Zheng Yi Sao. Pada tahun 1804, konfederasi tersebut beranggotakan 10 ribu bajak laut dan sangat menakutkan AL Dinasti Qing.
Di Nusantara, pelaut Bugis terkenal sebagai bajak laut yang menguasai daerah hingga Singapura ( ke arah barat) dan Philippina (ke arah utara). Suku Orang Laut merupakan penguasa selat Malaka dan perairan sekitar Singapura. Suku Melayu dan Dayak Laut menguasai jalur antara Singapura dan Hong Kong.
Di kawasan utara benua Afrika, bajak laut menguasai kota-kota pelabuhan seperti Tunis, Tripoli, Algiers, Sale dan beberapa pelabuhan di Maroko. Beberapa desa di pinggiran pantai dan kota di Italia, Spanyol dan kepulauan Mediterania seringkali diserang oleh bajak laut dari Afrika Utara. Sekitar tahun 1600, mereka berhasil melewati samudera Atlantik dan mendarat di Islandia. Menurut sejarah, 1 sampai 1,25 juta orang Eropa ditangkap oleh Bajak Laut ini dan dijual sebagai budak di kawasan Afrika Utara dan Kerajaan Ottoman. Penjualan budak ini berlangsung antara abad 16 sampai dengan abad 19. Beberapa bajak laut terkenal: Hayreddin dan kakaknya Barbarossa (Redbeard), Turgut Reis alias Dragut, Kurtoglu atau Curtogoli, Kemal Reis, Salih Reis, dan Koca Murat Reis.
Di kawasan Karibia, era keemasan bajak laut berlangsung dari sekitar tahun 1560 sampai pertengahan 1720-an. Puncak keemasan terjadi sekitar tahun 1700 sampai dengan 1730-an. Banyak bajak laut datang ke kawasan Karibia setelah Perang ‘Spanish Succession’, perang menentang penggabungan kerajaan Perancis dan Spanyol oleh beberapa negara Eropa. Selain itu, para Buccaneer yang datang pada pertengahan abad 17 ke kawasan tersebut menambah semarak dunia bajak laut. Kawasan Karibia merupakan ajang konflik perebutan kekuasaan antar negara Eropa yang memiliki daerah koloni di sana. Beberapa negara yang memiliki kolni di kawasan Karibia: Inggris, Spanyol, Belanda, Portugis dan Perancis. Kelompok bajak laut yang beroperasi di kawasan tersebut kebanyak berasal dari Inggris, Belanda, dan Perancis. Karena penguasa koloni terbesar di kawasan Karibia adalah Spanyol, maka kapal-kapal dagang Spanyol paling banyak diserang oleh para pembajak.

Salam…

MERCENARY: THE INVICIBLE MAN – 4

2009-03-06T00:19:00.000+07:00

Timothy Simon Spicer atau dikenal dengan nama Tim Spicer adalah salah satu ‘pemain’ tangguh dalam bisnis PMC. Ia pernah berkiprah di AD Inggris pada kesatuan Scots Guards, dengan pangkat terakhir letkol. Spicer pernah terlibat dalam perang Malvinas tahun 1982, bertugas di Irlandia Utara dan Bosnia.
Lahir tahun 1952 di kota Aldershot, Inggris. Spicer mengikuti jejak ayahnya masuk ke AD Inggris dengan memasuki Sandhurst dan bergabung dengan Scots Guards. Pernah mencoba untuk melamar menjadi prajurit SAS, namun gagal pada tahap awal.
Spicer menjadi sosok kontroversial ketika bertugas di Irlandia Utara pada tahun 1992. Pasukan Scots Guards yang dipimpinnya terlibat kasus penembakan seorang remaja simpatisan Tentara Perlawanan Irlandia Utara (IRA), Peter McBride. McBride diketahui tidak bersenjata dan tidak melakukan tindakan mengancam pada saat penembakan. Penembakan ini membuat murka para pentolan IRA dan menjadi pasukan Scots Guards sebagai sasaran tembak. Untuk menghindari pembalasan dari IRA, maka otoritas militer Inggris menarik pasukan Spicer dari penugasannya di Irlandia Utara.
Membangun bisnis
Pada tahun 1994, Spicer keluar dari dinas ketentaraan dan terjun ke bisnis PMC. Ia mendirikan Sandline International, dan menawarkan jasa pelatihan militer, bantuan operasional tempur (kelengkapan dan pengadaan senjata serta bantuan militer terbatas), pengumpulan data intel, dan jasa kehumasan untuk pemerintah dan korporasi.
Sandline membuat sensasi pada tahun 1997. Mendapatkan sub-kontrak dari Executive Outcomes (EO) untuk membantu Pemerintah Papua Nugini (PNG) memerangi kelompok pemberontak di Pulau Bougenville. Ternyata yang disebut pemberontak itu adalah pemilik perusahaan pertambangan Panguna Cooper Mines (PCM), Francis Ona, serta karyawan perusahaan tersebut. Mereka adalah penduduk asli pulau tersebut. Alasan Pemerintah PNG untuk memerangi PCM karena terbujuk rayuan ‘gombal’ perusahaan tambang Australia, CRA. CRA, melalui tangan pemerintah PNG, telah berusaha memerangi PCM sejak tahun 1987 namun gagal. Akhirnya pemerintah PNG memberikan kontrak membasmi pemberontak pada EO, yang kemudian di-sub-kontrak ke Sandline. Bantuan operasi militer ini gagal, karena adanya kecemburuan sosial atas kesejahteraan antara tentara PNG dengan para mercenary. Ketidak puasan ini mendorong adanya pemberontakan tentara PNG atas pemerintahnya. Atas pengaruh pemerintah Inggris, pasukan Sandline berhasil dipulangkan dari PNG.
Sensai lain yang dibuat adalah skandal penjualan senjata ke Sierra Leone pada tahun 1998. Pada saat itu, Sierra Leone terkena embargo senjata dari PBB. Presiden terguling Sierra Leone, Ahmad Kabbah, melalui banker India, Rakesh Saxena, membuat kontrak untuk pengadaan senjata serta pelatihan milisi guna menggulingkan Presiden hasil kudeta, Mayor Johnny Paul. Imbalan pengadaan dan pelatihan ini adalah konsesi pertambangan berlian dan mineral senilai 10 juta dolar AS. Skandal ini terbongkar dan membuat malu pemerintah Inggris, karena Pemerintah Inggris, melalui British FCO, mengetahui kegiatan Spicer dan Sandline namun menutup mata atas kegiatan tersebut. Akibatnya, pemerintah Inggris dituduh turut campur dalam upaya penggulingan pemerintahan Sierra Leone hasil kudeta.
Di akhir tahun 1999, Spicer meninggalkan Sandline dan membentuk perusahaan baru ‘Crisis and Risk Management Ltd’ (CRM). Sandline sendiri akhirnya membubarkan diri pada tahun 2004. Pada tahun 2001, CRM berubah nama menjadi ‘Strategic Consulting International’ dan juga membentuk ‘Trident Maritime’, sebuah PMC yang memiliki spesialisasi pada anti pembajakan laut.
Pada tahun 2003, ia mendirikan ‘Aegis Defense Service’ dan duduk sebagai CEO. Aegis ini diperkuat oleh para mantan petinggi militer Inggris seperti Marsekal Lord Inge dan Jenderal Sir Roger Wheeler, keduanya mantan pangab Inggris. Pada tahun 2004, Aegis mendapat kontrak dari pemerintah AS senilai 293 milyar dolar AS selama tiga tahun, untuk berbagai ‘tenaga lepas’ jasa pengamanan yang diberikan, termasuk jasa pengumpulan data intel untuk AD AS. Total ‘tenaga lepas’ Aegis di Irak adalah 900 operator dengan berbagai tugas.
Tahun 2005, ia mendapatkan penghargaan dari PBB atas keterlibatan dalam pelaksanaan pemili di Irak.
Ia memiliki ambisi pengembangan proyek ‘rahasia’ di Rusia dan Cina.

Salam…

MERCENARY: THE INVICIBLE MAN – 3

2009-03-06T00:18:00.000+07:00

Nama Letkol Eeben Barlow tidak dapat dianggap sebelah mata di industri ‘pertahanan’ ini. Ia pernah menjadi Wadanyon Recon Wing 32, yang merupakan pasukan elit pada masa apartheid – South African Defense Force (SADF). Pernah aktif di satuan intel militer Civil Cooperation Bureau (CCB) (semacam satuan Sandi Yudha-nya Kopassus).
Lahir di Zambia, Barlow kecil mulai menempuh pendidikan di Francistown, Botswana. Ia pindah ke Afrika Selatan pada pertengahan tahun 60-an. Setelah lolos matrikulasi pada tahun 1972, Barlow bergabung dengan SADF dan menjadi perwira korps zeni. Ia menjadi danki zeni pada Yonif 53 dan Yonif 54 di kawasan operasi Afrika Barat Daya. Barlow kemudian direkrut pasukan khusus SADF dan bergabung dengan Yon 32 di Angola. Penugasan Yon 32 di Angola ini adalah upaya dukungan atas kelompok pemberontak UNITA. Kelompok pemberontak ini juga didanai oleh AS. Keberhasilannya dalam penugasa di Angola, mengantarnya masuk ke satgas intel militer CCB.
Pada pertengahan tahun 80-an, sebagian besar penduduk Afrika Selatan menjadi pengungsi di negara-negara sekitar: Botswana, Mozambik, Swaziland, Malawi, Zimbabwe dan Zambia. Banyak di antara para pengungsi menerima tawaran pelatihan militer di Uni Sovyet. Perekrutan oleh Uni Sovyet ini dipantau secara intensif oleh Pemerintah Kulit Putih Afrika Selatan. Sebagai anggota satuan intel militer, Barlow mendapatkan tugas untuk melakukan infiltasi dan penetrasi elemen subversif. Dengan kegiatan ini, ia mendapatkan data intel tentang aktivitas para pengungsi yang direkrut Uni Sovyet serta rencana-rencananya.
Pada tahun 1989, Barlow mendirikan ‘Executive Outcomes’ (EO). Proyek awal EO adalah memberikan pelatihan militer pada pasukan khusus SADF, terutama pada operasi sandi yudha dan pengumpulan data intel. Ia juga mendapatkan kontrak untuk melatih satuan pengamanan ‘Debswana’ yang merupakan bagian dari perusahaan tambang berlian ‘De Beers’, untuk melakukan infiltrasi dan penetrasi perdagangan gelap berlian.
Pada tahun 1993, EO dikontrak untuk melakukan pengamanan untuk perusahaan ‘Ranger Oil’ di wilayah utara Angola. EO terbukti mampu ‘menundukkan’ kelompok pemberontak UNITA, yang justru sebelumnya sempat dibantu oleh Barlow. Keberhasilan ini berbuah kontrak untuk membantu pelatihan serta bertindak sebagai penasehat militer bagi Angkatan Bersenjata Angola (FAA). Berkat Barlow dan pasukan EO, FAA dapat menghancurkan kelompok pemberontak UNITA.
Kiprah lain Barlow dan EO adalah ‘membantu’ pemerintah Sierra Leone membasmi kelompok pemberontak ‘RUF’, membantu Kopassus dalam insiden Mapenduma, Irian Jaya tahun 1996 (baca ulasan ini pada bagian lain dalam rangkaian seri tulisan ‘mercenary’). Kiprahnya untuk ‘membantu’ Pemerintah Afrika Selatan, membuat Barlow disegani.

Salam…

MERCENARY: THE INVICIBLE MAN – 2

2009-03-06T00:15:00.000+07:00

Archibald David Stirling atau dikenal sebagai David Stirling, merupakan Bapak Pasukan Khusus Dunia, dimana ia merintis British Special Air Service yang menjadi model bagi pendirian pasukan khusus di seluruh dunia. Lahir dari sebuah keluarga ningrat, ia mendapat pendidikan yang sangat baik (ia lulusan Trinity College, Cambridge). Figur atletis dan sangat jangkung (tinggi 1,98 m) sangat mendukung penampilannya sebagai seorang tentara.
Striling menjadi perwira pada kesatuan Scots Guards pasca kelulusan dari universitas, dimana ia dilantik pada tahun 1937. Pada tahun 1940, bergabung dengan pasukan komando no.8 dibawah pimpinan Letkol Robert Laycock. Keikut sertaan dalam pasukan inilah yang membuat ia mencetuskan ide pasukan khusus. Ide pasukan khususnya adalah sebuah pasukan ‘kecil’ yang dilatih secara khusus, yang mampu menghancurkan musuh dengan efek kerusakan besar dan mempunyai unsur ‘kejutan’ kepada musuh.
Ide tentang pasukan khusus ia lontarkan melalui atasan, namun tidak mendapatkan respon. Tidak puas dengan hal tersebut, Stirling berusaha untuk menemui Komandan tertinggi pasukannya di Kairo, Mesir saat ini, untuk mengemukakan ide tersebut. Ia berhasil menemui Deputi Komandan Timur Tengah: Jenderal Ritchi dan menjelaskan rencananya tersebut. Jenderal Ritchi terkesan dengan rencana tersebut, kemudian ia merekomendasikan kepada Komandan Timur Tengah: Jenderal Claude Auchinleck. Oleh Jenderal Auchinleck, Stirling diberikan tugas untuk membentuk unit pasukan khusus dengan nama ‘L Detachment, Special Air Service Brigade’.
Setelah mencoba beberapa eksperimen, tim ‘eksperimen’-nya ‘Long Range Desert Group’ (LRDG) sukses merebut beberapa posisi musuh. Meskipun sukses, Stirling sempat tertangkap oleh pasukan Jerman pada Januari 1943. Ia berhasil kabur dari tahanan Jerman. Selama 15 bulan sebelum Stirling ditangkap Jerman, SAS berhasil menghancurkan lebih dari 250 pesawat tempur, lokasi logistik, jalan, merusak jalur komunikasi kereta api, serta merusak ratusan kendaraan musuh.
Khawatir Inggris akan kehilangan ‘pengaruh’ setelah Perang Dunia II, Striling mengkoordinasikan penjualan senjata serta bantuan militer ke negara lain, seperti Saudi Arabia. ‘usaha’ ini dinamai ‘Watchguard International Ltd’. Ia diduga terlibat dalam upaya penggulingan Kolonel Gaddafi dari tampuk pimpinan Libya yang gagal di tahun 1970/71. Ia juga pendiri dari KAS International, sebuah ‘private military company’.
Stirling kemudian mendapat gelar bangsawan di tahun 1990, dimana di tahun itu juga ia meninggal.

Salam…

MERCENARY: THE INVICIBLE MAN – 1

2009-03-06T00:14:00.000+07:00

Erik D Prince atau biasa disebut Erik Prince adalah CEO dan Blackwater Worldwide, dimana private military company ini mendapatkan proyek ‘terbesar’ untuk jasa pengamanan dari AS di Irak sejak tahun 2003.
Erik Prince lahir dari keluarga kaya, dimana ayahnya adalah pemilik usaha spare-part mobil, pada tanggal 6 Juni 1969 di Michigan. Kakak iparnya adalah Dick DeVos, salah satu penerus MLM kelas dunia Amway. Pada usia 17 tahun, ia mendapatkan lisensi pilot serta lulus dari SMA. Ia meneruskan pendidikan ke Akademi Angkatan Laut AS (USNA), namun hanya dilakoni selama tiga semester saja. Prince meneruskan pendidikan dan lulus dari Hillsdale College di tahun 1992. Selama kuliah di Hillsdale, ia sempat menjadi tenaga sukarela pemadam kebakaran dan menjadi sopir pada kantor Sheriff setempat.
Ia sempat magang di Gedung Putih selama pemerintahan George Bush Senior. Magang dengan Senator Republik asal California: Dana Rohrabacker. Sempat menjadi tenaga sukarela untuk kampanye calon presiden: Pat Buchanan.
Setelah lulus, Prince mendapat kesempatan untuk kembali ke AL AS. Ia lulus masuk Setukpa AL AS (OCS). Dari situ, Prince mendapatkan kesempatan untuk menjadi personel pasukan elit AL AS: US Navy SEALs. Selama menjadi anggota Seals, ia mendapat penugasan ke Haiti, Timur-Tengah, kawasan Mediterania termasuk Bosnia.
Ketika ayahnya meninggal di tahun 1995, Prince memutuskan berhenti dari AL AS. Bersama keluarganya, Ia menjual perusahaan yang selama ini dikelola oleh Ayahnya sebesar USD 1,3 Triliun. Ia kemudian pindah ke daerah Pantai Virginia dan memodali pendirian Blackwater Worldwide di tahun 1997. Ia membeli tanah seluas 6000 ha di Great Dismal Swamp, North Carolina dan membangun sebuah sekolah pasukan khusus berikut dengan fasilitas penunjang latihan pembentukan pasukan khusus. Kedekatan dengan keluarga Bush, ditengarai sebagai ‘kunci sukses’ dalam mendapatkan berbagai kontrak ‘jasa pengamanan’ di Irak.
Pada tanggal 13 Februari 2009, Blackwater berganti nama menjadi Xe Worldwide. Nama ‘Xe’ merefleksikan perubahan fokus kerja perusahaan dari bisnis jasa pengamanan. Perubahan besar juga terjadi pada susunan direksi Xe. Prince mengumumkan pengunduran dirinya sebagai CEO per 2 Maret 2009. Meskipun tidak lagi terlibat dalam operasional sehari-hari, Prince akan menjadi ketua dewan komisaris. Pimpinan direksi akan diserahkan pada Joseph Yorio, yang sebelumnya adalah Wakil Presiden Direktur DHL. Tampaknya jabatan ini diserahkan pada orang yang mengerti akan bisnis PMC. Joseph Yorio adalah mantan perwira pasukan khusus AD AS. Untuk jabatan baru Chief Operating Officer dan Executive Vice President diserahkan pada ‘orang dalam’: Danielle Esposito. Seorang wanita berusia 32 tahun yang mengembangkan karirnya selama sepuluh tahun di lingkungan Xe (1)
Xe Worldwide saat ini adalah salah satu PMC yang mendapatkan kontrak terbesar dari Deplu AS. Dari 987 kontraktor yang dimiliki oleh Xe, 744 diantaranya adalah warga negara AS. Dari pendapatan perusahaan, 90 persen didapat dari kontrak dengan pemerintah. Kontrak dari pemerintah itu, dua per tiga di antaranya berdasarkan penunjukan langsung.
Dengan kebijakan dari Presiden Obama, dimana secara perlahan-lahan menarik pasukan dari Irak serta memberikan kekuasaan keamanan dalam negeri kepada pemerintah Irak. Pemerintah Irak telah menolak aplikasi Blackwater (pada waktu itu) untuk mendapatkan lisensi operasi di bulan Januari 2009. Pemerintah Irak mengumumkan bahwa Blackwater harus keluar dari Irak, apabila komite bersama Irak-AS telah menyelesaikan draft juklak dan juknis tentang keberadaan PMC. Pemerintah Irak menolak memperpanjang ijin Blackwater, karena citranya yang buruk di mata masyarakat Irak. Pada tanggal 31 Januari 2009, Deplu AS menyatakan mereka tidak memperpanjang kontrak dengan Blackwater. Diduga, penolakan pemerintah Irak untuk memberikan lisensi serta tidak mendapatkan kontrak dari Deplu AS, yang memicu perubahan nama dari Blackwater ke Xe.

Salam…

MERCENARY: THE BIG PLAYER – 3

2009-03-06T00:12:00.000+07:00

DynCorp International awalnya adalah dua perusahaan yang dibentuk pada tahun 1946: California Eastern Airways, berfokus pada bisnis angkutan udara dan Land-Air Inc, berfokus pada pemeliharaan pesawat. Pada tahun 1948, California Eastern Airways bangkut dan asetnya diambil alih oleh Air-Land Inc. Saat ini bermarkas di Falls Church, Virginia dan Fort Worth, Texas.
Dengan berbasiskan kekuatan udara, DynCorp merupakan salah satu PMC terbesar, dimana 96% pendapatannya (Total USD 2 Milyar) berasal dari pemerintah AS.
DynCorp dapat ditelusuri jejaknya bersama keberadaan militer AS dalam beberapa peperangan, seperti Bolivia, Bosnia, Somalia, Angola, Haiti, Colombia, Kosovo dan Kuwait. Di Afghanistan, DynCorp menyediakan pengawalan bagi Presiden Hamid Karzai. DynCorp juga memberikan pelatihan bagi polisi Afghanistan dan Irak.
Untuk ‘service’ bagi negara di luar AS, mereka memberikan pelatihan militer, perang anti-narkotika, transportasi udara, misi pengintaian, SAR, evakuasi medis udara, perawatan pesawat tempur
Armada
Armada yang dimiliki oleh DynCorp adalah helicopter tempur (UH-1H Iroquois, Bell 212 Huey dan T-65 thrush), sejumlah pesawat tempur, oil spill response vessels, flagship, Global Fleet Sales dan Bus.
Kontroversi
Pada awal tahun 1990, AS mengundang keterlibatan PMC untuk membantu Tentara Kolombia dalam memerangi kartel narkoba. DynCorp mendapatkan kontrak senilai USD 1,2 Juta tersebut dan ikut memerangi kartel tersebut. Namun keberadaanya di Kolombia banyak dikritik karena arogan dan sering sekali bertempur jika dibandingkan dengan Tentara Kolombia.
Di Irak, DynCorp terlibat dalam ‘korupsi’ dan kontak senjata yang tak perlu. Audit pemerintah AS atas berbagai proyek yang dikerjakan DynCorp menunjukkan ketidak becusan DynCorp, seperti pembangunan kolam renang ukuran olimpiade pada markas polisi Irak dan pelatihan militer bagi Polisi Irak. Melakukan kontak senjata dan membunuh seorang supir taksi yang tidak bersenjata.
3 operator DynCorp terbunuh di Jalur Gaza dalam tugas pengawalan diplomat AS.
Pada perang Bosnia, beberapa oknum operator DynCorp terlibat dalam perdagangan manusia serta perdagangan seks. Kasus ini mendorong Dephan AS untuk membuat proposal pelarangan keterlibatan PMC dalam perdagangan manusia untuk pelacuran dan perbudakan.

