AMBALAT CONFLICT - ORIGIN DISPUTE

Konflik Ambalat merupakan konflik “lama” akibat saling klaim daerah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, semenjak Malaysia melakukan klaim sepihak di tahun 1979. Konflik ini semakin meningkat dengan dipicunya “kemenangan” klaim atas pulau Sipadan – Ligitan di Mahkamah Internasional di bulan Desember 2002. Korporasi Internasional yang mendapat konsesi untuk “mengelola” kawasan Ambalat dari dua negara, diduga juga turut memanas-manasi situasi ini, dengan harapan dapat segera mengeruk keuntungan. Bagaimana tidak menguntungkan, menurut satu penelitian, satu mine point mengandung 764 juta barrel minyak dan 1,4 milyar kaki kubik gas. Sementara masih ada delapan lagi dengan kandungan yang kurang lebih sama (1).

HIStory

Block Ambalat dengan luas sekitar 25.700 KM persegi dahulu tidak dilirik oleh kedua negara. Pada perjanjian tapal batas antara Indonesia dan Malaysia pada tahun 1969, justru kedua negara tidak memasukkan daerah tersebut pada peta masing-masing negara. Akhirnya diputuskan bahwa perbatasan tersebut mengacu pada perjanjian pada masa kolonial antara Inggris dan Belanda.
Malaysia kemudian menyadari potensi yang ada pada kawasan tersebut dan membuat klaim sepihak pada tahun 1979 dengan menerbitkan peta wilayah. Penerbitan peta tersebut diprotes oleh Indonesia, karena klaim Malaysia atas wilayah Sipadan-Ligitan dan blok Ambalat. Kasus Sipadan-Ligitan, yang berhasil dimenangkan oleh Malaysia di Mahkamah Internasional, memicu keyakinan Malaysia untuk mengklaim blok Ambalat. Padahal menurut konsensus Internasional serta dokumen peninggalan Belanda, Indonesia adalah yang berhak memiliki daerah tersebut (2). Tidak seperti pada kasus Sipadan-Ligitan, dimana Malaysia penuh percaya diri membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional, pada kasus ini, Malaysia tidak percaya diri dan berusaha untuk mengulur waktu. Upaya ini dilakukan karena bukti-bukti yang dimiliki oleh Malaysia lemah serta apabila dihadapkan pada consensus internasional untuk penetapan wilayah, maka Malaysia akan kalah. Indonesia tidak bisa membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional, karena sesuai dengan aturan, kasus yang dapat dibawa ke Mahkamah Internasional harus diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Malaysia berusaha untuk mengulur waktu dan lebih memilih jalan perundingan dengan Indonesia.

Korporasi internasional yang mendapat konsesi dari masing-masing negara juga mendorong ‘panas’nya situasi di Ambalat. Perusahaan Minyak dan Gas, Shell, diduga menjadi pemicu awal memanasnya situasi di Ambalat. Pada awalnya, Shell mendapatkan ijin untuk melakukan survei dari pemerintah Indonesia. Namun setelah ijin survei berakhir, Shell justru membuka data surveinya kepada pemerintah Malaysia. Sungguh suatu tindakan yang tidak terpuji (3)

Future

Kehilangan Sipadan-Ligitan membuka mata Indonesia dan lebih memperhatikan daerah-daerah perbatasan yang selama ini termarjinalkan. Harus ada political will untuk membenahi daerah-daerah perbatasan. Pemerintah harus segera mengeluarkan PP sebagai juknis implementasi UU no 43/2008 tentang Wilayah Negara. Sehingga penduduk di wilayah perbatasan tidak tergoda untuk “menyebrang” ke negara lain untuk mendapatkan kesejahteraan lebih baik lagi seperti kasus Askar Wataniah yang sempat menghebohkan Indonesia beberapa waktu lalu. (lihat pembahasan Askar Wataniah pada blog ini)

Pemberdayaan daerah juga dapat dilakukan dengan pembentukan provinsi Kalimantan Utara. Seperti kita ketahui, luas provinsi Kalimantan Timur yang sama dengan 1,5 kali luas pulau Jawa dan Madura, mengalami kesulitan dalam monitoring daerah yang sangat luas. Akibatnya terjadi ketidak seimbangan distribusi pembangunan terutama di daerah-daerah perbatasan. Secara administrasi pemerintahan, sudah ada 5 kabupaten/kota yang siap bergabung dengan propinsi Kaltara ini. mereka adalah pemkab Bulungan, pemkab Berau, pemkab Malinau, pemkab Nunukan, dan pemkot Tarakan.

Penguatan kekuatan militer di daerah-daerah perbatasan. Saat ini penugasan satuan militer lebih banyak bersifat temporary sehingga pendekatan territorial kurang. Oleh karena itu, sebaiknya dibangun fort, lanal dan lanud permanen. Dengan adanya posisi permanen, diharapkan pendekatan territorial akan semakin meningkat. Hal ini juga merupakan implementasi UU no 3/2002 tentang Pertahanan Negara serta UU no 34/2004 tentang TNI. Percepatan pembentukan Penjaga Laut dan Pantai (PALAPA) atau Indonesia Sea and Coast Guard, yang merupakan aplikasi UU no 17/2008, sebagai kekuatan tambahan AL (lihat pembahasan ISCG pada bagian lain di blog ini).