Salam…

MERCENARY: THE BIG PLAYER – 2

2009-03-06T00:11:00.000+07:00

Blackwater Worldwide atau sekarang dikenal sebagai Xe Worldwide adalah salah satu PMC yang tangguh. Didirikan pada tahun 1997 oleh para mantan anggota US Navy SEALs: Erik Prince dan Al Clark. Al Clark sendiri keluar dari Blackwater tahun 2000, dan mendirikan PMC sendiri: Special Tactical Systems.
Berlokasi di dekat Fort Bragg, Negara bagian North Carolina, AS, XE mengoperasikan sebuah fasilitas pelatihan taktik militer, yang diklaim sebagai tempat pelatihan militer terbesar di dunia. Setiap tahunnya, Xe melatih lebih dari 40.000 orang. Sebagian peserta latihan tersebut berasal dari militer AS, militer asing dan kepolisian.
Xe Worldwide saat ini merupakan salah satu PMC yang mendapat kontrak terbesar dari Deplu AS pasca invasi AS ke Irak. Lebih dari 90% pendapatannya didapat dari proyek pemerintah AS. Proyek pemerintah AS yang diberikan pada Xe, lebih banyak diberikan melaui penunjukan langsung. Hal ini terjadi karena kuatnya lobi ke pemerintahan Bush, dimana sang pemilik, Erik Prince telah merintis hubungan dengan Bush Senior dan terus dilanjutkan ke Bush Junior, ketika menjadi Presiden AS.
Perubahan fokus pemerintahan AS atas Irak dan penolakan pemerintahan Irak untuk memberikan lisensi operasi, diduga mendorong Xe melakukan perubahan besar-besaran. Dimulai dengan perubahan nama dari Blackwater Worldwide menjadi Xe Worldwide pada tanggal 13 Februari 2009, disusul dengan perubahan top manajemen. Sang pemilik, Erik Prince, meninggalkan kursi CEO dan menjadi ketua dewan komisaris. Gary Jackson, yang selama ini menjadi President Director juga keluar dari jajaran direksi. Kursi top manajemen Xe diberikan pada Joseph Yorio, mantan Vice President DHL, yang selanjutnya menjadi Presdir Xe dan Danielle Esposito, ‘orang dalam’ Xe yang telah berkarir lebih dari 10 tahun, yang selanjutnya menjadi Chief Operating Officer dan Executive Vice President. Penunjukan ini dipandang tepat, karena keduanya memiliki ‘sense of war’s business’. Joseph Yorio adalah mantan perwira pada pasukan khusus AD AS (USASF), yang juga mempunyai business skill yang teruji di DHL. Danielle Esposito, seorang wanita berusia 32 tahun dan merintis karir dari bawah di lingkungan Xe.
Kiprah di Irak
Pada tahun 2003, Blackwater memperoleh kontrak senilai USD 21 Juta melalui penunjukkan langsung pemerintah AS, untuk mengawal Ketua Otoritas Irak: Paul Bremer.
Pada tanggal 31 Maret 2004, 4 operator Blackwater diserang dan terbunuh di Fallujah. Kejadian ini merupakan salah satu pemicu pertempuran Fallujah pertama. Blackwater terkesan lepas tangan atas gugurnya 4 operator mereka.
Pada Bulan April 2004, menindak lanjut peristiwa gugur beberapa operator di Fallujah, tim kecil Blackwater bersama USMC menahan lebih dari 400 orang yang diduga terlibat dalam penyerangan tersebut.
Sejak Juni 2004, Blackwater menerima bayaran lebih dari USD 320 juta dari USD 1 milyar, yang merupakan budget Deplu AS untuk jasa pengamanan diplomat AS di wilayah konflik, termasuk Irak.
Pada tahun 2006, Blackwater memenangkan kontrak jasa pengamanan diplomat AS di Irak, dimana jumlah diplomat AS di Irak merupakan jumlah terbanyak diplomat AS yang ditugaskan pada suatu tempat.
Pada tanggal 16 September 2007, operator Blackwater membunuh 17 penduduk Irak, dimana 14 orang diantaranya ditembak tanpa sebab.
Pada November 2008, Deplu AS mengeluarkan ijin pada Blackwater untuk dapat mengapalkan ratusan senjata otomatis bernilai milyaran dollar ke Irak. Ijin ini diduga disalah gunakan dan banyak senjata tersebut ‘lari’ ke pasar gelap.
Fakta lain kiprah Blackwater di Irak adalah mereka merekrut kurang lebih 21 ribu mantan pasukan khusus, prajurit regular dan petugas penegak hukum untuk bertugas di Irak. Diungkapkan bahwa, para operator Blackwater yang mengawal Paul Bremer, Ketua Otoritas Irak, adalah berasal dari Bosnia, Filipinos, dan Chile. Antara tahun 2005 sampai September 2007, operator Blackwater terlibat dalam 195 insiden penembakan, diman 163 kasus didahului oleh penembakan operator Blackwater.
Kiprah lain
Blackwater ikut membantu dalam bencana Katrina. Mereka membantu menyediakan pesawat pengangkut, jasa pengamanan, angkutan logistik dan transportasi. Blackwater juga mem-BKO-kan 164 operatornya di bawah Departemen Keamanan Dalam Negeri (Department of Homeland Security). Sebagai tanda terima kasih, Blackwater mendapatkan ‘hadiah’ kontrak penunjukan langsung dalam pembangunan pasca badai Katrina. Penunjukan ini menuai protes dari masyarakat.
Blackwater merupakan satu dari lima perusahaan yang membantu penyediaan perlengkapan serta membantu operasional kantor Counter-Narcotics Technology Program, salah satu program yang diadakan oleh Dephan AS.
Tahun 2005, Blackwater dikontrak untuk melatih pasukan komando Azerbaijan: Naval Sea Commando. Mendapatkan kontrak dari Jepang untuk mengawal radar sistem: AN/TPY-2.

Salam…

MERCENARY: THE BIG PLAYER – 1

2009-03-06T00:09:00.000+07:00

Aegis Defense Service adalah sebuah PMC berbasis di London, Inggris dan memiliki kantor perwakilan luar negeri di Afghanistan, Bahrain, Irak, Kenya, Nepal dan AS. Aegis memiliki spesialis pada ‘security and risk management solution’. Jasa tersebut dapat disesuaikan dengan kepentingan klien. Klien Aegis adalah pemerintah, badan internasional dan korporasi. Aegis terdaftar sebagai salah satu kontraktor aktif di PBB, salah satu penyedia jasa pengamanan untuk pemerintah AS dan penasehat keamanan pada Lloyds Joint War Risk Committee.
Pada tahun 2004, International Peace Operations Association, sebuah lembaga kumpulan PMC, meminta Aegis untuk menjadi anggota. Pengajuan aplikasi keanggotaan tersebut ditentang oleh pesaingnya yang berasal dari Inggris. Aegis merupakan pendiri British Association of Private Security Companies (BAPSC), yang merupakan pelobi untuk regulasi perusahaan jasa keamanan di Inggris. Juga menjadi anggota pada perkumpulan PMC di Irak, PSCAI.
Aegis membagi bisnisnya atas tiga divisi bisnis: Aegis Research and Intelligence (ARI), Aegis Technical Services (ATS) dan Aegis Security Operations (ASO). ARI memberikan jasa informasi geo-politik, laporan investigasi untuk korporasi, institusi dan pemerintah. ATS memiliki spesialisasi pada audit keamanan, pelatihan teknik pengamanan, pelacakan rekam jejak seseorang, memiliki kapabilitas pengintaian dan anti-pengintai serta penyediaan alat-alat keamanan. ASO memberikan jasa analisis antisipasi atas geo-politik, kejahatan keuangan, korupsi, teroris dan kejahatan terorganisasi.
Pada tahun 2005, Aegis memperkuat bisnisnya dengan mengakuisisi Rubicon International, sebuah perusahaan penyedia jasa keamanan untuk kalangan terbatas.
Keberadaan beberapa mantan petinggi militer yang duduk pada dewan komisaris dan Direksi, memperkuat lobi Aegis kepada pemerintah. Tidak heran, Aegis mendapatkan kontrak dari pemerintah Inggris maupun AS, akibat lobi yang dilakukan oleh para mantan petinggi militer tersebut.
Keberadaan di Irak
Aegis mendapatkan kontrak senilai USD 293 Juta selama tiga tahun dari Dephan AS untuk membantu pengamanan pada program rekonstruksi Irak.
Aegis juga membentuk badan amal untuk membiayai program pembangunan di sekitar area di luar ‘area resmi’ yang masuk pada program rekonstruksi.
Pada kontrak terpisah, Aegis menjalankan pengawasan atas program ‘Oil for Food’, pengamanan untuk pemilu Irak.

Salam…

MERCENARY: SANDLINE HELPED KOPASSUS

2009-03-06T00:07:00.000+07:00

Pengantar Penulis:
Artikel ini cukup menarik, dimana membahas keterlibatan ‘mercenary’ dalam pembebasan sandera yang diculik oleh OPM. Kita dapat melihat mengapa para mercenary terlibat dan bagaimana hubungannya dengan pasukan ‘elit’ Indonesia. Artikel ini, paling tidak, memberikan gambaran bahwa para ‘mercenary’ asing sudah masuk ke lingkungan kita.

Salam…
===================================================
4 SANDLINE'S MERCENARIES HELPED KOPASSUS
Vol 6 No 1, January 2000
http://www.asiapac.org.fj/PJR/issues/next/2000kopassus.html
Mercenaries expelled from Papua New Guinea in 1997 had worked a year earlier in West Papua assisting Indonesia's notorious Kopassus special forces troops in an operation that caused many civilian deaths.
By PETER CRONAU
________________________________________
THE SOUTH AFRICAN mercenary group, Executive Outcomes, provided both training and operational advice to the Indonesian special forces Kopassus in a hostage rescue operation in West Papua (Irian Jaya) in 1996, the former chief executive officer has revealed. Nick van den Bergh informed me that he led a team of five "military advisers" who travelled to Indonesia to provide training in "special techniques" to Kopassus special forces troops. Van den Bergh says he reported directly to the Kopassus head, now-disgraced Indonesian Major-General Prabowo Subianto.
The five Executive Outcomes "consultants" also advised Prabowo's Kopassus troops on operational aspects of the execution of the May 1996 rescue operation. This assistance took place "in field" at an advance military base at Keneyam in West Papua.
In 1997, it was Van den Bergh who led the Executive Outcomes military team into Papua New Guinea, as sub-contractors under the prime contract of Tim Spicer’s Sandline International. This operation was to capture the Panguna gold mine operated by British/Australian mining giant Rio Tinto. The massive copper and gold mine in the Papua New Guinea island territory of Bougainville had been closed by the independence-minded Bougainville Revolutionary Army in 1989.
In West Papua in January 1996, guerilla soldiers of the OPM (Free Papua Movement), led by Kelly Kwalik, had kidnapped British, Dutch, German and Indonesian hostages to attract international publicity to their independence campaign. The kidnapping occurred in the highlands of West Papua where indigenous communities have been disrupted by the huge Freeport McMoran copper and gold mine which is partly owned by Rio Tinto, the owner of the Bougainville mine.
The Kopassus troops, trained and advised by Executive Outcomes, were responsible for a deadly helicopter assault on the West Papuan village of Geselema on May 9, 1996, in which many civilians were murdered and numerous others wounded. This was the start of an Indonesian retribution campaign aimed at capturing the OPM responsible and punishing the local civilian population. These actions over several months reportedly led to the deaths of hundreds of West Papuans displaced from their lands by the military operation.
One of the helicopters involved in the attack on Geselema was seen carrying Red Cross markings while carrying Kopassus troops and a number of white soldiers. This long rumoured presence of "white soldiers" on a white helicopter was confirmed in Mark Davis’ Four Corners programme on ABC TV first shown on 12 July 1999 in Australia. [See "Blood on the Cross", pp 10-32]
The widespread international outcry following the airing of the programme has resulted in the International Red Cross undertaking to look into the revelation. The hostages were freed a week after the Geselema attack when Indonesian regular soldiers stumbled into the hostage groups during an attack on the suspected hideout. Two hostages, both Indonesians, died in the operation, apparently at the hands of relatives of the villagers murdered in Geselema.
A report on the events, released in June 1999 by the Robert F Kennedy Center for Human Rights, details many cases of human rights abuses that followed the campaign. An NGO report released in late July 1999 in the West Papuan capital Jayapura also detailed eye-witness accounts of murderous attacks on Geselema and other villages.
There were other military elements present in West Papua for the planning and conducting of the operation in addition to the Executive Outcomes mercenary ‘advisers’. They included the British Defence Attache from Jakarta, ex-SAS Colonel Ivar Helberg, a three member team from the Hostage Negotiation Unit of New Scotland Yard, several personnel believed to be from the British SAS (Special Air Service), and representatives of the Dutch military forces. The operation used Israeli surveillance equipment supplied by the Singaporean Government.
The Kopassus special forces involved in the attacks had received specialized training in Australia from Australian SAS special forces. The training was ostensibly anti-terrorism training but the helicopter assault techniques and weapons practice provided are dual-use and very suitable for counter-insurgency operations as used against the indigenous West Papuans.
Kopassus’s General Prabowo later visited the SAS headquarters in Swanbourne, Perth, to provide a confidential briefing on the planning and conduct of the operation to the SAS troops.
The West Papuans have been fighting for their independence since 1969 when the UN handed the territory over to Indonesia following a sham vote by selected and intimidated local representatives. In the early 1960s, the Dutch colonial administration of Dutch West New Guinea had set up a Legislative Council, and adopted a flag and anthem, on the path to planned independence for the territory. This was cut short by an Indonesian military campaign led by Major General Suharto who was to later to become president.
Since the fall of President Suharto in 1998 following widespread public protest after the Indonesian economic collapse, there has been a resurgence of West Papuan nationalism. The company Executive Outcomes has provided mercenaries for security operations in several African nations often in return for a share in the mineral resources secured. Van den Bergh declined to reveal who was paying for the Executive Outcomes training and advice as he wished to preserve the identity of his client, but he added he was satisfied with the operation and had been paid for his services in cash.
The company Executive Outcomes closed down in 1998, but some of its principals are understood now to be engaged in providing security services to resource projects in several African countries.
The coming to light of the involvement of Executive Outcomes mercenaries in Indonesia is another chapter in the record of the inglorious support given by Western governments to the notorious Kopassus troops of Indonesia.

MERCENARY: SOLDIER OF FORTUNE

2009-03-05T23:59:00.001+07:00

Menurut definisi pada protokol tambahan Konvensi Genewa tahun 1949, yang diterbitkan terkait dengan pasal 47, Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional pada tahun 1977 disebutkan bahwa tentara bayaran itu:
> Seseorang yang direkrut secara khusus, baik warna lokal maupun asing, untuk dilibatkan dalam konflik bersenjata.
> Ambil bagian langsung dalam peperangan yang terjadi
> Termotivasi ambil bagian oleh ajakan, perjanjian khusus, atas nama partai/pihak yang terlibat konflik, dengan sistem pembayaran sebagai kompetensi atas fungsinya sebagai kombatan atau bagian khusus dari angkatan bersenjatanya.
> Namun demikian, yang bersangkutan bukanlah warga negara dari negara dari pihak yang membayarnya.
> Begitupun, ia atau mereka bukanlah anggota dari angkatan bersenjata dari pihak yang terlibat konflik
> Dan, ia juga tidak dikirim oleh negara dimana partai yang menyewanya terlibat konflik.

Regulasi ini kemudian dilengkapi dengan resolusi PBB no. 44/34 tentang Konvensi Internasional menentang rekrutmen, peggunaan, pendanaan dan pelatihan tentara bayaran. Resolusi ini dikenal sebagai UN Mercenary Convention.
Dengan pengertian ini, motivasi mercenary adalah uang. Istilah mercenary seringkali berkonotasi negatif. Terkadang juga tidak ada perbedaan antara istilah ‘mercenary’ dengan ‘foreign volunteer’, dimana motif utama menjadi prajurit pada ketentaraan asing tidak jelas. Sebagai contoh, French Foreign Legion dan Gurkha tidak dapat digolongkan sebagai pasukan mercenary pada hukum peperangan, meskipun kenyataannya persyaratan pada pasal 47 protokol tambahan Konvensi Genewa tahun 1949, sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya, memenuhi semua persyaratan.
Kedua regulasi ini tidak bergigi di banyak negara. Dengan semakin tinggi resiko konflik serta gencarnya kampanye HAM, membuat banyak negara ‘menutup mata’ atas berbagai keberadaan Private Military Company (PMC). Keberadaannya juga memberikan keuntungan bagi negara-negara yang memang suka melakukan intervensi ke negara lain. Dengan penggunaan PMC, jelas negara ‘penyewa’ PMC terbebas dari tuntutan secara hukum dari negara yang diintervensi. Murah, efisien dan kompetensi adalah ‘keunggulan’ kompetitif lain PMC, jika dibandingkan dengan memelihara pasukan.
Klasifikasi Tentara Bayaran
Untuk menghindari kerancuan istilah serta efek politik yang dapat ditimbulkannya, maka Deplu Inggris mengeluarkan laporan: Private Military Companies: Options for Regulation, di tahun 2002. Laporan ini ditujukan untuk DPR-nya Inggris: House of Commons. Pengklasifikasian ini penting agar status hukum jelas.
Klasifikasi tentara bayaran yang direkomendasikan oleh laporan tersebut:
> Mercenary (tentara bayaran)
> Volunteers (Sukarelawan)
> Servicemen enlisted in foreign armies (kesatuan militer resmi suatu negara)
> Defense Industrial Companies (Personel industri pertahanan)
> Private Military Company (Perusahaan jasa pengamanan)

Pasukan Gurkha yang mengabdi pada Inggris, French Foreign Legion yang mengabdi pada Perancis, Spanish Legion yang mengabdi pada Spanyol, dan Swiss Guard yang mengabdi pada Vatican, diklasifikasikan sebagai servicemen enlisted in foreign armies.
Seiring dengan perkembangan jaman serta ‘jasa’ yang diberikan semakin beragam, istilah tentara bayaran sendiri mulai berubah. Saat ini, banyak di antara mereka menggunakan istilah ‘private military corporation’, ‘private military firm’, ‘military service provider’, dan ‘private military industry’.
Simbiosis Mutualisme
Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, keberadaan PMC cukup banyak menolong negara-negara yang memiliki ‘nafsu’ untuk intervensi ke negara lain. Cukup dengan membayar PMC, ‘urusan’ menjadi beres. Apabila PMC mengalami kegagalan, maka negara yang menyewa PMC dapat cuci tangan. Istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan hubungan ini adalah ‘plausible deniability’ atau penyangkalan yang masuk akal.
Adapun fasilitas yang diberikan PMC adalah pelatihan militer, penjagaan fasilitas di daerah rawan konflik, pengiriman peralatan perang, operasi intel, dan pengawalan tokoh penting.
High risk- high gain, itulah bisnis PMC. Dengan resiko nyawa, PMC mendapatkan kontrak-kontrak bernilai milyaran dolar AS. PMC ternama umumnya berbasis di AS, Inggris, Perancis, Israel, dan Afrika Selatan. Wilayah operasinya di Afrika, Amerika Selatan, Asia, Timur Tengah dan Balkan. Biasanya, mereka datang mnyertai atau setelah kekuatan militer sebuah negara datang oleh suatu kekuatan militer.
Perlu tidaknya PMC akhirnya berpulang pada para penggunanya. Jasa yang ditawarkan para PMC sangat tidak terbatas, di satu sisi dapat memberikan keuntungan bagi para penyewanya. Di sisi lain, kontrol hukum atas PMC ini sulit dilakukan.
Masa Depan
Keberadaan PMC erat kaitannya dengan upaya perebutan sumber-sumber energi di berbagai wilayah. Bahkan perusahaan tambang terkenal sekaliber Halliburton, Exxon, pun memiliki bisnis PMC. Hal ini wajar, karena bisnis energi bernilai milyaran dolar AS dan mengundang banyak pihak untuk menguasai sumber-sumber tersebut.
Pasca invasi AS ke Irak tahun 2003, bisa jadi acuan dalam pemanfaatan PMC di masa depan. Guna mengurangi korban di tentara regular serta tekanan politik atas pemerintah, pemerintah AS lebih menyukai menggunakan jasa keamanan swasta yang ditawarkan para PMC. Pengembangan kekuatan militer representasi dianggap penting karena adanya keyakinan bahwa perang masa depan akan berciri ‘low-intensity’ atau perang gerilya. Jika dilakukan oleh negara, maka hal ini akan menguras tenaga dan biaya. Akan lebih baik dikerjakan oleh PMC yang dapat dikerjakan dengan efisien, murah dan mengurangi tekanan politik atas pemerintah.
Efisien dan murah yang menjadi ciri khas PMC. Untuk menjadi efisien, PMC merekrut prajurit-prajurit berkualifikasi ‘Special Force’ dan memiliki pengalaman sebagai prajurit pada pasukan-pasukan elit kelas dunia. Kemampuan seorang prajurit berkualifikasi Special Force dapat di setarakan dengan kemampuan tiga sampai lima prajurit reguler. Memiliki pengalaman di pasukan elit kelas dunia menjadi faktor pertimbangan lain yang menentukan. Pasukan-pasukan elit kelas dunia seperti Navy Seals, British SAS atau FFL selalu menjadi ujung tombak negaranya dalam berbagai penugasan di seluruh belahan dunia. Pengalaman penugasan inilah yang dimanfaatkan oleh PMC.

Salam…

MERCENARY: THE BEGINNING

2009-03-05T23:55:00.000+07:00

Secara umum, mercenary adalah seseorang atau kelompok tentara yang terjun ke medan tempura tau pada suatu peperangan dengan tujuan utama adalah keuntungan pribadi atau kelompok. Mereka tidak bersandarkan pada suatu landasa ideologi, nasional, atau pertimbangan politik lainnya.
Pertimbangan suatu negara atau sutu kelompok untuk merekrut mercenary adalah faktor kesiapan, keahlian serta berpengalaman dalam menghadapi sebuah peperangan. Di samping itu, mereka bersedia untuk mengorbankan nyawa di medan pertempuran.
Sejarah mencatat penggunaan mercenary pertama kali dilakukan oleh Firaun Ramses II dari Mesir ketika akan melakukan invasi ke kerajaan Hittite. Keduanya bertemu dalam pertempuran Kadesh (kini daerah Suriah) pada tahun 1294 SM. Ramses II menggunakan 10 ribu mercenary asal Palestina.
Pada masa kerajaan Assyria yang wilayahnya meliputi Irak saat ini, telah menggunakan mercenary asal Suku Akkad, sebuah suku dari daerah Suriah kini. Penggunaan tenaga suku Akkad berlangsung sangat lama (1100 SM sampai 600 SM).
Peperangan antara negara-negara kota di wilayah Yunani dikenal dengan nama Perang Peloponnesian sekitar abad ke 4 SM. Kerajaan Persia di bawah Raja Xerxes I menggunakan mercenary asal Yunani dalam menghadapi pasukan Sparta. Pada jaman Raja Antaxerxes III, kerajaan Persia nyaris kehilangan kontrol atas Mesir karena adanya pemberontakan. Berkat pasukan mercenary Yunani pimpinan Mentor, pemberontakan di Mesir dapat dibasmi.
Penggunaan mercenary dalam rangka kudeta pertama kali terjadi pada tahun 401 SM, dimana saudara Raja Antaxerxes II, Cyrus, mencoba merebut kekuasaan kerajaan Persia. Cyrus menyewa 13 ribu Hoplites yang dipimpin oleh Xenophon. Hoplites adalah pasukan infanteri berat yang dipersenjatai tombak bermata besi sepanjang 3 meter, perisai bulat berdiameter 1 meter serta pedang. Satuan hoplites terdiri atas 300 sampai 400 prajurit. Usaha kudeta tersebut gagal, dimana Cyrus tewas dalam peperangan tersebut serta pasukan Hoplites kembali ke Yunani tanpa bayaran.
Pada tahun 334 SM, Alexander Agung dari Macedonia dalam upaya invasi ke Kerajaan Persia, menyewa juga mercenary dari Yunani. Sehingga mercenary asal Yunani bertempur pada dua belah pihak. Karena posisi Kerajaan Persia terdesak, banyak mercenary Yunani yang sebelumnya bertempur di pihak Persia, membelot ke Kerajaan Macedonia.
Pada Perang Punic Pertama tahun 264 SM, terjadi pertempuran antara Romawi dengan Kartago dan negara-negara Kota Yunani. Kartago mengandalkan pasukan daratnya pada mercenary asal Iberia (saat ini Spanyol) dan Suku Numidia dari Afrika Utara. Selain itu juga diperkuat pasukan ketapel (slingshooter) dari kepulauan Balearic (dekat Spanyol saat ini). Kartago mengalami kekalahan dan tunduk pada Romawi dan wajib membayar upeti dan membiarkan sebagian penduduknya menjadi budak. Pasukan ketapel Balearic dan pasukan infanteri Iberia menuntut dituntaskannya pembayaran atas jasa mereka. Kartago tidak mampu membayar karena kehabisan dana akibat perang serta harus membayar upeti ke Romawi. Terjadilah pemberontakan pasukan Balearic dan Iberia atas Kartago, namun berkat kesigapan pasukan Kartago dibantu dengan Pasukan Numidia, yang tidak ikut memberontak, maka pemberontakan tersebut berhasil dipadamkan.
Pada Perang Punic Kedua (tahun 219 – 202 SM), Hanibal Barca berhasil mengorganisasi berbagai mercenary dalam satu kesatuan. Ia berhasil menggabungkan pasukan Hoplites asal Yunani, pasukan Phalangites (sejenis Hoplites) asal Macedonia, pasukan kavaleri asal Numidia dan pasukan infanteri ringan asal Moor. Maneuver yang dilakukan pasukan Hanibal Barca, berhasil memenangkan beberapa pertempuran di Italia seperti pertempuran Cannae tahun 216 SM di Italia Selatan, yang sangat termasyur.
Suku Barbar Jerman
Kampanye militer Romawi yang dilakukan oleh Julius Caesar pada tahun 55 SM ke wilayah Jerman gagal. Dengan bermodalkan kekuatan mercenary: pasukan Hoplites dan pasukan panah dari Pulau Kreta, berhasil dikalahkan oleh Kelompok Suku Barbar Jerman.
Pada tahun 9 Masehi, mercenary Romawi yang membelot ke kelompok Suku Barbar Jerman, yang dipimpin Ariminus, berhasil memimpin pasukan kelompok suku barbar Jerman dalam perang menghadapi pasukan Romawi. Kekalahan Romawi pada perang tersebut merubah pandangan serta strategi perang. Romawi tidak lagi melakukan perang akan tetapi merangkul mereka sebagai mercenary dengan paket remunerasi yang tinggi. Bila perlu mengalahkan mereka melalui politik pecah belah.
Pada tahun 260, kelompok suku Jerman: Goth, Vandal, Franks, Alemanni, Angle, Saxon dan Langobardi berhasil merebut beberapa daerah Romawi. Kewalahan menghadapi kelompok suku Jerman yang tidak tunduk pada Romawi, maka Romawi menyerahkan sebagian ‘kekuasaan’ pada suku Jerman dan membentuk tentara mercenary ‘Foederati’.
Kekalahan Romawi pada pertempuran di Adrianopel tahun 378, membuat Romawi semakin tergantung pada ‘Foederati’. Kekuatan Romawi semakin melemah dengan adanya invasi dari Suku Hun dari Asia Tengah. Dan akhirnya pada tahun 476, Foederati berhasil memaksa Kaisar Romulus Augustulus turun tahta dan menandakan berakhirnya kekaisaran Romawi.
Mercenary Spanyol
Rodrigo Diaz de Vivar atau dikenal dengan nama El Cid adalah mercenary terkenal di Spanyol pada jaman Medieval. El Cid berasal dari kata Al-Sidi (bahasa Arab) yang berarti ‘tuan’. El Cid beserta pasukannya turut andil dalam naik tahtanya Raja Alfonso. Karena takut akan pamor El Cid, Raja Alfonso menangkap dan membuang El Cid pada tahun 1080.
El Cid berhasil bangkit berkat bantuan dari penguasa Moor: Yusuf al-Mutamin. El Cid kemudian mengabdi pada penguasa Moor itu. Pada tahun 1086, El Cid berhasil mempersatukan kaum muslimin dan kaum Kristen dalam menghadapi invasi pasukan barbar Almoravid, yang berasal dari daerah Moroko dan Aljazair saat ini.
Assassin
Assassin berarti orang bayaran yang ditugaskan untuk melenyapkan seseorang. Berasal dari bahasa Arab: Hasyisyin yang berarti candu. Bahasa Arab yang lain yang memiliki kesamaan ucap adalah Hashshashin, yang merupakan penyebutan untuk kelompok Hassan bin Sabbah, sebuah kelompok radikal Syi’ah di Alamut, dekat laut Kaspia. Hassan bin Sabbah membentuk kelompok ini pada tahun 1090, karena perbedaan pandangan politik dengan kekhalifan Abbasiyah.
Hassan bin Sabbah menciptakan doktrin terror bagi lawan politiknya dengan memakai Fedayeen, yaitu seseorang yang bersedia mati demi tugas. Sasaran terornya adalah para gubernur, panglima perang dan pejabat pemerintah pada kekhalifan Abbasiyah. Seorang Fedayeen pandai menyamar, jago dalam pertarungan jarak dekat dan memiliki kemampuan membunuh dengan sebilah pisau.
Kelompok Hassan dikategorikan sebagai tentara bayaran karena sering dibayar oleh para Crusadr pada Perang Salib. Raja Richard dari Inggris juga menggunakan jasa assassin untuk melenyapkan Raja Jerusalem: Conrad Montferrat.
Condottierri
Pada abad 13 sampai 16, Italia masih terdiri dari beberapa negara kota dengan angkatan perang sendiri. Negara-negara tersebut juga merekrut mercenary berdasarkan kontrak tertulis yang disebut Condotta. Orang yang terikat dengan perjanjian tersebut disebut Condottieri. Kebanyakan mercenary yang terikat kontrak ini berasal dari Jerman dan Aragon (Spanyol Utara).
Munculnya perusahaan-perusahaan pengelola condottieri, mirip PMC pada saat ini, akibat meningkatnya persaingan perdagangan dengan dunia timur serta peperangan di antara negara kota di wilayah Italia. Adanya ‘konspirasi’ antar condottieri serta mutu prajurit yang rendah menyebabkan condottieri tidak dipercaya lagi.
Awal profesionalisme mercenary
Keberadaan Reislaufer atau Swiss Pikemen merupakan tonggak awal profesionalisme mercenary. Terkenal dengan maneuver solid, disiplin dan loyal. Berbagai kerajaan di Eropa memiliki paling tidak satu resimen Swiss Pikemen sekitar abad 15 sampai 17.
Landsknecht adalah pasukanyang dibentuk oleh Kaisar Maximilian I dari Kerajaan Jerman pada tahun 1459. Pasukan ini jauh lebih tangguh dari Swiss Pikemen, dimana landsknecht menggunakan keunggulan teknologi, penggunaan tombak panjang dan pedang.
Buccaneer
Pada abad 17, muncul Buccaneer dan Privateer, yaitu kapal atau armada berikut awaknya yang dibayar untuk melakukan pembajakan atas kapal dagang Perancis, Belanda dan Spanyol. Inggris yang mendalangi dan membayar Buccaneer untuk membajak kapal-kapal dagang tersebut. Buccaneer beroperasi di laut Karibia, koloni-koloni Perancis, Belanda dan Spanyol di benua Amerika serta laut Atlantik.
Buccaneer berbeda dengan bajak laut. Bajak laut hanya menyerang dari dan di atas kapal laut, sementara Buccaneer melakukan raiding ke daratan. Buccaneer menerapkan prinsip demokrasi, dimana pemimpin dipilih awak kapal melalui pemungutan suara. Tidak seperti bajak laut, hasil rampokan dibagi secara adil. Menjadi pemimpin haruslah seorang petarung tangguh dan memimpin pertempuran dari front-line.
Abad 17-18
Perekrutan tentara asing untuk menjadi tentara ‘reguler’ semakin meluas. Pada Perang Revolusi Perancis, French Royal Army banyak merekrut mercenary dari luar Perancis. Unit yang dibentuk adalah 12 Swiss Guard Regiment, Unit tentara Jerman dan satu Brigade Irlandia. Kemudian dibentuk unit tentara Skotlandia, unit tentara Swedia, unit tentara Italia. Jumlah total resimen infantry asing adalah 20 ribu pada tahun 1733.
Pada Perang Revolusi Amerika, Raja George III dari Inggris merekrut mercenary Jerman untuk memperkuat tentara Inggris dalam perang di Amerika.
Tentara Spanyol juga membuat beberapa resimen tentara mercenary: 3 resimen Irlandia, 1 resimen Italia, 5 resimen Swiss.
Di Hindia-Belanda, untuk menghadapi beberapa peperangan ‘berat’, maka kolonial Belanda membentuk Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL). Pada awalnya, tentara ini terdiri dari orang-orang Perancis, Jerman, Belgia, Swiss dan Belanda sendiri. Kebanyak dari mereka adalah desertir dan pelaku kriminal

Salam…

MARINES CORPS: IDMC ‘ELITE’ TROOP – 3

2009-02-28T00:07:00.001+07:00

Regu Pandu Tempur (battalion recon team) atau disingkat RUPANPUR adalah unit dalam batalyon infanteri marinir, yang didesain mampu bergerak cepat ke garis depan dan menjadi mata dan telinga bagi batalyonnya. Pengintaian, sabotase, peninjau depan, pengumpul data intel, pengarah bantuan tembakan (forward controller) adalah sebagian tugas yang diemban oleh Rupanpur ini. Sebelumnya istilah Rupanpur digunakan, digunakan nama Regu Penyelidikan Lapangan Marinir (Rulidiklap).

Setiap Rupanpur di yonif marinir beranggotakan 14 orang terdiri dari dua bintara dan 12 tamtama. Setiap personel memiliki kemampuan merata mencakup tembak runduk, senjata bantuan, senapan mesin, bahan peledak dan komunikasi. Regu ini langsung di bawah kendali Pasi 1 dengan supervisi Danyon.

Seleksi dan pelatihan

Calon anggota regu ini menjalani seleksi awal di tingkat batalyon. Seleksi awal di tingkat batalyon ini langsung dipimpin oleh Danyon. Seleksi awal meliputi tes fisik, mental dan psikotes. Di samping penilaian atas inisiatif yang tinggi serta jiwa kepemimpinan, juga menjadi pertimbangan kelulusan.

Materi pelatihan Rupanpur terdiri dari: pemantapan kemampuan operasi darat, materi kelautan, Rupanpur dalam serangan, Rupanpur dalam pertahanan, dan materi kombinasi.

Pemantapan kemampuan operasi darat dilakukan di Puslatpur Marinir Antralina, Sukabumi. Materi yang diajarkan antara lain: ilmu senjata, patrol, navigasi darat, mobud, air supply, dan pandu heli.

Materi kelautan di lakukan Pangandaran, dimana diajarkan antara lain: teknik menembus gelombang, renang laut, mengemudikan motor temple, menembak di atas perahu karet sampai long range navigation.

Materi Rupanpur serangan dan pertahanan merupakan materi dimana setiap siswa berlatih dalam regu untuk melakukan serangan maupun melakukan pertahanan.

Materi kombinasi merupakan materi kasus yang harus dipecahkan oleh para siswa dalam suatu regu.

Pelatihan Rupanpur ini bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan dan keterampilan prajurit Rupanpur dalam antisipasi penugasan.

Oorah…

MARINES CORPS: IDMC ‘ELITE’ TROOP - 2

2009-02-28T00:01:00.003+07:00

Batalyon Intai Amfibi atau dikenal dengan nama Yon Taifib berdiri pada tanggal 13 Maret 1961 dengan nama KIPAM (Kesatuan Intai Para Amfibi). Pendirian ini berdasarkan Skep Komandan KKO no 47/KP/KKO/1961. Pendirian KIPAM diperlukan karena KKO (nama Kormar pada waktu itu), merasa perlu sebuah pasukan khusus yang dapat melakukan pengumpulan data intel serta tugas ‘khusus’ yang tidak dapat dilakukan oleh satuan biasa. KIPAM berada di bawah pembinaan Yon Markas Posko Armatim-1.

Pada tanggal 25 Juli 1970, KIPAM berubah menjadi Yon Intai Para Amfibi. Setahun kemudian, 17 November 1971, Yon Intai Para Amfibi berubah menjadi Kesatuan Intai Amfibi. Kemudian terjadi perubahan menjadi Batalyon Intai Amfibi (Yon Taifib) dan di bawah koordinasi Resimen Bantuan Tempur Kormar. Seiring dengan perkembangan Kormar, per 12 Maret 2001, Yon Taifib berdiri sendiri dan langsung dibawah kendali Pasukan Marinir. Status pasukan khusus TNI AL diberikan melalui Skep KSAL no Skep/1857/XI/2003 per tanggal 18 November 2003.

Sejarah

Pada akhir tahun 50-an, para petinggi KKO melontarkan ide perlu adanya satuan khusus yang dapat dikirim ke wilayah musuh untuk mengumpulkan data intel seputar situasi dan kondisi terkini pantai yang bakal dijadikan sasaran pendaratan. Berkaca pada operasi amfibi yang dilakukan pada Perang Dunia II, Perang Korea, Operasi Indra (tahun 1953) dan Operasi militer menumpas PRRI, kedua operasi tersebut melibatkan KKO, maka kebutuhan satuan berkualifikasi intai amfibi dirasa mendesak.

Karena tidak memiliki kemampuan membangun pasukan khusus, maka secara rahasia KKO mengirimkan dua personelnya untuk menimba ilmu pada Royal Marine yang bertugas di Semenanjung Malaya. Selain itu juga, KKO mengirimkan perwiranya ke Sekolah Para Komando AD di Batujajar dan Wing Para AURI di Lanud Sulaiman, Bandung. Setelah dirasa cukup personel, maka dibentuk Kesatuan Intai Para Amfibi (KIPAM) pada tanggal 13 Maret 1961. Para personel yang menimba ilmu di luar TNI AL, kemudian ditugaskan untuk membentuk Sekolah Intai Para Amfibi KKO (SIPAMKO). Alumni pertama Sipamko langsung terjun dalam operasi Jayawijaya, yang merupakan bagian dari Operasi Trikora, guna merebut Irian Barat.

Untuk mengasah kemampuan, empat personel KIPAM bersama enam personel Kopaska berlatih ilmu selam tempur pada Armada Pasifik AL Uni Sovyet di Vladivostok. Setahun kemudian, bersama dengan prajurit KKO non-Kipam berlatih ilmu yang sama di USMC Landing Force Training Unit di Coronado, AS. Dengan semakin banyaknya lulusan Sipamko, maka pimpinan KKO mengubah kepanjangan Kipam menjadi Kompi Intai Para Amfibi.

Ketika Resimen chusus Tjakrabirawa dimekarkan, KKO kebagian jatah untuk mengirimkan satu Batalyon. Batalyon KKO ini dinamai Bataljon Kawal Kehormatan-2. Agar disegani, pimpinan KKO ‘menyelipkan’ satu peleton KIPAM di dalamnya.

KIPAM juga berkiprah dalam Operasi Dwikora dalam upaya menghalangi berdirinya Federasi Malaya.

Di awal orde baru, KIPAM mengalami pemekaran menjadi Bataljon Intai Para Amfibi pada 25 Juli 1970. Penggunaan nama ini tidak bertahan lama. Enam belas bulan kemudian berubah menjadi Kesatuan Intai Amfibi. Beberapa saat sebelum ABRI menggelar Operasi Seroja, nama Kesatuan Intai Amfibi diubah lagi menjadi Batalyon Intai Amfibi dengan home base di Surabaya.

Yon taifib yang semula berada di bawah komando Men Banpur 1 Marinir, kemudian dialihkan menjadi di bawah komando Pasukan Marinir-1, seiring dengan pemekaran Korps Marinir. Pembentukan Pasukan Marinir-2, juga diiringi dengan pembentukan Yon Taifib-2.

Tugas Pokok

Yon Taifib memiliki tugas pokok yaitu mengumpulkan info intel seputar kawasan pantai yang bakal didarai oleh pasukan induk. Kegiatan ini dilakukan sebelum, selama pendaratan dan sesudah pendaratan. Dengan tugas ini, maka setiap personel Yon Taifib mampu merencanakan dan melaksanakan misi pengintaian pada setiap operasi amfibi. Cakupan wilayah pengintaian meliputi 12 km dari garis pantai di saat air laut surut.

Yon Taifib mempunyai tugas pokok membina dan menyediakan kekuatan serta membina kemampuan unsur-unsur amfibi maupun pendaratan darat. Selain itu, melaksanakan tugas-tugas operasi khusus dalam rangka pelaksanaan operasi pendaratan amfibi, operasi oleh satuan TNI AL atau tugas-tugas lainnya dengan perintah Panglima TNI.

Organisasi

Ada 2 Yon Taifib masing-masing di bawah Pasmar I dan II. Batalyon ini dipimpin seorang mayor senior atau letkol dan memiliki kualifikasi Taifib.para Dan Yon ini bertanggung jawab langsung ke Dan Pasmar. Diperkirakan saat ini jumlah total prajurit Taifib adalah 1400 marinir dengan 85% adalah kombatan.

Dalam penugasannya, personel Taifib dibagi dalam 1 regu yang komposisinya berbeda dengan 1 regu marinir biasa. Dalam regur Taifib, terdiri dari 7 orang yang memiliki kemampuan ‘komando’.

Seleksi, Rekrutmen dan Pelatihan

Seleksi untuk menjadi anggota Yon Taifib berlangsung sangat ketat dan keras. Sebab mereka memiliki kontribusi besar dalam kesuksesan sebuah operasi amfibi. Prajurit yang dapat mengikuti seleksi adalah prajurit yang telah mengikuti pendidikan dasar tempur khas marinir. Prajurit yang mengikuti seleksi, berasal dari seluruh satuan marinir. Mereka harus lulus tes kesehatan, kesamaptaan dan psikologi. Maksimal umur untuk dapat ikut seleksi ini adalah 26 tahun.

Pelatihan calon prajurit Taifib dibagi dalam beberapa tahapan, yang mencakup medan darat, laut, udara dan bawah air. Setiap pelatihan dikenakan sistem gugur, sehingga prajurit yang berhasil lolos dari semua tahapan adalah prajurit unggulan. Pendidikan Taifib dilaksanakan selama hampir 9 bulan di Pusdik Marinir dan selanjutnya di Puslatpur Marinir, Karang Tekok-Situbondo.

Pada tahap pertama, diajarkan materi indoktrinasi dan orientasi dasar intel Amfibi selama 1,5 bulan. Pada tahap ini, para siswa menerima kembali perpeloncoan khas marinir dalam bentuk lebih keras. Lebih keras dari prajurit biasa karena mereka adalah calon anggota pasukan khusus.

Pada tahap kedua, para siswa menerima materi pertempuran darat: gerilya, anti-gerilya, patrol jarak jauh, pengintaian, sabotase, raid darat, pengamanan VVIP, penanggulangan terror, navigasi darat, lintas medan, combat SAR dan Rappelling.

Tahap ketiga, diberikan materi kelautan dan dilakukan praktek lapangan di daerah pantai. Materi lain yang diberikan adalah selam kedalaman, selam tempur, infiltrasi bawah air, demolisi bawah air, sabotase bawah air, selam SAR, renang jarak sedang dan jauh, serta pengintaian Hidrografi.

Pada tahap keempat, diberikan materi udara seperti: Rappelling, Mobud, Stabo/SPIE, helly water jump, pandu para, Air Supply, Free Fall, Terjun statik, free fall laut, dan lain-lain.

Pada tahap kelima, adalah materi kasus, dimana materi yang telah diajarkan dijadikan satu. Apabila lolos dari tahapan ini, maka siswa dinyatakan lulus.

Pasca kelulusan, para personel Yon Taifib dapat melanjutkan pendidikan spesialisasi ke tingkat madya dengan mengikuti berbagai kursus yang diselenggarakan di lingkungan Korps Marinir, TNI AL dan kesatuan TNI lainnya. Jenis kursus tingkat lanjut yang banyak dipilih adalah kursus medis, terjun payun, tembak runduk, lawan terror, teknik pertempuran bawah air, pandu tempur (pathfinder) dan pertahanan pangkalan.

Ciri khas Taifib

Selain brevet tri media yang digunakan oleh setiap prajurit Taifib, ciri khas lain adalah tali kur, topi kain berwarna krem cerah berlogo brevet tri media dan tulisan IPAM, dan pada pisau komando, di ujung pangkal sarung pisau, terdapat brevet tri media dikitari lingkaran putih bertuliskan Intai Amfibi Marinir. Tradisi tali kur dimulai sejak tahun 1961 dan digunakan oleh setiap prajurit. Tali kur harus ditanggalkan apabila tidak bertugas di Yon Taifib.

Oorah…

MARINES CORPS: IDMC ‘ELITE’ TROOP - 1

2009-02-27T23:58:00.002+07:00

Detasemen Jala Mengkara atau biasa disingkat Denjaka adalah sebuah detasemen pasukan khusus TNI AL yang berbasis marinir dan dibina oleh Kormar. Jala Mangkara yang berarti pengawal samudera adalah nama yang digunakan berdasarkan Skep KSAL no. Skep/42/VII/1997 tanggal 31 Juli 1997. Sebelumnya, nama yang digunakan adalah Pasukan Khusus Laut (PASUSLA) yang pendirian serta penggunaannya berdasarkan Skep KSAL no Skep/2848/XI/1982 tanggal 4 November 1982. Tanggal 4 November ditetapkan sebagai hari jadi Denjaka.

Denjaka memiliki tugas pokok membina kemampuan antiteror dan antisabotase di laut dan pantai serta kemampuan klandestin laut. Oleh karena itu, maka personel Denjaka juga direkrut dari personel Kopaska, di samping merekrut marinir dari Yon Taifib.

Seleksi, Rekrutmen dan Pelatihan

Tidak semua prajurit TNI AL diijinkan mengikuti seleksi calon prajurit Denjaka, meskipun ia berstatus anggota Yon Taifib ataupun Kopaska. Selain mendapat ijin dari atasan, ia harus memiliki masa tugas minimal 2 tahun dan tidak pernah berbuat tercela. Memiliki fisik yang prima dan memiliki kestabilan emosi yang tinggi. Usia maksimal seorang tamtama untuk bergabung dengan Denjaka adalah 30 tahun. Untuk Bintara dan perwira adalah 33 tahun. Sementara untuk tim markas maksimal berusia 34 tahun.

Persyaratan ‘wajib’ bagi marinir adalah harus memiliki kualifikasi para dan intai ampibi (IPAM) dan bagi non-marinir sudah lulus kualifikasi Kopaska. Setelah lulus dari serangkaian tes tersebut, maka mereka akan mengikuti Kursus Petanggulangan Teror Aspek Laut (PTAL) selama 6 bulan.

Materi pendidikan pada PTAL tidak banyak berbeda dengan unit komando lainya di lingkungan TNI. Yang menjadi pembedanya adalah lebih banyak penekanan aspek laut pada materi pendidikannya. Mereka diajarkan materi airborne, combat diver, combat swimmer, penggunaan rubber boat, CQB, teknik intel dan lain-lain. Disamping itu, diajarkan juga dasar-dasar psikologi, analisis situasi khusus dan teknik negosiasi. Kursus PTAL ini dibagi dalam empat tahap: tahap prabakti selama 7 hari, tahap pembekalan teori di kelas selama 90 hari, tahap pembekalan praktek lapangan selama 65 hari dan tahap konsolidasi selama 3 hari.

Jumlah siswa PTAL biasanya tidak lebih dari dua lusin prajurit. Walaupun materi kursus ini sangat berat, namun tingkat kelulusannya sangat tinggi yakni 80%. Hal ini dapat dipahami mengingat ‘bahan baku’ kursus ini merupakan prajurit pilihan.

Pasca kursus, prajurit Denjaka masih harus berlatih mengikuti spesialisasi serta pelatihan internal Denjaka. Di samping itu, prajurit Denjaka secara regular mengikuti latihan bersama dengan kolega lain baik lain lingkungan TNI maupun pasukan khusus dari luar. Tercatat USN Seals Team Six, British Special Air Service, dan British Special Boat pernah berlatih bersama Denjaka.

Organisasi

Secara garis besar susunan organisasi Denjaka terdiri dari satu tim markas, satu tim teknik, tiga unit serbu bersandi Alfa, Bravo dan Charlie. Masing-masing unit terbagi atas tiga tim: tim permukaan air, tim bawah air dan tim linud. Masing-masing tim beranggotakan 12 sampai 14 prajurit dengan berbagai keahlian.

Oorah…

MARINES CORPS: INDONESIA MARINE CORPS (IDMC)

2009-02-27T23:43:00.005+07:00

Korps Marinir TNI AL adalah salah satu bagian dari komando utama (kotama) TNI AL, disamping kotama lain seperti Koarmatim, Koarmabar, Kolinlamil, Kodikal, Seskoal dan AAL. Cikal bakal Korps Marinir bermula dengan adanya Corps Mariniers pada pangkalan IV ALRI di Tegal pada tanggal 15 November 1945. Keberadaan Korps Marinir ini mengacu pada Corps Mariniers Belanda, yang menyertai AL-nya dalam setiap penugasan.

Sempat berubah nama menjadi Korps Komando Angkatan Laut (KKO AL) pada tahun 1948, namun 27 tahun kemudian diubah kembali menjadi Korps Marinir. Sangat aktif dalam berbagai operasi militer di Indonesia. Salah satu operasi militer ampibi terbesar adalah Operasi Jayawijaya, dimana ribuan marinir didaratkan di Irian Barat pada awal tahun 60-an. Pendaratan ini merupakan bagian dari Operasi Militer Trikora guna merebut Irian Barat dari Belanda.

Misi

Misi yang diemban oleh Korps Marinir TNI AL adalah:

Merupakan wadah pembinaan dan pengembangan kesatuan yang senantiasa siap melaksanakan tugas operasi.

Membentuk SDM Korps Marinir yang disiplin, bermoral dan bermartabat melalui program pendidikan

Melakukan pembinaan perilaku dan tradisi korps

Meningkatkan profesionalitas melalui sistem pembinaan latihan bertingkat, latihan gabungan dan latihan dengan negara lain.

Membina kepemimpinan militer

Meningkatkan kesejahteraan prajurit serta keluarganya.

Pemenuhan kelengkapan dan material tempur.

Pemanfaatan iptek bagi perkembangan Korps Marinir.

Organisasi

Kekuatan Tempur

Sesuai dengan rencana pengembangan TNI AL (1) maka akan dikembangkan 3 Pasmar, 2 Brigmar BS, 1 Denjaka, 5 Lanmar, 1 Satintel dan 11 Yonmarhanlan. Adapun kekuatan saat ini:

A. PASMAR-1, Surabaya

Brigif-1 Mar: Yonif-1 Mar, Yonif-3 Mar, Yonif-5 Mar

Men Art-1 Mar: Yon Arhanud-1 Mar, Yon Howitzer-1, Yon Roket-1

Men Kav-1 Mar: Yon Ranratfib-1, Yon Tankfib-1, Yon Kapa-1

Men Banpur-1: Yon Angmor-1 Mar, Yon Komlek-1 Mar, Yon Bekpal-1 Mar, Yon Zeni-1 Mar, Yon Kes-1 Mar, Yon Provos-1 Mar.

Yon Taifib-1

Yon Marhanlan V, Surabaya

Yon Marhanlan VI, Makassar

Yon Marhanlan VII, Kupang

Yon Marhanlan VIII, Bitung

Yon Marhanlan IX, Ambon

Yon Marhanlan X, Jayapura

B. PASMAR-2, Jakarta

Brigif-2 Mar: Yonif-2 Mar, Yonif-4 Mar, Yonif-6 Mar

Men Art-2 Mar: Yon Arhanud-2 Mar, Yon Howitzer-2, Yon Roket-2

Men Kav-2 Mar: Yon Ranratfib-2, Yon Tankfib-2, Yon Kapa-2

Men Banpur-2: Yon Angmor-2 Mar, Yon Komlek-2 Mar, Yon Bekpal-2 Mar, Yon Zeni-2 Mar, Yon Kes-2 Mar, Yon Provos-2 Mar

Yon Taifib-2

Yon Marhanlan I, Belawan

Yon Marhanlan II, Padang

Yon Marhanlan III, Jakarta

Yon Marhanlan IV, Tanjung Pinang

C. BRIGIF-3 MAR, Lampung

Yonif-7 Mar, Yonif-8 Mar, Yonif-9 Mar

D. KOLATMAR

E. LANMAR Surabaya

F. LANMAR Jakarta

Penugasan

Operasi Trikora

Operasi Dwikora

Operasi Seroja

Darurat Militer Aceh

Operasi Militer di Papua

Konflik Sipil di Maluku, Sulteng dan Kalbar

Pamtas

Oorah…

MARINES CORPS: SEMPER FI

2009-02-27T23:23:00.005+07:00

United States Marine Corps atau yang lebih dikenal sebagai USMC didirikan pada tahun 1775 merupakan pasukan andalan AS. USMC selalu ikut serta dalam semua peperangan yang melibatkan AS. Karena banyak terlibat dalam berbagai peperangan, USMC banyak melahirkan ahli peperangan ampibi, baik teori maupun praktek.

Per 31 Desember 2008, total anggota USMC aktif adalah 180.000 tentara serta 40.000 tentara cadangan. Meskipun menjadi ‘ujung tombak’, nyatanya jumlah anggota USMC adalah jumlah terkecil jika dibandingkan dengan saudara-saudaranya di AB AS.

Misi

USMC bertugas sebagai kekuatan militer ampibi yang siap setiap saat, mempunyai 3 tugas utama:

Mempertahankan pangkalan AL dan pertahanan pesisir lain guna mendukung operasi laut secara keseluruhan.

Pengembangan taktik, teknik dan persenjataan yang digunakan untuk pendaratan ampibi.

Berbagai tugas yang diperintahkan oleh Presiden AS.

Penugasan USMC, di samping penugasan utamanya, juga bertugas untuk protokoler negara. Beberapa unit USMC didedikasikan untuk keperluan tersebut. Marine Band berfungsi untuk pelengkap acara-acara kenegaraan di Gedung Putih. Marine Guard Presidential menjadi penjaga utama kediaman Presiden. USMC juga menyediakan satu detasemen helicopter untuk transportasi Presiden dan Wapres, dengan kode ‘Marine One’ dan ‘Marine Two’. Penjagaan untuk perwakilan AS di luar negeri diserahkan pada USMC, dimana mengerahkan unit ‘Marine Security Guards’.

Sejarah

Pembentukan Continental Marines untuk menghadapi perang revolusi Amerika pada tanggal 10 November 1775, dianggap sebagai tonggak awal USMC. Pada awalnya didirikan 2 batalion marinir, yang merupakan hasil keputusan dari kongres continental. Setelah perang revolusi berakhir, pasukan Continental Navy dan Continental Marines dilikuidasi pada tahun 1783. Meskipun telah dilikuidasi, beberapa tentara marinir secara individu ikut dalam kapal perang AL AS. Pada tahun 1798, untuk mengantisipasi perang laut dengan Perancis, kongres memutuskan untuk membentuk kembali AL dan Korps Marinir.

Pada perang Barbary pertama terjadi aksi marinir yang sangat terkenal, dimana William Eaton dan First Lieutenant Presley O’Bannon memimpin 7 marinir dan 300 tentara bayaran untuk merebut Tripoli. Meskipun akhirnya mereka hanya mampu mencapai kota Derna, aksi perebutan ini kemudian diabadikan dalam himne marinir serta tradisi pedang Mameluke yang dibawa oleh para perwira marinir.

Selama perang tahun 1812, detasemen marinir mengambil bagian dalam pertempuran laut. Kontribusi terbesar dalam pertempuran adalah upaya untuk menghambat tentara Inggris dalam merebut Washington DC pada perang Bladensburg. Dengan reputasinya selama perang ini, USMC kemudian banyak memiliki penembak jitu, terutama dalam peperangan antar kapal.

Setelah perang berakhir, USMC dipimpin oleh Kolonel Archibald Henderson. Archibald Henderson merupakan komandan USMC terlama (38 tahun) pada posisi tersebut. Selama kepemimpinannya, USMC melakukan berbagai tugas ekspedisi ke kawasan Karibia, Teluk Mexico, Key West, Afrika Barat, Kepulauan Falkland dan Pulau Sumatra. Ekspedisi dilakukan dalam kapasitas mengawal East India Squadron. Pada masa kepemimpinannya, ia berhasil menegaskan ‘posisi’ USMC sebagai ‘sister service’ pada US Navy. Upaya ini dilakukan, karena ada usulan dari Presiden Jackson, untuk menggabungkan USMC dengan US Army.

Kolonel Henderson juga terkadang memimpin langsung pasukan marinir pada peperangan yang melibatkan AS. Ia memimpin 2 batalion, yang merupakan setengah dari kekuatan USMC, pada perang Seminole tahun 1835. Ia mengirimkan pasukan marinir dalam perang Mexico-Amerika pada tahun 1846-1848. Pada perang tersebut, pasukan marinir merebut Chapultepec Palace di Mexico City. Peristiwa ini diabadikan pada himne USMC pada frase: From The Halls of Montezuma. Selama perang sipil tahun 1861-1865, marinir AS lebih banyak bertugas melakukan tugas blokade.

Berkaca pada perang serta keterlibatan dalam berbagai pertempuran, ‘peran’ marinir mulai dipertanyakan. Perubahan model kapal perang yang digunakan oleh AL dari tipe ‘sail’ ke tipe ‘steam’, menimbulkan pertanyaan atas peran marinir di kapal perang. Sementara itu, marinir mulai ‘nyaman’ dengan peran sebagai pasukan pendaratan pantai serta penugasan-penugasan ke luar negeri. Pada masa ‘perenungan’ ini, marinir mengukuhkan emblem, himne korp serta motonya: Semper Fidelis atau Semper Fi, yang berarti Always Faithful.

Selama perang Spanyol-Amerika tahun 1898, marinir memimpin kekuatan militer AS di Philipina, Kuba, dan Puerto Rico. Di Teluk Guantanamo, Kuba, marinir membangun lanal yang sampai saat ini masih digunakan. Antara tahun 1899 sampai dengan 1916, marinir AS secara berkesinambungan ikut serta dalam penugasan ke luar negeri, termasuk pada perang Philipina-Amerika, Boxer Rebellion di Cina (1899-1901), Panama, Cuban Pacification, peristiwa Perdicaris di Maroko, Veracruz (Mexico), Santo Domingo (Dominika), Nicaragua, dan perang pisang di Haiti.

Selama Perang Dunia pertama, para veteran marinir memainkan perang penting dalam kekuatan perang AS. Marinir AS mempunyai perwira dan bintara yang memiliki pengalaman perang yang lebih banyak dari AD AS. Pada perang tersebut, marinir AS mengerahkan 2400 perwira dan 70000 bintara dan tamtama. Pengalaman pertempuran di Perang Dunia pertama, dijadikan pelajaran untuk pengembangan teknik pertempuran dan pendaratan ampibi.

Pada Perang Dunia kedua, marinir AS mengikuti beberapa pertempuran seperti pertempuran Guadalcanal, Tarawa, Cape Gloucester, Peleliu, Iwo Jima dan Okinawa. Pada pertempuran Iwo Jima, seorang fotographer AS bernama Joe Rosenthal, mengabadikan pengibaran bendera AS di Bukit Suribachi, Iwo Jiwa oleh 5 marinir dan satu Corpsman. Peristiwa ini dikenal dengan peristiwa Raising the Flag on Iwo Jima. Berbagai kontroversi seputar peristiwa tersebut dapat dilihat pada film Flags of Our Fathers. Pada Perang Dunia kedua ini tercatat 87000 tentara marinir terluka, 20000 tentara gugur dan 82 tentara marinir menerima penghargaan tertinggi: Medal of Honor.

Setelah Perang Dunia kedua berakhir, Marinir AS mengembangkan organisasi dari 2 brigade menjadi 6 divisi, 5 wing penerbangan dan pasukan pendukung, dengan total anggota berjumlah 485000. Selain itu, dibentuk 20 batalion pertahanan pangkalan dan satu battalion linud.

Pada Perang Korea (1950-1953) peran marinir sangat besar dalam peperangan tersebut. Pada perang tersebut, marinir AS dapat memukul mundur pasukan Korea Utara sampai Sungai Yalu, sebelum Cina ikut membantu tentara Korea Utara.

Marinir AS memainkan peranan penting pada Perang Vietnam, dengan mengambil bagian dalam pertempuran di Da Nang, Kota Hue dan Khe Sanh. Beberapa anggota marinir menjadi anggota klandestin dan membantu tentara Vietnam Selatan melawan tentara Vietnam Utara. Perang Vietnam menjadi perang terlama yang pernah diikuti oleh USMC, dengan 13091 gugur, 51392 terluka dan 57 marinir mendapatkan Medal of Honor. Pasca perang tersebut, USMC mulai memfokuskan pengembangan kelompok bintara, karena kelompok ini merupakan bagian penting dari kekuatan USMC secara keseluruhan.

Setelah perang Vietnam, marinir AS mengembangkan peran sebagai ‘expeditionary’, dengan ikut serta dalam pembebasan sandera di kedubes AS di Iran tahun 1980 yang gagal total, invasi AS ke Grenada dan Invasi AS ke Panama. Peristiwa penting pasca Perang Vietnam yang perlu dicata adalah dibomnya markas marinir AS di Beirut, Lebanon, pada 23 Oktober 1983. Peristiwa ini menimbulkan luka mendalam bagi USMC. Pada tahun 1990, marinir AS ikut dalam Satgas Gabungan berkode Sharp Edge, guna menyelamatkan warga Inggris, Perancis dan Amerika dari Liberia, akibat perang sipil di negara tersebut. Pada Perang Teluk Persia (1990-1991), satgas marinir AS merupakan satuan militer AS paling awal yang ditugaskan. USMC juga ditugaskan di Somalia selama tahun 1992 – 1995.

Pasca serangan 9/11, marinir AS ikut berpartisipasi dalam menumpaskan kekuatan Al-Qaeda dan kelompok teroris lainnya di Afghanistan, semenjak Oktober 2001. Tahun 2002, terlibat pada satgas gabungan bersandi ‘Horn of Africa’.

USMC merupakan tim awal yang ditugaskan dalam invasi AS ke Irak di tahun 2003. Sempat meninggalkan Irak pertengahan 2003, namun kembali lagi pada kuartal pertama 2004. Marinir AS mendapatkan tanggung jawab atas Provinsi Anbar di Irak, yang merupakan wilayah gurun pasir terbesar di wilayah barat kota Bagdad. Terlibat dalam pertempuran Fallujah (April dan November 2004). Sampai saat ini (2009), marinir AS masih bertugas di wilayah tersebut.

Kapabilitas

USMC ‘diasuh’ oleh Department of the Navy. Ia dipimpin oleh seorang Commandant of the Marine Corps, yang bertanggung jawab atas organisasi, rekrutmen, pelatihan dan kelengkapan dari marinir AS. USMC diorganisasikan dalam 4 divisi: MABES, Operating Forces, Supporting Establishment dan kekuatan cadangan.

Operating Forces dibagi dalam 3 kategori: Marine Corps Forces, yang ditugaskan pada masing masing kowilhan; Marine Corps Security Forces, yang menjadi penjaga instalasi AL; dan Marine Corps Security Guard, detasemen pengawal perwakilan AS di luar negeri.

Supporting Establishment terdiri dari Marine Corps Combat Development Command (MCCDC), Marine Corps Recruit Depot (MCRD), Komando Logistik, unit markas laut dan udara, dan Marine Band.

Ciri khas USMC adalah mampu ditugaskan secara cepat ke belahan bumi manapun, yang kemampuan ini tidak dimiliki oleh matra lain di dalam AB AS. Struktur dasarnya adalah adanya Marine Air-Ground Task Force (MAGTF), yang merupakan gabungan kekuatan tempur darat, kekuatan udara serta didukung oleh kekuatan logistik.

Hubungan dengan matra lain

Secara umum, marinir AS berbagi sumber daya dengan matra lain dalam AB AS. Meskipun demikian, USMC secara konsisten mengembangkan identitasnya sesuai dengan misi, dana dan asset. USMC hanya memiliki beberapa instalasi milik sendiri. Selebihnya banyak ‘menumpang’ pada pos AD, AL dan AU.

Marinir AS sering menggunakan menggunakan fasilitas tempur AD (termasuk dengan hasil riset AD), fasilitas latihan, dan berbagai konsep lainnya. Mayoritas dari kendaraan dan persenjataan merupakan ‘hasi’ riset AD AS. Secara budaya, Marinir dan AD memiliki kesamaan dalam penggunaan beberapa istilah militer AS. Pembedanya adalah Marinir juga menggunakan istilah-istilah yang berlaku di AL. Budaya yang tercipta di Marinir AS adalah tradisi sebagai ‘petarung’ yang tangguh, dimana setiap anggota marinir adalah seorang penembak dan berkembang melalui pelatihan multi bidang serta siap sedia dalam penugasan apapun.

Dengan AL, Marinir merupakan ‘partner service’ dan telah memiliki hubungan erat semenjak dulu. Bentuk dukungan AL pada marinir adalah sebagai penyediaan alat transportasi, logistik, tim medis dan tim bintal yang membantu Marinir dalam setiap penugasannya. Sebaliknya, Marinir memiliki tanggung jawab untuk pelaksanaan operasi pendaratan pendukung tugas AL, termasuk merebut lanal dan lanud ‘musuh’. Kerja lain yang dilakukan bersama AL adalah mencetak perwira melalui Akademi Angkatan Laut (USNA) dan program perwira wamil (ROTC). Pilot-pilot marinir dididik di Penerbal AS.

Hubungan dengan AU dilakukan dalam berbagai bidang. AU mendukung pelatihan bagi pilot-pilot Marinir serta mendukung Marinir dalam angkutan pasukan melalui udara. Marinir sendiri dalam penugasannya bekerja sama dengan Pasukan ‘darat’ USAF dalam perebutan lanud.

Rekrutmen

Sumber daya perwira diambil dari Akademi Angkatan Laut (USNA), program Wamil (ROTC) dan Program Secapa (OCS). Seluruh perwira marinir wajib mengikuti sekolah dasar marinir di Depo Marinir - Quantico, Virginia. Disekolah tersebut, mereka dilatih dasar-dasar infantry dan berbagai kesenjataan lain. Dengan konsep ‘every Marine is a rifleman’, maka setiap perwira marinir memiliki kualifikasi sebagai danton infantri.

Setiap bintara marinir wajib mengikuti sekolah dasar marinir, yang dikenal dengan ‘boot camp’. Sekolah ini diadakan Depo Marinir - San Diego dan Depo Marinir – Parris Island. Untuk wanita, pelatihan marinir hany dilakukan pada Depo Marinir – Parris Island. Setelah selesai dari boot camp, mereka kemudian mengikuti sekolah infantry di Camp Geiger atau Camp Pendleton. Setelah menyelesaikan pelatihan infantry ini, mereka baru mengikuti sekolah kecabangan sesuai dengan penugasannya.

Pop Culture

Banyak budaya yang tercipta dalam lingkungan Marinir AS. Kebudayaan ini meningkatkan rasa esprit de corps atas USMC.

Beberapa tradisi ‘resmi’ yang tercipta dari sejarah marinir AS adalah Himne Marinir, yang tercipta pada abad 19; motto Semper Fidelis atau sering disingkat Semper Fi yang berarti always faithful. Emblem Eagle, Globe and Anchor, yang sering disingkat EGA, digunakan mulai 1868. Pedang ‘Mameluke’ yang digunakan oleh para perwira marinir serta Pedang bintara marinir, dimana hanya bintara Marinir AS yang menmbawanya, sementara bintara pada matra lain tidak membawa pedang.

Beberapa tradisi ‘tak resmi’ juga tercipta dari sejarah marinir AS, seperti panggilan ‘jarhead’, ‘gyrene’, ‘leatherneck’ dan ‘devil dog’. Istilah ‘tak resmi’ lainnya adalah ‘Oorah’ dan ‘Semper Fi’ yang menjadi salam di kalangan marinir AS. Motto ‘Improvise, Adapt and Overcome’ menjadi motto umum di berbagai unit dalam lingkungan marinir AS.

Oorah…

MARINES COPRS: IN THE BEGINNING

2009-02-27T23:06:00.003+07:00

Marine atau marinir berasal dari bahasa latin ‘marinus’ yang berarti laut. Marinir adalah kekuatan militer yang dioptimasikan untuk operasi militer di laut. Di lihat dari sejarah, kekuatan mariner adalah bagian dari kekuatan AL. Meskipun demikian, di beberapa negara, kekuatan mariner berdiri sendiri dan terlepas dari kekuatan AL.

Pada awalnya, penugasan marinir adalah memberikan perlindungan keamanan di atas kapal perang selama di laut. Selain itu, marinir ditugaskan untuk merebut dan mengamankan pantai sebagai upaya dukungan pendaratan kapal. Pada abad ke 20, penugasan marinir mengalami perluasan dan menjadi pasukan inti dalam pendaratan pantai atau amphibious warfare.

Tidak semua negara menggunakan kata ‘marine’ sebagai penamaan untuk pasukan marinir. Di beberapa negara seperti Spanyol, Jerman dan Rusia, menggunakan nama ‘naval infantry’ sebagai nama pengganti ‘marine’. Selain itu juga ada yang menggunakan istilah coastal infantry. Di negara-negara berbahasa Perancis, kata yang digunakan sebagai terjemahan dari ‘marine’ adalah ‘troupe de marine’ dan ‘fusilier-marine’. Penggunaan nama lain adalah ‘Fuzileiros Navais’ di negara-negara berbahasa Portugis.

Peran Marinir saat ini

Pada saat ini, peran pasukan marinir adalah melakukan operasi militer di wilayah pesisir pantai atau littoral zone, beroperasi mulai dari kapal perang untuk mengamankan pendaratan serta mengamankan wilayah dari pantai sampai dengan 50 mile dari pantai ke darat. Satuan tugas marinir bertugas dari kapal perang dengan menggunakan helikopter, landing-craft, hovercraft atau kendaraan amfibi. Mereka juga dapat diturunkan melalui penerjuanan. Sebagai tambahan tugas, pasukan marinir juga dapat digunakan untuk pendukung tugas AL, seperti penjagaan pelabuhan dan operasi di wilayah sungai.

Jaman Romawi

Pasukan marinir mulai dikenal pada abad pertama sebelum masehi. Pada masa tersebut, pengelompokkan kru kapal perang dibagi atas: marinir, rowers/seamen, craftsmen dan berbagai pekerjaan pada kapal perang.

Detasemen marinir dibentuk untuk memperkuat kapal perang yang berpangkalan di Marseilles. Kapal perang merupakan kekuatan laut Romawi di wilayah barat Eropa (1).

Modern Marine

Marinir mulai diorganisasikan secara modern semenjak abad ke 16. Dimulai dengan pembentukan ‘Infanteria de Armada’ (Naval Infantry) yang dibentuk pada tahun 1537. Konsep pasukan marinir yang digunakan saat ini adalah berdasarkan konsep dari Raja Philip II dari Spanyol. Kekuatan marinir ini juga merupakan bagian dari kekuatan militer ekspedisi untuk menyebarkan wilayah koloni Spanyol. Saat ini Pasukan marinir Spanyol bernama ‘Infanteria de Marina’ merupakan salah satu pasukan elit Spanyol serta dianggap sebagai pasukan marinir modern ‘tertua’ di dunia (2).

Korps Marinir Portugis (Corpo de Fuzileiros) adalah unit militer tertua di Portugal, yang dibentuk pada tahun 1621. Perlu dicatat juga, peran ‘marinir’ sebenarnya sudah ada sejak penyertaan pasukan artileri dan pasukan senapan pada kapal perang Portugis semenjak tahun 1585. Pasukan marinir Portugis ini juga menjadi pasukan elit dan berfungsi juga sebagai bagian dari pengamanan terhadap kerajaan. Korps Marinir Brasil (Corpo de Fuzileiros Navais do Brasil) merupakan hasil ‘bentukan’ dari Korps Marinir Portugis pada tahun 1808, pada saat pengungsian keluarga kerajaan Portugis ke Brasil akibat perang Napoleon (3).

Pasukan Marinir Perancis (Troupes de Marine) dibentuk pada tahun 1622, dimana pada waktu itu merupakan pasukan darat, yang merupakan bagian kekuatan AL Perancis di wilayah koloni Kanada-Perancis. Dalam kiprahnya, pasukan marinir ini lebih sering mendapatkan penugasan luar negeri. Kemudian pada tahun 1900, pasukan ini ditransfer ke AD Perancis dan menjadi bagian dari pasukan kolonial (Troupes Coloniales) dengan julukan la Coloniale atau disingkat la Colo. Pembubaran pasukan kolonial ini pada tahun 1958, tidak merubah ‘kepemilikan’ AD Perancis atas pasukan marinir ini (4).

Pasukan marinir lain yang dianggap sebagai perintis pasukan marinir modern adalah Royal Marines. Berdiri pada tahun 1664, dengan nama Duke of York and Albany’s Maritime Regiment of Foot atau dikenal dengan nama Admiral ‘s Regiment. Pembentukan pasukan ini merupakan bagian dari mobilisasi menghadapi perang Anglo-Dutch kedua. Kini, Royal Marines merupakan salah satu kekuatan ‘elit’ dari pasukan Inggris dalam berbagai penugasan di seluruh dunia (5)

Jangan lupa, bahwa Netherland Marine Corps (Korps Mariniers) juga merupakan salah satu pasukan marinir tertua di dunia. Korps Mariniers dibentuk pada tahun 1665 dan digunakan untuk menghadapi perang Anglo-Dutch kedua. Sebenarnya, pada perang Anglo-Dutch pertama, Belanda telah menempatkan sebagian kecil tentara infanterinya pada kapal-kapal perang. Sempat dibekukan pada penjajahan Napoleon, namun kembali dibentuk pada tahun 1814. Korps Mariniers merupakan andalan Belanda dalam operasi militer dan operasi keamanan di luar negeri serta penjagaan negara protektorat Belanda seperti Aruba (6)

Oorah …

TIMOR-TIMUR: AUSTRALIA ‘SRIGALA BERBULU DOMBA’

2009-02-22T12:16:00.000+07:00

Australia sangat berambisi untuk ‘menguasai’ Timor Leste. Apa yang membuat Australia begitu bernafsu? Tak lain adalah kepentingan Australia untuk menguasai Celah Timor yang kaya akan minyak dan gas. Upaya Australia untuk menguasai Celah Timor ini karena nilai tambang yang dihasilkan diperkirakan sebesar USD 10 trilyun. Aussie, sebutan ‘gaul’ untuk Australia, berupaya bernegosiasi dengan pemerintah Portugis. Negosiasi tersebut ‘gagal’ karena Portugis tidak mau mengikuti ‘kemauan’ Aussie dan menilai perjanjian yang akan dihasilkan lebih banyak menguntung Aussie semata. Hal ini ditambah lagi dengan perubahan politik di Portugis yang cenderung kiri serta berlarutnya proses negosiasi membuat Aussie mencari alternatif baru.

Kegagalan AS dan sekutunya (termasuk Aussie) pada perang Vietnam serta ketakutan akan pengaruh komunis di Asia Tenggara, dilihat Aussie sebagai ‘peluang’ lain untuk menguasai Celah Timor. Aussie ‘melihat’ Indonesia sebagai negara yang pas untuk ‘dikerjain’ dan diperkirakan mau mengikuti kemauan Aussie untuk menguasai Celah Timor (1). Apalagi hubungan Indonesia dengan negara-negara ‘barat’ termasuk Aussie sedang menghangat. PM Aussie pada waktu itu, Gough Whitlam, memiliki hubungan erat dengan para pemimpin Jakarta, memanfaatkan kesempatan ini dengan ‘mendorong’ Indonesia untuk mengambil alih kekuasaan di Timor Portugis. Sebenarnya, Indonesia tidak begitu tertarik dengan rencana untuk pengambil alihan kekuasaan di Timor Portugis. Dalam berbagai kesempatan, Indonesia menyatakan tidak ingin mencari kekuasaan di luar wilayah bekas koloni Belanda, yang secara eksplisit merujuk pada wilayah Timor Portugis (2). Dalam beberapa pertemuan antara pejabat tinggi Indonesia dengan Aussie, mereka menyatakan bahwa pendirian negara Timor Portugis tidak layak serta mengancam stabilitas keamanan regional. Ancaman akan bahaya komunis ternyata ‘termakan’ oleh para pemimpin Indonesia yang memang sangat phobia dengan komunis.

Padahal Aussie sebenarnya punya peluang masuk langsung ke Timor Portugis pada waktu itu. Berdirinya partai ADITLA (Associacao Democratica da Integraciao de Timor Leste a Australia/Asosiasi Integrasi Demokratis Rakyat Timor ke Australia) sebenarnya dapat dimanfaatkan Aussie. Karena ‘kegagalan’ pada perang Vietnam yang menumbuhkan semangat anti perang pada waktu itu serta opsi mendorong Indonesia mengambil alih Timor Portugis terlihat lebih menguntungkan, membuat Aussie menolak usulan ADITLA. Partai tersebut akhirnya membubarkan diri.

Di awali dengan operasi intelijen bersandi ‘Komodo’ yang bertujuan untuk pembentukan serta memperkuat opini agar berintegrasi dengan Indonesia, pada tanggal 7 Desember 1975, Indonesia resmi mengambil alih kekuasaan Timor Portugis dan merubahnya menjadi Timor Timur.

Ternyata perundingan dengan Indonesia tidak mudah sebagaimana perkiraan sebelumnya. Perundingan yang berlarut – larut serta pemaksaan kehendak Aussie, membuat Indonesia setengah hati untuk meneruskan perundingan. Perjanjian Celah Timor antara Indonesia dan Australia baru ditanda tangani pada tanggal 11 Desember 1989. Dari dalam negeri Indonesia, perjanjian tersebut banyak dikecam karena lebih menguntungkan Australia serta keterlibatan keluarga Cendana, yang dianggap sebagai imbalan atas perjanjian tersebut.

Aussie tampak low-profile dalam masalah Celah Timor dan membiarkan Indonesia ‘berdarah-darah’ di dunia internasional. Bahkan secara terbuka Aussie ‘menyerang’ Indonesia atas berbagai pelanggaran HAM, terutama pada peristiwa Dili tanggal 12 November 1991. Australia dengan sengaja melindungi warga Tim-Tim yang mengungsi. Selain itu, secara aktif mendorong aksi-aksi penuntutan kemerdekaan bagi warga Tim-Tim. Perjanjian Celah Timor antara Indonesia dan Australia praktis tidak berlaku semenjak Tim-Tim memisahkan diri dari Indonesia. Seharusnya dengan tidak berlakunya perjanjian tersebut, pihak Australia harus menghentikan produksinya, akan tetapi Aussie tetap produksi.

Ambisi Aussie untuk menguasai Celah Timor sangat terlihat dengan melakukan pendekatan yang sangat intensif dengan berbagai pemimpin Timor Leste. Belang Australia, yang selama ini terlihat ‘membela’ rakyat Timor Leste, terbuka ketika pada hari kemerdekaan Timor Leste tanggal 20 Mei 2002, Australia dan Timor Leste segera menanda tangani penanganan Celah Timor. Perjanjian tersebut menyebutkan bahwa 90 persen bagian dari total hasil penguasaan tambang di kawasan operasi bersama di ladang Bayu-Undan untuk Timor Leste, sedangkan 10 persen lagi untuk Australia. Memang perjanjian tersebut terlihat ‘menguntungkan’ Timor Leste, namun Aussie secara licik tidak memasukkan ladang Greater Sunrise dan Laminaria-Corallina, yang hasil tambangnya jauh lebih banyak (diperkirakan 3 sampai 7 kali lipat) dari ladang Bayu-Undan. Ladang Greater Sunrise dan Laminaria-Corallina berada di wilayah, yang seharusnya Timor Leste juga mendapatkan bagian. Diperkirakan Aussie sudah menangguk untung sebesar satu miliar dollar Australia dari kedua ladang itu.

Merasa ada ketimpangan yang menyolok dari perjanjian tersebut, PM Timor Leste pada waktu itu, Mari Alkatiri bersuara keras dan mendesak untuk merevisi perjanjian Celah Timor. Dan untuk mendukung revisi perjanjian tersebut, Presiden Xanana Gusmao mengajukan batas landas kontinen ke arbitrase internasional. Dengan pengajuan ini, diharapkan Timor Leste dapat memperoleh keuntungan yang selama ini dinikmati oleh Australia.

Tapi upaya pengajuan batas landas kontinen yang diajukan pada tahun 2006 dianggap terlambat. Aussie sudah mengantisipasi masalah tersebut, dimana pada saat penanda tanganan perjanjian Celah Timor, opsi penyelesaian sengketa perbatasan melalui arbitrase internasional telah dihapus dan pihak Timor Leste tidak menyadari hal tersebut.

Pada April 2004, Presiden Xanana Gusmao di depan peserta konferensi negara-negara donor untuk Timor Leste, mengeluhkan Aussie yang dianggap ‘mencuri’ uang rakyat Timor Leste. Australia langsung meradang mendengar tuduhan ini. Menlu Alexander Downer menyebut Xanana ‘tidak tahu diuntung’ dan menyebutkan ‘jasa’ Australia yang telah memberikan porsi besar atas lading Banyu-Undan serta bantuan senilai 170 juta dolar Australia kepada Timor Leste.

Dengan tindakan seperti itu, Aussie rasanya pantas dijuluki ‘srigala berbulu domba’..

Salam…

TIMOR-TIMUR: TIMOR LESTE NOW

2009-02-22T12:13:00.001+07:00

Setelah diberi kemerdekaan oleh PBB pada tanggal 20 Mei 2002, Timor Leste langsung ‘dikerjain’ oleh Australia dengan penanda tanganan perjanjian Celah Timor. ‘Dikerjain’ karena perjanjian tersebut hanya memberikan sebagian kecil dari ‘jatah’ Timor Leste atas Celah Timor, sementara ‘jatah’ besar dinikmati oleh Australia. Celakanya, perjanjian ini berlaku selama 30 tahun. Selain itu, Australia sudah memasang rambu-rambu sehingga Timor Leste tidak berdaya untuk merubah perjanjian tersebut.

Politik

Presiden Timor Leste, yang merupakan kepala negara Timor Leste dipilih setiap 5 tahun sekali. Meskipun lebih banyak fungsi seremonial, namun ia memiliki hak veto undang-undang. Sebagai kepala pemerintahan dipilih seorang perdana menteri.

Parlemen timor Leste hanya terdiri dari satu kamar dan disebut Parlamento Nacional dengan jumlah anggota 65 orang. Undang-Undang Dasar Timor Leste didasarkan pada konstitusi Portugal. Berdasarkan hasil pemilu ahun 2007, dua partai besar: Fretilin dan CNRT menguasai 21 kursi dan 18 kursi parlemen.

Hankam

Tahun 2001 dibentuk Falintil-Forcas de Defesa de Timor Leste (F-FDTL) atau Timor Leste Defense Force (TLDF). Kekuatan TLDF terdiri dari 2 Yonif yang berkedudukan di Baucau dan Metinaro, 2 patrol boat yang merupakan komponen AL bermarkas di Port Hera, Dili serta 1 kompi markas, 1 satgas POM, 1 satgas Logistik.

TLDF, sesuai dengan konstitusi Timor Leste, berfungsi untuk pertahanan terhadap serangan dari luar. Untuk mengatasi masalah keamanan dalam negeri, maka dibentuk Policia Nacional de Timor Leste (PNTL). Meskipun telah ada pembagian fungsi secara jelas, namun dalam pelaksanaannya masih tumpang tindih. Tumpang tindih fungsi ini menyebabkan pemerintah Timor Leste belum mampu menjalankan fungsi hankam nasional. Ketegangan sering terjadi antara TLDF dan PNTL. Selama tahun 2003 dan 2004, terjadi baku hantam dan saling serang antara TLDF dan PNTL.

TLDF juga mengalami masalah degradasi moral serta masalah kedisiplinan yang sangat serius. Pangakl dari masalah ini adalah tidak jelasnya peran yang dijalankan, keterbatasan persenjataan, transisi perubahan dari organisasi gerilya menjadi organisasi militer reguler. Diperkirakan saat ini TLDF diperkuat oleh 1.800-an prajurit.

Untuk pengembangan TLDF, masih sangat tergantung dari bantuan asing. Australia meberika satu penasehat militer yang ditempatkan di kementerian hankam serta TLDF. Cina member bantuan sebesar USD 1,8 juta. Brasil member bantuan pelatihan untuk unit POM. AS memberikan bantuan melalui IMET.

Pada tahun 2004, pimpinan TLDF membentuk tim untuk merancang blue print hankam dengan nama Force 2020. Beberapa hal yang disebutkan dalam blue print tersebut adalah penerapan wamil untuk menambah kekuatan TLDF dan budget pertahanan sekitar 2,6% sampai 3,3% dari GDP Timor Leste.untuk budget anggaran, PBB, Australia dan AS mengkritik penetapan angka tersebut.

Saat ini TLDF dipimpin oleh Brigjen Taur Matan Ruak, seorang veteran perang gerilya melawan Indonesia selama ini. Ia telah memimpin sayap militer gerakan pro-kemerdekaan semenjak tahun 1992.

Ekonomi

Harapan untuk mendapatkan banyak dolar dari Celah Timor sangat tipis. Australia sudah menelikung Timor Leste sejak awal dan baru disadari oleh Timor Leste kemudian.

Timor Leste mengadopsi mata uang Dolar AS sebagai mata uangnya. Hal ini membuat daya beli masyarakat jauh menurun dibandingkan dengan masa integrasi dulu.

Tingkat pengangguran masih sangat tinggi, yakni 50% terutama di daerah Dili dan Baucau.

Ketergantungan dengan Indonesia masih sangat besar (diperkirakan 50% dari total impor menurut data tahun 2005) terutama sembako dan BBM. Australia pernah mencoba untuk ‘memutus’ rantai perdagangan dengan Indonesia, namun gagal. Hal ini disebabkan produk-produk Australia yang mahal dan tidak dikenal oleh warga Timor Leste. Secara umum, neraca perdagangan Timor Leste masih defisit. Menurut data tahun 2005, ekspor Timor Leste senilai USD 8 Juta, sementara impor Timor Leste senilai USD 101 Juta.

Oleh sebab itu, perekonomian Timor Leste masih ‘mengemis’ pada negara lain yang mau memberikan donor.

Pada tahun 2007, di beberapa daerah Timor Leste sempat terjadi krisis pangan. ada sebelas daerah setingkat kecamatan yang mengalami krisis pangan.

Hubungan luar negeri

Sebagai negara miskin dan terbatasnya SDM, Timor Leste sangat lamban dalam membuka jaringan kedutaan besarnya di luar negeri. Timor Leste lebih mendahulukan pembukaan hubungan dengan tetangga dekat, negara-negara ‘katolik’ dan berbahasa Portugis.

Beberapa masalah terkait dengan Indonesia masih terus dibicarakan seperti masalah pengungsi pasca referendum, masalah perbatasan, perdagangan, instalasi-instalasi milik Indonesia di Timor Leste dan Celah Timor.

Tercatat 14 negara yang telah membuka kedutaan besar di Dili, yakni: Australia, Brasil, Cina, Kuba, Indonesia, Jepang, Korsel, Malaysia, Selandia Baru, Norwegia, Philipina, Portugis, Thailand dan AS.

Salam…

TIMOR-TIMUR: MEMILIH INDONESIA

2009-02-22T12:10:00.001+07:00

Eurico Barros Gomes Guterres atau yang dikenal sebagai Eurico Guterres patut disebut sebagai WNI sejati. Di saat banyak warga Tim-Tim memilih menjadi warga negara Timor Leste, yang merdeka dari referendum tahun 1999, justru Ia memilih tetap menjadi WNI. Kesetiaannya pun diuji manakala pemerintah Indonesia ‘melepaskannya’ untuk diadili sebagai ‘penjahat’ HAM sebagai akibat kerusuhan pasca referendum 1999. Eurico pun bersedia masuk penjara demi mempertahankan keyakinannya untuk menjadi WNI.

Siapakah Eurico Guterres? Eurico lahir di Uatulari, dekat Viqueque pada tahun 1971. Kedua orang tuanya terbunuh akibat konflik politik yang terjadi pada masa awal integrasi. Eurico muda dibesarkan oleh seorang WNI dan disekolahkan sampai tingkat SMA. Menurut catatan, ia bersekolah di Bekora. Karena kenakalannya, ia pun putus sekolah dan menjadi kepala gangster kecil-kecilan.

Pada awalnya, ia ikut gerakan klandestin pro-kemerdekaan. Pada tahun 1988, ia tertangkap oleh intel militer dan dituduh ikut dalam komplotan yang akan membunuh Presiden Suharto yang akan berkunjung ke Tim-Tim. Penangkapan ini membuat ia menjadi agen ganda: pro-kemerdekaan dan pro-integrasi. Kemudian ia direkrut oleh Kopassus untuk menjadi informan. Karir sebagai agen ganda berakhir pada tahun 1990, setelah ketahuan oleh orang-orang dari gerakan pro-kemerdekaan.

Kemampuan ‘intel’-nya ternyata menarik perhatian Prabowo Subianto, menantu Presiden Suharto yang juga salah seorang perwira Kopassus. Ia direkrut untuk memperkuat ‘pasukan’ Garda Muda Penegak Integrasi atau Gardapaksi pada tahun 1994. ‘Pasukan’ Gardapaksi ini dibentuk dengan tujuan ‘mulia’ yakni memberikan pinjaman modal untuk selanjutnya digunakan sebagai modal usaha. Akan tetapi kenyataannya, justru banyak menjadi ‘preman’ dan ‘intel melayu’.

Naiknya Habibie ke RI-1 membawa perubahan ‘politik’ atas Tim-Tim. Habibie berniat untuk mengeluarkan kerikil dari sepatu, sebuah kiasan untuk menggambarkan masalah Tim-Tim, dengan memberikan kesempatan rakyat Tim-Tim untuk memilih integrasi dengan otonomi khusus atau merdeka sepenuhnya. Untuk mengantisipasi serta penggalangan dukungan untuk integrasi, pihak militer Indonesia memanggil para ‘dedengkot’ intel militer termasuk Eurico, untuk segera membentuk gerakan pro-integrasi (1)

Pada bulan Januari 1999, dengan bantuan militer Indonesia, ia membentuk pasukan Garda Paksi. Pasukan ini kemudian diperluas keanggotaannya dan diubah menjadi Aitarak. Menurut beberapa sumber, pasukan Aitarak ini didukung penuh oleh pasukan elit Indonesia.

Pada tanggal 17 April 1999, ia memimpin barisan milisi pro-integrasi untuk unjuk kekuatan. Eurico pun dikukuhkan sebagai Wakil Panglima Pasukan Pro-Integrasi (PPI). Pada pidato pengukuhannya, Eurico mengancam akan menangkap dan jika perlu membunuh para pengkhianat integrasi, dengan menunjuk keluarga Carascalao sebagai pengkhianat. Dan untuk tindakan tersebut, ia bersedia untuk bertanggung jawab (2).

Aitarak dan juga barisan milisi pro-integrasi sering melakukan sweeping terhadap kelompok pro-kemerdekaan. Akibatnya, terjadi serangkaian bentrok antara dua kelompok tersebut. Intensitas bentrokan semakin meningkat menjelang dan pasca refendum.

Pasca referendum, Ia merapat ke Megawati dan PDIP dan meninggalkan Golkar, yang sempat mencalonkannya sebagai caleg pada pemilu 1999. Di PDIP, ia dipercaya memimpin Pemuda Banteng. Ia meninggalkan Golkar, karena ia menganggap Habibie dan Golkar telah membiarkan Tim-Tim lepas dari Indonesia.

Tekanan internasional dan juga Timor Leste kepada Indonesia untuk mengadili ‘para penjahat’ HAM pasca referendum Tim-Tim meningkat pasca tahun 2001. Eurico Guterres adalah nama teratas dalam list para penjahat HAM Tim-Tim. Sempat hendak diajukan ke pengadilan oleh Presiden Abdurahman Wahid, namun atas desakan militer dibatalkan. Pada masa pemerintahan Megawati, akhirnya ia diajukan ke pengadilan dengan tuduhan pelanggaran HAM. Mungkin karena Megawati dan PDIP bersikap pragmatis dengan membiarkannya diajukan ke pengadilan HAM serta kehadiran Megawati pada hari kemerdekaan Timor Leste yang seolah ‘merestui’ kemerdekaan itu, Eurico akhirnya meninggalkan PDIP dan bergabung dengan PAN. Seperti yang kita ketahui, Megawati sempat ke Tim-Tim sebelum jajak pendapat dan kunjungan tersebut dianggap simbol ‘mendukung’ gerakan pro-integrasi.

Eurico pun akhirnya dijatuhi hukuman 10 tahun penjara pada tahun 2002. Ia pun berjuang melawan ‘ketidak adilan’ sampai tingkat MA. Pada tahun 2006, meskipun masih dalam penjara, Ia terpilih menjadi ketua DPW PAN NTT. Pada tahun 2008, ia bebas dari penjara dan saat ini sedang bersiap-siap bertarung untuk pemilu 2009 sebagai caleg PAN mewakili dapil NTT 2.

Salam…

TIMOR-TIMUR: SANG OPORTUNIS

2009-02-22T12:07:00.001+07:00

Mario Viegas Carascalao adalah gubernur ketiga provinsi Timor Timur selama berintegrasi dengan Indonesia. Pria kelahiran Baucau, 12 Mei 1937 adalah putra pasangan Manuel Viegas Carascalao, Orang Portugis yang dibuang ke Timor Portugis dan berprofesi sebagai pedagang kopi, dengan Marcelina Guterres, asli Timor Portugis. Dengan status sebagai keturunan Portugis, ia relatif mudah mendapatkan pendidikan. Perlu diketahui bahwa pendidikan di Timor Portugis pada waktu itu, hanyalah diberikan pada orang-orang keturunan Portugis dan campurannya. Mario kecil menamatkan SD dan SMP di Dili, kemudian meneruskan pendidikan setingkat SMA di Lisbon, Portugal. Setelah lulus SMA, ia meneruskan Instituto Superior de Agronomia di Lisbon dan selesai tujuh tahun kemudian dengan gelar insinyur. Selanjutnya meneruskan sekolah ke Universidade Tecnica de Lisboa, untuk mendapatkan spesialis kehutanan tropis. Tahun 1970, Ia mudik ke Timor Portugis dan langsung didaulat sebagai Kepala Dinas Pertanian dan kehutanan Timor Portugis.

Gonjang-ganjing politik di Portugal, ditandai dengan perubahan politik yang cenderung kiri serta kondisi perekonomian Portugal yang morat-marit, mendorong Portugal untuk ‘memberikan’ kemerdekaan kepada koloni-koloninya, termasuk Timor Portugis. Untuk menyikapi perubahan politik ini, Mario beserta saudaranya Manuel dan Joao mendirikan União Democrática Timorense (UDT). Partai UDT yang berdiri pada tanggal 11 Mei 1974 adalah parpol pertama yang didirikan di Timor Portugis. Anggota parpol ini sebagian besar adalah pegawai negeri pada pemerintah kolonial Timor Portugis, para tuan tanah, para pemuka agama Katolik dan orang-orang anti-komunis. Partai UDT ini menyuarakan kemerdekaan atas Timor Portugis. Untuk menghadapi pemilu lokal pada tanggal 13 Maret 1975, UDT bergabung dengan FRETILIN, yang berhaluan komunis. Penggabungan kedua partai ini membuat mereka berhasil memenangkan pemilu.

Pada tanggal 11 Agustus 1975, FRETILIN melakukan kudeta dan memaksa Gubernur Timor Portugis, Mario Lemos Pires, untuk memberi keputusan memerdekakan Timor Portugis. Namun Pires menolak memberi keputusan dan menunggu perintah dari Portugal. Akibat pengambil alihan kekuasaan secara sepihak, terjadi kerusuhan antar warga Timor Portugis. Kerusuhan semakin memuncak, setelah FRETILIN mendeklarasikan kemerdekaan secara sepihak. Upaya deklarasi ini ditolak oleh Portugal, AS, Australia dan Indonesia.

Melihat kondisi ini, sebagian pemimpin UDT termasuk Mario ‘menyeberang’ ke kubu partai yang berniat untuk integrasi dengan Indonesia. Pemimpin UDT lainnya, termasuk saudara Mario, Joao Carascalao, keluar dari Timor Portugis dan menjadi pelarian politik di luar negeri. Selama menjadi pelarian politik, Joao Carascalao, tetap membawa bender UDT, yang menginginkan kemerdekaan Timor Portugis.

Bersama-sama partai yang berniat integrasi ke Indonesia, mereka membuat deklarasi ‘Balibo’, yang kontroversial itu. Disebut kontroversial, karena konsep telah dibuat di Pulau Bali dan para pemimpin yang menyatakan integrasi hanya tinggal tanda tangan saja. Kontroversial lainya adalah terkait dengan deklarasi ini, lima wartawan asal Australia tewas pada saat meliput deklarasi tersebut. Dengan deklarasi ini, Indonesia mempunyai alasan untuk ‘masuk’ ke wilayah Timor Portugis pada tanggal 7 Desember 1975.

Setelah Timor Portugis berintegrasi dengan Indonesia dan menjadi Timor Timur, Mario ditarik ke Deplu dan menjadi anggota delegasi Indonesia ke PBB. Kemudian di tahun 1980, ia diangkat sebagai minister counsellor pada perwakilan tetap RI di PBB. Posisi ini dilakoni selama dua tahun. Pada tahun 1982, Ia ditunjuk menjadi Gubernur Provinsi Timur Timur yang ketiga. Mario adalah gubernur terlama menjabat posisi tersebut (dua kali masa jabatan), terhitung selama masa integrasi dengan Indonesia. Pada akhir masa jabatannya yang kedua, Ia menggalang ‘massa’ dan mendesak agar Ia diperbolehkan untuk menduduki posisi Gubernur Tim-Tim untuk periode ketiga. Upaya ini ditolak oleh pemerintah pusat serta ‘menunjuk’ Abilio Jose Osorio Soares, seorang tokoh integrasi, sebagai penggantinya. Selain itu pula, Mario Viegas Carascalao ‘gagal’ mengantisipasi peristiwa 12 November 1991, yang membuat Indonesia ‘kehilangan muka’ di dunia internasional.

Sempat terlunta-lunta tanpa posisi yang tidak jelas di Deplu, akhirnya ia berhasil ‘membujuk’ Ali Alatas, Menlu RI pada waktu itu, untuk memberinya ‘pekerjaan’. Mario ditunjuk sebagai Dubes RI di Rumania. Setelah selesai masa tugas sebagai dubes, Ia kembali ke Indonesia dan diangkat menjadi anggota DPA untuk periode 1998 – 2001. Kedekatannya dengan Habibie, membawanya menjadi salah satu anggota ‘tim penasehat’ Presiden. Diduga, Mario mempunyai andil dalam ‘mempengaruhi’ Habibie untuk ‘melepas’ Timor Timur. Karena semenjak awal menjadi Presiden RI, Habibie berniat untuk ‘melepas’ Tim – Tim. Habibie juga merasa tidak punya ‘ikatan’ dengan integrasi Tim – Tim, karena pada awal integrasi Tim – Tim, Ia masih sibuk dengan mainan barunya, yakni IPTN. Gosip lain yang sangat santer menyebutkan, Habibie berambisi untuk mendapatkan Nobel Perdamaian, mengikuti Uskup Belo dan Ramos Horta. Dengan mendapatkan Nobel, paling tidak citra dirinya tidak terlalu rusak, setelah di dalam negeri, citranya ‘hancur’.

Setelah citra sebagai oportunis sempat terkubur dan berhasil dipoles dengan citra positif selama menjadi pejabat ‘penting’, Mario kembali menunjukkan tabiat oportunisnya. Perubahan politik Indonesia serta adanya ‘dukungan’ dari John Howard, PM Australia yang sering dijuluki anjing pudel Presiden Bush, membuat ia berubah arah. Ia bersama saudaranya Manuel Carascalao, secara pelan-pelan mulai menyuarakan kemerdekaan. Secara diam-diam bergabung dengan CNRT, kumpulan asosiasi politik yang menginginkan kemerdekaan Timor Timur. Akibat tindakan ‘pengkhianatan’ itu, kelompok pro-integrasi marah kepadanya. Mario pun kabur ke Macao kemudian ke Portugal, meninggalkan tugasnya sebagai anggota DPA (1)

Setelah Timor Timur berubah menjadi Timor Leste karena telah merdeka, ia pun muncul bak ‘pahlawan kesiangan’. Secara terang-terangan Ia mengecam Indonesia yang telah ‘menjajah’ Timor Leste selama 24 tahun. Padahal Mario (dan juga saudaranya Manuel) banyak mendapatkan ‘madu’ selama integrasi dengan Indonesia. Betul-betul oportunis!!!..

Salam…

TIMOR-TIMUR: 12 NOVEMBER 1991

2009-02-22T12:02:00.000+07:00

Insiden Dili 12 November 1991 dikenal juga dengan nama The Santa Cruz Massacre, merupakan insiden penembakan terhadap massa pro-kemerdekaan di pekuburan Santa Cruz, Dili.

Latar Belakang

Pada bulan Oktober 1991, delegasi parlemen Portugis serta 12 jurnalis asing berencana akan berkunjung ke Tim-Tim. Pemerintah menolak kunjungan tersebut, karena keberadaan Jill Joliffe, jurnalis Australia, yang sering memojokkan Indonesia. Pemerintah Portugis membatalkan rencana kunjungan tersebut. Pembatalan kunjungan tersebut membuat kecewa gerakan pro-kemerdekaan di Tim-Tim, yang tadinya berniat memanfaatkan kunjungan tersebut untuk menyuarakan kemerdekaan.

Ketegangan meningkat pasca pembatalan kunjungan tersebut. Pada tanggal 28 Oktober 1991, terjadi bentrokan antara kelompok pro-integrasi dan pro-kemerdekaan, yang mengakibatkan tewasnya Sebastiao Gomes (pro-kemerdekaan) dan Afonso Henriques (pro-integrasi).

Prosesi penguburan Sebastiao Gomes dilakukan pada tanggal 12 November 1991, dimana dihadiri oleh ribuan orang. Prosesi dimulai dari Gereja Motael menuju pekuburan Santa Cruz. Sepanjang perjalanan, massa mengibarkan membawa spanduk memprotes aparat, mencaci maki tentara dan polisi Indonesia, membawa foto Xanana Gusmao serta mengibarkan bendera Timor Leste.

Insiden

Kondisi semakin memanas dan aparat keamanan mulai melakukan penembakan terhadap massa, ketika massa sudah mendekati pekuburan Santa Cruz. Lebih dari 250 orang menjadi terbunuh pada peristiwa itu. Bahkan diduga lebih dari 400 orang terbunuh serta hilang pada insiden keesokan harinya. Tercatat warga Selandia Baru, Kamal Ahmad Bamadhaj, seorang mahasiswa dan aktivis HAM di Australia menjadi korban penembakan dan tewas.

Dari pihak militer Indonesia, Mayor Geerhan Lantara, terluka akibat peristiwa tersebut. Di kemudian hari, Geerhan Lantara termasuk kelompok Tentara Indonesia terakhir yang meninggalkan Tim-Tim.

Peristiwa tersebut disaksikan oleh dua wartawan AS: Amy Goodman dan Allan Nairn serta direkam melalui video oleh Max Stahl. Kedua wartawan AS tersebut ikut diserang oleh tentara Indonesia. Kaset video hasil rekaman insiden tersebut diselundupkan ke Australia kemudian muncul di stasiun tv: ITV di Inggris pada Januari 1992. Film documenter tersebut diberi judul In Cold Blood: The Massacre of East Timor. Film dokumenter ini, saat ini, dapat dilihat di Youtube. Penyiaran film dokumenter ini membuat Indonesia menjadi bulan-bulanan kecaman dunia internasional.

Tanggal 12 November kini diperingati oleh masyarakat Timor Leste sebagai salah satu hari nasional.

Setelah insiden

Pemerintah pusat segera bertindak untuk menyelidiki insiden tersebut. 6 hari setelah insiden tersebut, dibentuk Komisi Penyelidik Nasional. Komisi ini dibentuk berdasarkan Keppres no 53/1991. Komisi yang dikenal sebagai KPN Tim-Tim, diketuai oleh Djaelani, seorang Hakim Agung di MA yang juga pensiunan ABRI, dengan anggota berjumlah 6 orang. Hasil dari komisi ini relatif ‘lunak’ dan menyatakan ‘hanya’ 50 orang yang menjadi tewas dan 96 orang luka parah (1).

ABRI pun membentuk tim bayangan untuk menyelidiki peristiwa ini. Mereka segera membentuk Dewan Kehormatan Militer (DKM) yang diketuai oleh Mayjen Feisal Tanjung, Komandan Seskoad pada waktu itu. DKM ini beranggotakan sembilan mayjen, delapan brigjen dan tujuh kolonel. DKM memeriksa berbagai institusi terkait insiden ini: aparat keamanan sektor C, kodim, satgas intel, korem, kolakops dan kodam. Sebagai hasil dari penyelidikan DKM, seluruh pejabat terkait diganti dan sebagian besar dari mereka ‘diparkir’ di Mabesad dan karirnya mentok.

Menlu Ali Alatas mencoba meredam isu tersebut dengan ungkapan yang terkenal: bahwa masalah Tim-Tim itu ‘kerikil dalam sepatu Indonesia’. Ungkapan ini ditimpali oleh Menlu Australia, Gareth Evans, bahwa masalah Tim-Tim telah menjadi ‘batu karang’ bagi Indonesia.

Reaksi dunia internasional mengecam terjadinya insiden ini. Para aktivis di seluruh dunia menggalang solidaritas terhadap rakyat Tim-Tim. Tapol, sebuah NGO berbasis di Inggris yang selama ini dicap sebagai anti-Indonesia, meningkatkan jaringannya di Tim-Tim. Di AS, terbentuk East Timor Action Network (ETAN). Beberapa kelompok solidaritas juga muncul di Portugal, Australia, Jepang, Jerman, Malaysia, Irlandia dan Brasil.

Kongres AS memutuskan untuk memberhentikan program bantuan militer kepada Indonesia. Penghentian penjualan suku cadang peralatan militer ke Indonesia dimulai tahun 1999, yang menyebabkan beberapa peralatan militer seperti pesawat F-16 terpaksa di-grounded.

Pemerintah Portugis mengambil insiden ini sebagai kesempatan emas untuk melakukan black campaign terhadap Indonesia. Portugis mencoba mempengaruhi negara Uni Eropa lainnya untuk tidak berhubungan dengan Indonesia, namun usaha ini tidak membawa hasil.

Sekelompok masyarakat Portugis berniat berlayar dengan menggunakan kapal tua Lusitania Expresso ke Dili. Kapal ini berlayar dari Portugal pada tanggal 27 Januari 1992 dan diharapkan tiba di Dili sebulan kemudian. Rencana kedatangan ini langsung diantisipasi oleh Indonesia, dengan menyiagakan 1500 orang aparat mulai dari tentara sampai dengan aparat imigrasi. Kapal tersebut akhirnya hanya bisa sampai di perbatasan laut Indonesia, karena dihadang oleh kapal perang Indonesia.

Salam…

TIMOR-TIMUR: SATYA LENCANA SEROJA

2009-02-22T11:59:00.001+07:00

Untuk anggota TNI/Polri yang bertugas antara tahun 1975 sampai tahun 1999, tidak akan merasa menjadi tentara ‘sejati’ apabila tidak mempunyai satyalancana Seroja. Untuk mendapatkan satyalancana ini, seorang tentara harus ‘berkorban’ minimal satu tahun untuk mendapatkannya. Ya, perlu mengorbankan waktu dengan keluarga karena berpisah sekian lama dan dengan masa tugas yang tidak jelas (pada awal masa operasi Seroja). Perlu menekan rasa takut dalam menghadapi perang gerilya. Hidup tidak jelas dan mencekam. Ada kemungkinan ‘pulang tinggal nama’ alias gugur. Kalau pun gugur, belum tentu jasadnya ditemukan secara utuh karena dalam banyak kasus prajurit TNI/Polri yang gugur ditemukan telah dimutilasi.

Pemberian satyalancana ‘Seroja’ merupakan penghargaan pemerintah atas upaya anggota TNI/Polri dalam menanggulangi masalah keamanan oleh gerombolan pengacau dari luar batas negara di wilayah Nusa Tenggara Timur. Selain anggota TNI/Polri yang mendapatkan tanda kehormatan tersebut, WNI non-militer dan juga warga asing juga berhak mendapatkan tanda kehormatan tersebut. Adapun persyaratan pemberian tanda kehormatan ini diatur melalui UU Darurat no 4/1959. (1)

Salam…

TIMOR-TIMUR: OPERASI SEROJA

2009-02-22T11:57:00.000+07:00

Operasi Seroja merupakan operasi ‘militer’ terlama yang pernah dilakukan oleh ABRI. Sebelumnya, operasi militer terlama yang dilakukan ABRI adalah operasi penumpasan DI/TII. Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa operasi Seroja berlangsung dari tahun 1975 sampai dengan tahun 1978. Menurut penulis, operasi Seroja masih berlaku sampai dengan ‘lepasnya’ Tim-Tim. Hal ini ditandai dengan adanya organisasi ‘Kolakops’ yang merupakan ciri khas operasi militer serta pemberian satyalancana Seroja bagi tentara yang bertugas setelah tahun 1978. Hal lain yang mendukung pendapat penulis adalah dikaryakannya anggota ABRI di pemerintahan, mulai dari tingkat desa sampai provinsi. Beberapa jabatan bupati yang daerahnya dianggap rawan serta jabatan wakil gubernur adalah jabatan yang diplot untuk anggota ABRI yang dikaryakan. Hal ini mengingatkan kita akan taktik gerilya a la Jenderal Besar Nasution yang diimplementasikan oleh ABRI melalui dwi fungsinya.

Operasi Seroja merupakan lanjutan dari operasi intelijen yang dilakukan oleh pihak Intelijen Indonesia sebelumnya, yaitu operasi Komodo yang telah digelar semenjak Januari 1975. Operasi Komodo bertujuan untuk menjalin kontak politik dengan orang-orang pro-Indonesia. Perang sipil yang masif di Timor Portugis serta ‘dorongan’ Aussie dan AS, memicu Indonesia untuk mengambil alih kekuasaan di Timor Portugis.

Sisi ‘Gelap’ Operasi Seroja

Operasi Seroja ini merupakan operasi militer yang gagal, karena sejak awal tidak direncanakan secara jelas serta banyak kepentingan politik bermain di dalamnya. Bagi sebagian kalangan ABRI, operasi Seroja merupakan tempat latihan tempur ‘real time’ dan batu loncatan untuk karir, meski pun resikonya juga sangat besar. Bagi sebagian kalangan ‘lain’, operasi ini juga menjadi ladang korupsi yang sangat subur karena perhatian pemerintah pusat terhadap Tim-Tim berupa kucuran dana sangat besar.

Perencanaan operasi militer ini pada awal dan selama integrasi tidak ada kejelasan. Oleh karena itu, tidak heran selama kurun waktu 24 tahun ABRI kehilangan sebanyak 3.315 orang yang gugur di medan penugasan serta cacat sebanyak 2.338 orang. 60% dari gugur dan cacat adalah anggota TNI-AD. Selain itu, operasi ini lebih banyak menonjolkan operasi ‘darat’ ketimbang suatu operasi ‘gabungan’ dengan melibatkan unsur ‘laut’ dan ‘udara’. Tidak heran, gerakan pro-kemerdekaan dengan mudah mendapat suplai senjata dari ‘pihak asing’ melalui laut dan udara. Selain itu, ‘pihak asing’ sering sekali kegiatan intelijen melalui laut dan udara, terutama menjelang referendum tahun 1999.

Operasi ini tidak didukung oleh upaya diplomasi di panggung internasional secara serius. Padahal pada awal masuknya Indonesia ke Tim-Tim, ‘dukungan’ AS dan juga Australia serta beberapa negara ‘barat’ sangat kuat. Jika ditangani serius pada awal masa integrasi, seharusnya masalah bergabungnya Tim-Tim dengan Indonesia dapat selesai dengan ‘cepat’ dan ‘aman’. Sebagai bukti tidak seriusnya penanganan masalah Tim-Tim, sampai tahun 1999, PBB menganggap wilyah Tim-Tim sebagai koloni Portugis.

Aspek lain yang tidak diperhatikan oleh operasi ini adalah aspek budaya lokal. Operasi ‘teritorial’ seperti AMD hanya menyentuh aspek ekonomi semata, sementara aspek budaya tidak tersentuh sama sekali. Pihak Gereja dan tokoh lokal jarang sekali dilibatkan dalam kegiatan ‘teritorial’, karena dicurigai memiliki hubungan erat dengan gerakan pro-kemerdekaan. Gereja merupakan sokoguru dalam kehidupan masyarakat Tim-Tim selama berabad-abad. Bila terjalin kerja sama yang erat, sudah barang tentu menjadi mitra pemerintah yang efektif. Tokoh-tokoh lokal juga sepertinya diabaikan. Padahal kerja sama dengan tokoh lokal dapat dimanfaatkan secara efektif, sebelum lembaga-lembaga yang lebih modern dapat berfungsi dengan baik.

Aspek adminstratif pemerintahan akibat integrasi Tim-Tim ke Indonesia tidak diselesaikan secara tuntas serta mengabaikan budaya lokal. berdasarkan UU no 7/1976 tentang pengesahan Tim-Tim ke dalam NKRI disebutkan bahwa latar belakang budaya yang berlainan memerlukan ‘aturan khusus’. Hilangnya kekuasaan raja-raja lokal akibat penerapan UU tentang pemerintahan desa serta penghapusan hak kepemilikan ‘mutlak’ atas tanah, termasuk tanah gereja, dan hanya mempunyai hak guna usaha atau hak guna bangunan, merupakan bentuk kelalaian pemerintah dalam menyelesaikan ‘aturan khusus’ sebagaimana tertera pada UU no 7/1976.

Pembentukan milisi yang semula tujuannya adalah untuk mempertahankan integrasi, namun kemudian melenceng menjadi aksi cowboy dan menjadi pemicu aksi-aksi kekerasan di Tim-Tim. Pembentukan milisi ini dimulai pada tahun 1978 dengan dibentuknya Wanra. Wanra ini diharapkan dapat membantu ABRI dalam upaya membasmi gerakan pro-kemerdekaan. Kelompok-kelompok wanra ini mendapat pelatihan militer dari Kopassus. Beberapa kelompok wanra yang dibentuk di awal: Halilintar, Makikit, Saka, Sera dan Alfa. Pada tahun 1989, dibentuk pula kelompok wanra bernama Garda Muda Penegak Integrasi atau Gardapaksi. Pembentukan kelompok ini merupakan ide dari Prabowo Subianto.

Veteran Seroja

Sejak dahulu sampai sekarang, Tim-Tim atau Timor Leste merupakan ajang ‘politik’. Jika ‘berhasil’ maka karir akan berkembang, namun bila ‘gagal’ maka karir akan ‘jalan di tempat’ atau ‘tersingkir’. Selain itu, nyawa juga menjadi taruhan dalam penugasan ke Tim-Tim. Bagi perwira yang bernasib baik, Tim-Tim merupakan ‘tiket’ untuk memuluskan karir. Jika kurang beruntung namun memiliki ‘kontribusi’ yang bagus, dapat ‘diselamatkan’ dengan berbagai cara.

Kasus insiden Dili 12 November 1991 dapat dijadikan contoh kasus bagaimana para perwira yang terkait insiden tersebut ‘diselamatkan’. Inilah nama-nama perwira yang terkait dengan insiden tersebut:

Mayjen Sintong Panjaitan; menjadi Pangdam Udayana pada saat insiden. Ia ‘diselamatkan’ oleh Habibie pasca peristiwa tersebut. Sempat menjadi Sesdalopbang pada saat Habibie menjadi Presiden.

Brigjen Rudolf Warouw; menjadi Pangkolakops pada saat insiden terjadi. Ia ‘diselamatkan’ oleh Jenderal Wismoyo Arismunandar dan menjadi Sekjen KONI pasca peristiwa tersebut. Berdasarkan penelusuran penulis, beliau terakhir diketahui menjadi salah satu Direksi Dipasena Group, perusahaan pengelola tambak udang di Lampung.

Kolonel JP Sepang; menjadi Danrem Tim-Tim pada saat insiden terjadi. Pasca insiden tersebut, ia ‘diparkir’. Ia muncul kembali, namun menjadi orang sipil dengan menjadi Kepala DLLAJ DKI Jakarta semasa Gubernur Sutiyoso.

Ajang ‘politik’ menjadi jatah kelompok pamen ke atas. Bagaimana dengan kelompok perwira pertama, bintara dan tamtama? Kebanyakan dari mereka kini bergulat melawan kemiskinan. Janji untuk meningkatkan kesejahteraan para veteran seroja tidak terdengar lagi (1). Suara mereka pun tidak didengar oleh pemerintah dan dianggap angin lalu semata terkait dengan lepasnya Tim-Tim (2)(3)(4).

Jika caranya seperti ini, kita bukanlah bangsa besar yang memberikan penghormatan pada pahlawannya.

Salam…

TIMOR–TIMUR: PRA-INTEGRASI

2009-02-22T11:55:00.001+07:00

Timor Portugis adalah nama resmi daerah Timor Timur sebelum integrasi dengan Indonesia. Bangsa Portugis tercata sebagai bangsa Eropa pertama yang menginjakkan kaki di daerah Timor-Timur dan terus mempertahankan kehadirannya sampai pada tahun 1702, daerah ini di deklarasikan sebagai koloni Portugis. Pada awal kedatangannya adalah untuk berdagang, dimana daerah ini merupakan penghasil sandalwood dan kopi, namun kemudian mencoba menguasainya. Daerah ini merupakan satu-satunya daerah yang tidak dikuasai oleh colonial Belanda, yang menguasai sebagian besar daerah Indonesia lainnya selama 3 abad.

Portugis memperkenalkan banyak hal pada masyarakat Timor Timur, seperti sistem pajak, tentara bayaran dan sistem perburuan rusa dan menjadi salah satu barang ekspor, selain sandalwood dan kopi. Di bidang sosial, Portugis memperkenalkan agama katolik, sistem penulisan romawi, teknik percetakan dan sekolah formal, meskipun dengan jumlah sekolah terbatas dan hanya orang-orang tertentu saja yang dapat pendidikan tersebut. Portugis juga memperkenalkan pembagian ‘kasta’: kelompok Portugis dan kelompok Portugis Asia. Bahasa yang digunakan pada kegiatan formal adalah bahasa Portugis dan bahasa Melayu.

Pada saat deklarasi sebagai koloni Portugis, ibu kota Timor Portugis adalah Lifau. Ibu kota tersebut kemudia pindah ke Dili pada tahun 1767, karena adanya penyerangan dari Belanda, yang telah menguasai sebagian Pulau Timor sebelah barat. Perjanjian perbatasan antara Timor Portugis dengan colonial Belanda ditandatangani pada tahun 1859, yang dikenal dengan nama Treaty of Lisbon. Pada tahun 1913, Portugis dan Belanda secara formal membagi Pulau Timor. Penegasan perjanjian perbatasan dipertegas lagi pada perundingan antara Portugis dan Belanda di Den Hague pada tahun 1916. Di kemudian hari, perjanjian perbatasan yang ditanda tangani di Den Hague inilah menjadi dasar perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste.

Portugis sangat mengeruk kekayaan alam Timor, namun tidak memberikan imbal balik pada bangsa Timor Portugis. Pembangunan infrastruktur, kesehatan dan pendidikan sangat minimal. Sampai tahun 1973, jumlah pendduk yang ‘melek huruf’ tidak lebih dari 7% dari total penduduk Timor Portugis. Oleh karena itu, sangat mengherankan bila Portugis mengaku sebagai ‘pahlawan’ dalam pembangunan Timor Timur.

Pada awal abad dua puluh, Portugis mulai membagi sedikit demi sedikit keuntungan ekonomi atas ekspor Timor Portugis, yang telah dinikmati lebih dari dua abad sebelumnya. Pembagian ‘sedikit’ keuntungan tersebut menyebabkan masyarakat Timor Portugis sadar atas keuntungan yang dinikmati oleh Portugis. Mereka pun menuntut lebih atas ‘keuntungan’ yang diperoleh Portugis, namun ditolak. Pada tahun 1910 sampai 1912, terjadi pemberontakan namun berhasil dipadamkan. Para pemberontak ini kemudian dibuang ke koloni Portugis lainnya: Mozambik dan Macau.

Selama perang dunia kedua, meskipun Portugal bersikap netral, Timor Portugis mendapat bantuan penjagaan dari Belanda dan Australia, untuk mengantisipasi invasi Jepang semenjak Desember 1941. Jepang berhasil menguasai Timor secara keseluruhan pada bulan Februari 1942 dan menjadikan Jepang sebagai penguasa tunggal pulau Timor. Pasukan Belanda dan Australia yang terjebak, melakukan perlawanan dengan cara gerilya serta dibantu oleh masyarakat Timor Portugis. Peperangan gerilya yang berkepanjangan ini, menyebabkan perekonomian hancur serta kekurangan bahan pangan.

Setelah perang dunia kedua selesai, Portugis segera mengklaim kembali Timor Portugis. Untuk membangun kembali perekonomian Timor Portugis, administrator colonial menekan para kepala suku untuk dapat ‘menyumbangkan’ tenaga kerja untuk memperbaiki pertanian. Administrator kolonial menyerahkan masalah pendidikan rakyat Timor ke pihak gereja. Penyerahan masalah pendidikan ini sedikit meningkatkan jumlah orang berpendidikan. Orang-orang yang berpendidikan ‘lebih’ inilah, yang menjadi pemimpin, baik menjadi pemimpin ‘pemberontakan’ maupun pemimpin ‘pemerintahan Indonesia’.

Perubahan politik akibat adanya kudeta pada bulan April 1974 di Portugal yang cenderung kiri serta memberi harapan ‘merdeka’ untuk koloni Portugis, berdampak pada kondisi politik di Timor Portugis. Muncul tiga parpol yang memiliki kepentingan berbeda. Parpol tersebut adalah Partai Uni Demokratik Timor (UDT), FRETILIN dan Apodeti. UDT pada awalnya berniat untuk menjadikan Timor Portugis tetap sebagai Protektorat Portugis, namun setelah melihat perkembangan politik, berniat memperjuangkan kemerdekaan. FRETILIN/ASDT dengan doktrin sosialis, memilih untuk memerdekakan Timor Portugis. FRETILIN juga mengklaim sebagai satu-satunya wakil rakyat Timor Portugis. Apodeti berniat menjadikan Timor Portugis sebagai bagian dari Indonesia. Alasan yang dikemukakan Apodeti adalah lemahnya perekonomian serta kondisi georafi yang lebih dekat ke Indonesia. Selain tiga parpol ‘besar’, ada dua parpol ‘kecil’: KOTA, Trabalhista dan ADITLA. KOTA dan Trabalhista memiliki niatan yang sama dengan Apodeti, yaitu memilih bergabung dengan Indonesia. ADITLA memperjuangkan ide untuk bergabung dengan Australia, namun ide tersebut ditolak oleh Australia.

Perkembangan politik di Timor Portugis diamati oleh Indonesia dan Australia. Indonesia mengkhawatirkan perkembangan ‘politik kiri’ serta hal ini dapat memicu keinginan untuk merdeka dari beberapa propinsi seperti Aceh, Irian Barat dan Maluku. Australia, dibawah pemerintahan partai buruh yang dipimpin oleh Gough Whitlam, malah menyarankan Indonesia untuk mengambil alih pemerintahan Timor Portugis. Saran ini atas pertimbangan bahwa Timor Portugis ‘tidak bertuan’ karena Portugal sudah menarik pasukan serta membiarkan Timor Portugis. Hal ini dapat menjadi potensi ancaman atas stabilitas keamanan regional. Alasan lain adalah Indonesia mudah ‘diperalat’ dan mempermudah upaya Australia menguasai sumber minyak di Celah Timor.

AS juga mengkhawatirkan perkembangan Timor Portugis ini. Setelah ‘gagal’ menundukkan Vietnam, kekhawatiran AS semakin membesar dengan perkembangan gerakan kiri di Timor Portugis. AS juga ‘mempengaruhi’ Indonesia untuk mengambil alih segera ‘tanah tidak bertuan’ tersebut.

Setelah terjadi perang sipil di Timor Portugis akibat pertikaian politik, maka pada bulan Desember 1975, Indonesia mengambil alih pemerintahan di Timor Portugis, merubah namanya menjadi Timor Timur dan menjadikannya sebagai provinsi ke 27.

Salam…

SINGAPORE: FOREIGN TALENT

2009-02-17T05:31:00.000+07:00

Satu hal yang perlu diperhatikan oleh kita adalah penerapan politik naturalisasi Singapura melalui program Foreign Talent (FT). Program ini pada awalnya merupakan inisiatif Asosiasi Tenis Meja Singapura untuk ‘membeli’ pemain asing berbakat untuk membela bendera Singapura pada berbagai even olahraga. Program ini terbukti sukses, dimana tim tenis meja Singapura mulai disegani di kawasan Asia Tenggara.

Program serupa juga diterapkan oleh PSSI-nya Singapura, FAS, dengan nama Foreign Sport Talent (FST). Program ini dijalankan setelah FAS melihat kesenjangan di tim nasional, dimana regenerasi pemain tidak berjalan baik. Untuk mengisi kesenjangan itu, FAS melihat bahwa ‘membeli’ pemain asing dan menaturalisasinya adalah jalan ‘pintas’ yang paling baik. Program ini mulai dijalankan pada tahun 2002. Program ini tidak hanya ditujukan untuk pemain yang sudah ‘jadi’, akan tetapi juga dapat diterapkan untuk pemain U-21 ke bawah. Artinya apabila Singapura melihat ada pemain ‘bagus’ di bawah usia 21 tahun, maka dapat dilakukan proses naturalisasi untuk itu. Maka tidak heran, Timnas sepakbola Singapura makin mengkilat dan disegani di Asia Tenggara berkat para ‘legionnaires’.

Kesuksesan penerapan Foreign Talent Program di dua bidang olahraga tersebut, membuat KONI-nya Singapura, NSA, mendorong untuk menerapkan pada bidang-bidang olahraga yang lain. Kontribusi FT pada SEA Games Bangkok 2007 adalah 34,9 persen atas medali emas total yang diperoleh Singapura. Pemerintah melalui kementrian pengembangan komunitas dan olahraga sangat mendukung program ini dan menyatakan bahwa penerapan program ini merupakan bagian dari peningkatan kualitas olahraga di Singapura (1)

Keberhasilan ini juga ternyata juga dipantau oleh pemerintah. Pemerintah membuat berbagai kebijakan dan insentif untuk menarik FT. Kebijakan FT sangat berbeda perlakuannya dengan foreign worker. Pemerintah mendefinisikan FT adalah orang asing yang memiliki kualifikasi professional yang diharapkan dapat memberikan kontribusi pada kemajuan Singapura. Mereka berhak mendapatkan fasilitas-fasilitas yang jauh lebih baik dibanding dengan foreign worker. Sementara untuk kategori foreign worker adalah pekerja yang memiliki sedikit atau sama sekali tidak memiliki keahlian serta kebanyakan bekerja pada sektor manufaktur, konstruksi dan domestic service. Pemerintah Singapura memberikan kemudahan-kemudah untuk FT, sementara itu untuk foreign worker, Singapura telah memperketat masuknya kategori pekerja ini. Berdasarkan data statistic 2006, perbandingan antara foreign talent dengan foreign worker adalah 1 banding 6 (2).

Kebijakan pemerintah Singapura dalam rekrutmen FT, di satu sisi membuat ‘pure’ Singaporean merasa terancam. Meskipun Pemerintah Singapura telah menerapkan sistem “P, Q, R & S” dalam rekrutmen FT sebagai upaya pembatasan, namun tetap tidak mengurangi rasa terancamnya ‘pure’ Singaporean. Keluhan-keluhan seperti FT bekerja lebih keras dan bersedia dibayar ‘murah’, adanya FT merusak ‘struktur’ penggajian yang menyebabkan ‘pure’ Singaporean dengan terpaksa ikut sistem dan bersedia dibayar murah sama dengan FT.

Tidak selamanya FT memberikan ‘efek’ baik. Sebagaimana di awal pembahasan kita yaitu FT di bidang olahraga, ternyata banyak dikeluhkan terutama dengan ‘attitude’ FT. Organisasi olahraga yang merekrut FT banyak dikritik. Organisasi olahraga dianggap mengabaikan masalah pembibitan olahragawan dan lebih suka merekrut FT sehingga mendapatkan sukses ‘instant’. Beberapa olahragawan FT yang sebelumnya direkrut oleh Singapura ‘balik kampung’ seperti: Egmar Goncalves yang kembali ke Brazil, Mirko Grabovac yang kembali ke Kroatia, Zhang Xueling (atlet tenis meja) dan Xiao Luxi (atlet bulutangkis) telah kembali ke Cina. Atau tindakan indisipliner dua pesepakbola asal Nigeria: Itimi Dickson dan Agu Casmir, yang berlaku seenaknya serta tidak mencerminkan seorang profesional.

Apa yang kita dapat ambil pelajaran dari kasus ini? Kebijakan ‘short-cut’ Singapura ternyata malah ‘menyengsarakan’ masyarakat itu sendiri. Pemerintah Singapura lebih mementingkan kepentingan ‘ekonomi’ semata ketimbang kepentingan masyarakat. Sehingga apapun namanya demi kepentingan ‘ekonomi’, maka kepentingan masyarakat ‘asli’ dapat diabaikan.

Salam…

SINGAPORE – A DEEP, DARK, SECRET LOVE AFFAIR

2009-02-17T05:29:00.000+07:00

Pengantar penulis:

Artikel ini berjudul A deep, dark, secret love affair dicuplik dari harian Haaretz, yang pertama kali mempublikasikan tulisan ini pada tanggal 19 Juli 2004. Apa menariknya dari artikel ini? Artikel ini membuka bagaimana hubungan awal Singapura dengan Israel serta kerja sama militer dalam pembentukan Singapore Armed Forces, yang selama ini ditutup-tutupi oleh Singapura. Karena yang membuka ‘kedok’ ini adalah sebuah harian tertua (berdiri pada tahun 1918) dan berpengaruh di Israel, sudah tentu artikel ini menjadi sangat atraktif.

Penulis sengaja membiarkan artikel tersebut dalam bahasa Inggris agar dapat langsung mempersepsikan sendiri tanpa ada intervensi dari penulis. Untuk mengakses artikel ini langsung, dapat mengunjungi situs harian Haaretz. Bila susah dalam koneksi dapat melihat artikel ini pada Israel Forum, serta dapat mengikuti perdebatan tentang artikel ini.

Salam…

A deep, dark, secret love affair

By Amnon Barzilai

A team of IDF officers, known as the `Mexicans,' helped Singapore establish an army. It was the start of a very special relationship.

Christmas Eve, 1965, is the unofficial date of the start of the great and continuing love story between Israel and Singapore, a love affair that was kept a deep, dark secret. The international press, like the Israeli media, tried to bring the tale to light. Occasionally, scraps of information leaked out; some were published, some were denied, many were disregarded. The Israelis, as usual, wanted to rush to tell all their friends, but managed to overcome that desire. The fear that the thies would be terminated if they became public knowledge had its effect. Israel imposed a total blackout on the story and the secret was preserved. Until the other side could no longer contain itself.

In his book, "From Third World to First: The Singapore Story 1965-2000," published in 2000, Lee Kuan Yew, Singapore's founding father and its first prime minister, disclosed the secret that had been kept for almost 40 years: It was the Israel Defense Forces that established the Singaporean army. The Israeli military mission was headed by Yaakov (Jack) Elazari, then a colonel, who was later promoted to brigadier general. After leaving the army, he became a consultant to the Singaporean army. He died 15 years ago. "To disguise their presence, we called them `Mexicans.' They looked swarthy enough," Lee wrote.

Singapore's army is today considered the strongest and most advanced of the military forces in Southeast Asia. The alliance between the Israeli and Singaporean defense establishments intensified and expanded and it now encompasses cooperation between the two countries' military industries, as well. The scope of the deals, according to foreign sources, indicates that the Singaporean army is one of the major clients of Israeli combat means and military technology. Singapore's aircraft industry is cooperating with its Israeli counterpart and with Elbit Systems in upgrading the F-5 warplanes of the Turkish Air Force. A few years ago, Singapore's defense minister revealed that the Gil antitank missile, which is manufactured by Raphael (Israel Armaments Development Authority), was developed in cooperation between the two countries.

Surrounded by Muslims

Lee explained the need to maintain secrecy to his close friend in the leadership, and the first defense minister in his government, Dr. Goh Keng Swee. "We have to ensure, as far as possible, that the arrival of the Israelis will not become public knowledge, in order not to arouse opposition among the Malay Muslims who live in Malaysia and Singapore," the prime minister summed up. That, in essence, is Singapore's problem. The residents of the small island, which has an area of about 670 square kilometers (Israel is 30 times as large), are mainly Chinese, and they live between the two Muslim countries of Malaysia and Indonesia. Life in the shadow of the large Muslim majority and fear of a Malaysian incursion are an integral part of the history of the two countries. Until 1965, Singapore was part of Malaysia. In that year, the British government decided to withdraw from all its colonies east of the Suez Canal. In a rapid process it was decided to sever Singapore from Malaysia and to establish it as a new and separate country.

Singapore declared its independence on August 9, 1965. At the time of its creation, it had only two infantry regiments, which had been established and were commanded by British officers. Two-thirds of the soldiers were not residents of Singapore, and in any event the leaders of the nascent state had no faith in the strength of the minuscule army. The defense minister, Goh, contacted Mordechai Kidron, the former Israeli ambassador to Thailand, and asked for assistance. Kidron arrived in Singapore within days, along with Hezi Carmel of the Mossad. "Goh told us that they think that only Israel, a small country surrounded by Muslim countries, with a strong army, could help them build a small, dynamic army," Carmel says. The two Israelis met with Lee, who writes that he "told Keng Swee to put it on hold until Lal Bahadur Shastri, the prime minister of India, and President Nasser of Egypt replied to my letters seeking their urgent help to build up our armed forces."

It's not clear whether Lee, in fact, believed India and Egypt were capable of, or interested in, building up Singapore's army. Many Israelis believe the two leaders were approached only for appearance's sake. After a few weeks of waiting, India and Egypt congratulated Singapore on its independence but did not offer military aid. Lee ordered Goh to push ahead in contacts with the Israelis.

At the same time, in the wake of reports sent by Kidron and Carmel, the Israeli defense establishment deployed to supply military aid to Singapore. In discussions conducted by the chief of staff, Yitzhak Rabin, with the participation of the deputy chief of staff and head of the Operations Branch, Ezer Weizmann, it was decided to make Major General Rehavam Ze'evi, who was then deputy head of the Operations Branch, responsible for building the Singaporean army. Ze'evi (nicknamed "Gandhi" ) paid a secret visit to Singapore and the preparatory work began on his return. "Gandhi said he wanted to create an ideal army for Singapore, something we hadn't built here," Carmel says. "Instead of setting up a Defense Ministry and a General Staff, Gandhi suggested an integrated organization, a more economical structure. So there wouldn't be too many generals and too few soldiers."

Ze'evi appointed Elazari, who worked under him in the Operations Branch, as head of the team he established. Lieutenant Colonel Yehuda Golan, then-commander of an armored division (he retired from the IDF with the rank of brigadier general), was subsequently added to the team. Some members of the team "concentrated on writing the chapters that dealt with building army bases. I wrote the chapters dealing with the establishment of an infantry," Golan says. Initially they produced the "Brown Book," dealing with combat doctrine, followed by the "Blue Book," dealing with the creation of the Defense Ministry and intelligence bodies. The Brown Book was translated into English and sent to Singapore's government for its perusal. In October 1965, a military delegation from Singapore arrived in Israel.

"The delegation arrived in order to tell us: `Well done, but to implement the book, you are invited to come to Singapore,'" Golan recalls. Prior to setting out, the members of the military mission were invited to the chief of staff's bureau. "Dear friends," Rabin said, "I want you to remember several things. One, we are not going to turn Singapore into an Israeli colony. Your task is to teach them the military profession, to put them on their legs so they can run their own army. Your success will be if at a certain stage they will be able to take the wheel and run the army by themselves. Second, you are not going there in order to command them but to advise them. And third, you are not arms merchants. When you recommend items to procure, use the purest professional military judgment. I want total disregard of their decision as to whether to buy here or elsewhere."

Wake-up at 5:30

On December 24, 1965, about five months after Singapore became an independent state, six IDF officers and their families set out on an unknown mission. "Elazari and two other officers dealt with the establishment of the Defense Ministry," Golan relates. "My task, along with three other officers, was to establish the army."

Elazari operated according to a number of basic principles, from which the original Israeli team and those who followed did not deviate. The first was to build up a cadre of local commanders and instructors. The second was that the instructional material would be written by the cadets who would be trained as officers. And the third was that practical training would be conducted by Singaporean instructors.

"We wanted to recruit a group of 40-50 people who had some sort of military experience and would be ready to serve in a career army," Golan explains. "We organized things so that they would appoint one of their number to serve as commander. As head of the group, the cadets chose someone of Indian origin named Kirpa Ram Vij, who would eventually become chief of staff of the Singapore Armed Forces. For three months we gave an intensified officers course."

The first course had an IDF format: wake-up at 5:30 A.M., calisthenics, personal arrangements, parade. Training began at 7:30 A.M. and went until 1 A.M. "After a few days of training a group of cadets showed up and said, `Colonel Golan, the Arabs aren't sitting on our heads here. What do we need this madness for?' I called Elazari and explained the situation. He arrived a few days later with Defense Minister Dr. Goh, who told the cadets, `Do what Colonel Golan tells you to do, otherwise you will do double.'

Parallel to conducting the course, the Israeli team supervised the establishment of the first military base, based on plans of the Israeli Engineering Corps. Construction of the base was completed in three months.

In under a year, the Israeli team conducted a course for new recruits, a platoon commanders course and an officers course, on the basis of plans that were sent from Israel. All told, about 200 commanders were trained.

Jobless instead of soldiers

Once the staff of commanders was ready, it was possible to start creating the standing army on the basis of conscription. The Israelis prepared to establish two more infantry regiments, according to the IDF model, with each regiment consisting of three companies of riflemen, an auxiliary company and an administrative company - a total of 600 soldiers. Lieutenant Colonel Moshe Shefi, who was an instructor in a company commander’s course, was sent as an adviser. "We discovered that there was psychological resistance to conscription in Singapore," he relates. "Of 10 professions, that of soldier was ranked last. In first place was the artist, followed by the philosopher, the teacher and the merchant, and the thief was in ninth place. Soldiering was considered a contemptible profession. In Singapore, conscription was considered a means to overcome unemployment."

The Israelis faced a problem. To evade service, most of the young men of draft age (18-24) who were of Chinese origin furnished proof that they were employed. Some 70 percent of the inductees were unemployed and of Malaysian origin - the opposite of their proportion within the population. Elazari and Golan complained to Lee and Goh, but the prime minister was undeterred. "I want you to recruit the most primitive people in the country, the uneducated and the jobless," he told them. Stunned, the Israelis tried to persuade him to reconsider, but he was adamant: "In the Second World War, I saw the Japanese and the British. All the British soldiers were intelligent and educated. But as soldiers they were worthless. The most primitive Japanese soldier gets an order and executes it, and they were extraordinary soldiers. The fact is that the Japanese army defeated the British army."

Golan says, "Yaakov and I tried to explain to him that it's not a question of education but of motivation. The Japanese soldier was motivated because he was fighting for his emperor, who for him was God. For him, he was ready to sacrifice his life. What motivation did the British soldier have, who fought thousands of kilometers from his home?" The explanations about the spirit of combat and about how to generate motivation persuaded Lee.

Along with the two tracks of compulsory service and career army, Singapore also adopted the IDF's model of reserve service. Every soldier who completed his regular service was obligated to serve another 13 years, until the age of 33. A system to mobilize the reserves was established and the Defense Ministry carried out surprise call-up exercises. Because of its small size and its lack of areas for live-fire training, Singapore had to establish training bases in friendly neighboring countries.

Surprise tanks

The unquiet in Singapore, and above all the fear of an invasion by Malay forces, together with the rapid development of the Singaporean army, generated additional needs. With the creation of the infantry, the Israeli team made an in-depth study of the battles fought by the Japanese in Southeast Asia during World War II and of how they succeeded in invading Malaysia and Singapore. Shefi was given the task of delivering a talk on the subject to Singapore's government.

On the basis of the lessons the Israelis drew from the engagements fought by Japan and Britain, they created a naval force based on sampans. "The boats were made of wood and could carry 10 to 15 soldiers, and they were appropriate for the conditions of the sea and for the Jungle Rivers," Golan says. "On a stormy sea they can be operated with oars or a motor. We asked the Singaporeans to purchase 20 boats and we set up a small base where infantry companies trained in raids and navigation."

Retired Colonel Asher Dar says, "The second team that arrived in Singapore applied what Yehuda Golan did in the form of combat doctrine. We trained in flanking maneuvers with small boats and in live fire using artillery. When the head of the training department, Yitzhak Hofi, visited Singapore, we carried out a model landing of an infantry brigade that set sail in boats at night at a distance of 12 kilometers with the aid of shore navigation only."

The waiting period in Israel on the eve of the 1967 Six-Day War was a rough time for the Israeli team in Singapore. "We were relieved the Israelis were not defeated or our SAF [Singapore Armed Forces] would have lost confidence" in the Israeli instructors, Lee writes. In January 1968, Singapore decided to create an armored corps. In great secrecy, an agreement was signed for the purchase of 72 AMX-13 light tanks from IDF surplus. It was a bold decision: Malaysia, the country's large neighbor, didn't have tanks.

On Independence Day, August 9, 1969, a major surprise awaited the invited guests, including the defense minister of Malaysia: 30 tanks rolled past the reviewing stand. "It had a dramatic effect," Lee writes. Malaysia had cause for concern. Its defense minister recommended to his guests that they take steps to persuade the Malaysian government that its intentions were not hostile.

In the wake of the Israeli victory in 1967, the veil of secrecy over the ties between the two countries was lifted a bit. The Singapore delegate at the United Nations abstained in a vote on a resolution condemning Israel that was sponsored by the Arab states. Contacts began to establish full diplomatic relations. In October 1968, Lee permitted Israel to establish a trade mission and in May 1969 authorization was given for the establishment of an Israeli embassy in Singapore. The status of the Israeli military mission to Singapore was also strengthened, and the mission heads who followed held brigadier general rank. The first Israeli military delegation laid the foundations for an extensive network of relations between Israel and Singapore.

Foundations of the air force

The small Israeli team in Singapore was augmented by professional military advisers for the various corps. The chief armored corps officer, Major General Avraham Adan, arrived to give advice on procuring armored vehicles. In 1968, Adam Tzivoni, a retired colonel who had been head of the planning and weapons branch in the air force, was appointed adviser to the Singapore Armed Forces in regard to the creation of an air force.

"As compensation for the hasty departure of the British army, the British government gave Singapore a grant of 50 million pounds to acquire British-made aerial systems: planes, helicopters and surface-to-air missiles," Tzivoni relates. "The British didn't like me at all. My first task was to approve the deals. It turned out that the English tried to sell Singapore junk. Apart from a deal for Hunters, I vetoed all the deals."

Under Tzivoni's supervision, a flight school was established in Singapore, as well as a technical school, a squadron of Alouette 3 helicopters was purchased and 40 mm anti-aircraft guns were acquired.

Uzis and Israeli marching songs

After the creation of the Singaporean army's infantry regiments, the question arose of what weapons the nascent armed forces would use. The commanding officers wanted the Uzi, the Israeli submachine gun. The Israeli team took an objective view and rejected the idea. True, the Uzi was considered a superb weapon in the 1960s, but only for short ranges. A regular army needs an assault rifle, the Israeli team asserted. Representatives of Israel Military Industries exerted pressure on the Defense Ministry to sell the new Galil assault rifle. However, the team decided that the rifle wasn't yet full ready and recommended the American M-16.

Another major headache for the Israelis concerned the decision about which mortars to procure for the new army. Infantry regiments are equipped with 60 - 52 mm and 18 mm mortars. The weapons, which were developed and manufactured by the Soltam company, based in the town of Yokne'am, were sold to the Israel Defense Forces and exported worldwide. "Even though we thought these were the best mortars, we decided not to recommend them but to make use of an independent source in order to reach a decision," says Yehuda Golan, a member of the team sent to Singapore.

The Israeli team asked a British firm that dealt in organization and consultation on military subjects to examine a series of mortars and recommend the best one. The report stated that the best of the lot was an 18 mm mortar manufactured in Britain. However, considering the price, the recommendation was to buy the Soltam product. The Singapore Armed Forces acquired the Israeli mortar.

"The Israelis emphasized military skills and high motivation. Smartness on parade and military tattoo, the SAF [Singapore Armed Forces] never learned from the `Mexicans.' Whatever smartness the SAF had" derived from the British officers who commanded the army's first two regiments, Lee writes.

"Our motto was that we would not stick our nose into what the Singaporeans could do themselves," Golan notes. "They wanted us to organize the Independence Day parade for them. We argued that a state military parade reflects the country's mentality and its history." The Singaporeans didn't make an issue of it. However, they had a problem that demanded an immediate solution - which marches to play as the soldiers marched in unison. The head of the Israeli mission, Yaakov Elazari, brought notes from Israel and the Singapore army strode to Israeli marching songs.

The jungle combat manual

The Singaporeans took the Israelis by surprise when they insisted on getting a course on jungle combat. Singapore has a tiny natural jungle of no more than five or six square kilometers, but the neighboring states have larger jungles. Yehuda Golan: "I told them they were right but that I wasn't the right guy, because I knew nothing about jungles." Nevertheless, the Israeli team began to find out how to cope with the subject. It was decided to send two Singapore officers as guests of the Malaysian army for a course on jungle combat.

"Three months later, the two officers returned with the knowledge they acquired in Malaysia, and we decided to conduct a course in jungle combat," Golan continues. "Out of curiosity, I decided to join. It looked very bad - it was clear that they had taught them British methods from the Second World War period. I decided to take a group of 10 officers. We entered the jungle and started to engage in war games. We trained in navigation, deploying forces, search and assault. We went through the American training manuals on combat in Vietnam. We developed methods of night navigation. We learned how to function with a fighting company in the dense undergrowth. After a few weeks of training, I wrote the training manual of the Singapore Armed Forces for jungle combat."

SINGAPORE - UNDER SIEGE?

2009-02-17T05:27:00.000+07:00

Setelah merdeka pada tanggal 9 Agustus 1965, para pemimpin Singapura menyadari bahwa mereka adalah "little red dot in a sea of green", sebuah sebutan dari mantan Presiden Habibie. Mereka mengembangkan siege mentality karena kondisi geografi serta ketidak percayaan dari dua tetangga dekatnya, Indonesia dan Malaysia, akibat dari pertikaian di masa lalu. Peletakan visi sebagai negara ekonomi maju harus diimbangi dengan kekuatan pertahanan yang tangguh. Oleh karena itu, mereka segera membangun kekuatan pertahanan yang tangguh dengan dengan mencari model yang sesuai dengan kondisi Singapura. Model yang sesuai adalah model pertahanan Israel dan Swiss. Mereka akhirnya lebih memilih Israel karena telah teruji dengan berbagai krisis dan gempuran negara Arab.

Model pertama yang ditiru dari Israel adalah wajib militer bagi setiap lelaki warga negara Singapura. Setiap warga yang telah berusia 18 tahun, wajib mengikuti militer selama 2 tahun penuh dan mengabdi di Singapore Armed Forces (SAF), Singapore Police Force (SPF), atau di Singapore Civil Defence Force (SCDF). Dengan mengikuti wamil, diharapkan setiap warga selalu siap menghadapi setiap ancaman terhadap negara. Selain itu, dengan wamil, memupuk rasa persatuan. Untuk angkatan pertama, mereka mendapat pelatihan dari para instruktur militer Israel dan merupakan angkatan pertama dari Singapore Armed Forces Training Institute (SAFTI).

Pada tahun 1967, Singapura mulai membangun industri pertahanan dengan mendirikan Sheng-Li Holding Company, yang memproduksi small arms, mortar, dan amunisi artileri. Pada tahun 1989, perusahaan tersebut direstrukturisasi dan masuk dalam BUMN Teknologi (ST Engineering).

Strategi pertahanan yang dilakukan di awal kemerdekaan adalah lebih mengedepankan masalah diplomasi. Perbaikan hubungan dengan Indonesia dan Malaysia, menajdi anggota persemakmuran, PBB dan non blok, ikut mendirikan ASEAN dan bersama 4 negara lainnya membentuk kerja sama pertahanan dengan nama Five Power Defence Arrangements (FPDA).

Pada tahun 1984, Singapura memperkenalkan konsep Total Defense yang terdiri dari lima pilar yaitu: Military Defence, Civil Defence, Economic Defence, Social Defence, dan Psychological Defence. Kelima hal ini menggambarkan aspek pertahanan masyarakat dan menginformasikan pada masyarakat, bagaimana mereka dapat terlibat dalam pertahanan negara. Pembahasan mengenai total defense dapat dilihat lebih lanjut pada pembahasan sebelumnya.

Selain melakukan kerja sama FPDA, Singapura juga bekerja sama dengan AS dalam hal militer, terutama penggunaan dan menempatkan pasukan pada pangkalan militer. AS dapat menggunakan Paya Lebar Airbase, Sembawang, dan Lanal Changi. Sebagai gantinya, Singapura dapat menggunakan dan menempatkan pasukan di Cannon Air Force Base (New Mexico); Grand Prairie (Texas); McConnell Air Force Base (Kansas); Marana (Arizona); dan Luke Air Force Base.

Dalam lingkup kerja sama FPDA, Singapura juga menempatkan pasukan di beberapa fort atau pangkalan asing seperti di Oakey Airbase dan Pearce Airbase (keduanya di Australia), RMAF Butterworth, Penang (Malaysia); Sungai Akar Camp dan Lakium Camp, Temburong (keduanya di Brunei); Shoalwater Bay Military Training Area, Australia. Pada tempat-tempat ini, Singapura menempatkan satuan detasemen latihan, yang mengelola pelatihan bagi tentara Singapura.

Selain itu, Singapura juga menempatkan detasemen latihan di BA 120 Cazaux Airbase (France), Taiwan, Selandia Baru, Thailand, India dan Afrika Selatan.

Sebagai antisipasi dengan model pertempuran masa depan yakni Network-Centric Warfare, maka SAF mengembangkan 3rd Generation Fighting Force (3G SAF), yang mengintegrasikan matra darat, laut dan udara dalam satu koordinasi pertempuran dan dapat saling mem-back-up satu sama lain. Teknologi yang dikembangkan antara lain: ACMS, PRIMUS, Bionix II, MATADOR, PEGASUS, SAR 21 dan Formidable-Class Stealth Frigate. Latihan gabungan untuk pemantapan penerapan 3G terus dilakukan dengan kode sandi Exercise Forging Sabre yang dilakukan di AS dan kode sandi Exercise Wallaby yang dilakukan di Australia.

Pengembangan militer Singapura ditangani secara serius serta didukung oleh budget yang besar. Secara konsisten, Singapura menyisihkan 19% budget-nya untuk pengembangan militer atau sekitar USD 7 M (data 2007). Indonesia saja ‘hanya’ menyisihkan dana sekitar USD 4,7 M (data 2008). Anda bisa bayangkan, untuk menjaga seluruh wilayah Singapura yang luasnya hampir sama dengan luas DKI Jakarta, diberi budget satu setengah kali lipat budget militer Indonesia. Militer Indonesia dengan budget yang ada, harus menjaga wilayah 6000 kali lipat luas wilayah Singapura!!!… that’s way, militer Indonesia sering kedodoran dalam menjaga wilayahnya… :’( … hmm… apa para anggota DPR tahu mengenai hal ini? I doubt that… :’(

Dengan berbagai kemajuan serta kemampuan militer yang luar biasa, masih layakkah mereka ‘merasa terkepung’ (under siege)?

Salam…