Belajar dari kasus Sipadan-Ligitan, perlu peningkatan sinergi antar lembaga baik daerah maupun pusat, sehingga mempunyai pemikiran serta tindakan yang sama dalam menghadapi kasus Ambalat ini.

Pemerintah harus lebih berhati-hati dalam melakukan kerja sama dengan korporasi internasional. Selama ini kontrak karya yang dibuat, lebih banyak menguntungkan korporasi internasional dan mengabaikan kepentingan nasional. Mengacu pada pasal 33 ayat 3 UUD 1945, seharusnya kekayaan alam Indonesia dipergunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat Indonesia.


Salam…

COAST GUARD - ISCG

Dengan disahkan UU no. 17/2008, maka pemerintah diamanatkan untuk membentuk suatu satuan Penjaga Laut dan Pantai Republik Indonesia (PALAPA-RI) atau dalam bahasa Inggris disebut Indonesia Sea and Coast Guard (ISCG). Instansi ini akan berdiri sendiri dan bertanggung jawab langsung pada presiden.
Pentingnya pembentukan ISCG adalah untuk menjaga potensi kekayaan laut Indonesia. Perlu diketahui bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan laut teritori terluas (3,2 juta km persegi), dengan jumlah pulau terbanyak (17.508 pulau), dengan panjang garis pantai terpanjang kelima di dunia (sepanjang 95.108 km). Hal ini ditambah lagi dengan perairan ZEE dengan luas 2,9 juta km persegi. Kondisi geografi Indonesia yang terletak di dua benua (Asia dan Australia) serta dua samudera (Samudera India dan Samudera Pasifik), mempunyai nilai strategis baik ekonomi maupun militer.
Untuk memperkuat ISCG ini disamping telah memiliki payung hukum, perlu adanya aturan teknis serta pemangkasan kewenangan penegakan hukum institusi-institusi yang selama ini ‘bermain’ di hukum laut. Tanpa adanya pemangkasan tersebut, maka ISCG akan tumpul. Disamping itu, untuk penegakan hukum di laut perlu didukung dengan alutsista serta sarana dan prasarana yang menunjang.
Persiapan
Dephub, selaku Koordinator pembentukan institusi ISCG, menargetkan institusi akan berdiri pada pertengahan tahun 2009, meskipun dalam UU no. 17/2008 diamanatkan paling lambat dibentuk 3 tahun setelah ditetapkan UU tersebut. Selain itu, untuk kebutuhan SDM organisasi baru ini, Diklat Dephub sudah menyiapkan ratusan tenaga pengamanan laut dan pantai. Kebanyakan tenaga pengamanan ini berasal dari KPLP, Polairud, TNI-AL dan lain-lain. Untuk itu, tenaga pengamanan laut dan pantai ini akan dilatih oleh tenaga ahli dari AS dan Jepang. Kebutuhan SDM di masa depan akan dipasok dari Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Marunda, yang akan membuka jurusan Sea and Coast Guard. Nantinya jurusan ini merupakan embrio pembentukan Akademi Laut dan Penjaga Pantai. Jika mengacu pada pengadaan SDM USCG, maka untuk jenjang perwira dapat bersumber dari Akademi laut dan Penjaga Pantai, sementara untuk jenjang bintara, dapat meniru TNI dengan membuka SECABA.
Untuk sarana, kapal patrol yang dimiliki Indonesia masih sangat sedikit. Untuk itu, perlu segera pemenuhan alutsista serta sarana penunjang tugas.
Usulan
Dalam membentuk ISCG yang tangguh dan handal di masa depan, penulis mengusulkan sebagai berikut:
>Dari berbagai penyatuan instansi yang selama ini memiliki kewenangan hukum di laut, maka ada 6 tugas pokok ISCG: Penegakan hukum di laut (Maritime Law Enforcement), kepabeanan (Customs), bantuan navigasi dan keselamatan pelayaran, perlindungan penangkapan ikan (fishery protection), SAR laut, menjadi kekuatan ‘pengganda’ (multiplier force) bagi AL.
>ISCG diharapkan menjadi ‘ujung tombak’ dari custom, imigrasi, DKP, Dephub, dan Basarnas, untuk ‘penyelidikan’ tahap awal. Untuk ‘penyelidikan’ tahap lanjut diserahkan kepada masing-masing instansi terkait.
>ISCG sebaiknya berdiri secara otonom dan bertanggung jawab langsung pada Presiden RI. Hal ini dimaksudkan agar instansi ini independen dalam tugas. Di samping itu pula, dengan independen dari instansi lain, maka diharapkan dapat segera melengkapi alutsista serta sarana dan prasarana penunjang tugas.
>Bakorkamla sebaiknya dileburkan dalam ISCG ini, sehingga tugas-tugas yang selama ini telah dilakukan selama ini dapat terus dilanjutkan oleh ISCG.
Welcome ISCG…

Salam…

COAST GUARD - JCG

Japan Coastal Guard (JCG) adalah salah satu satuan ‘coast guard’ yang tangguh. Beberapa waktu lalu, ketika kita mendengar kabar beberapa pelaut asal Indonesia ‘hilang’ di perairan Jepang, JCG turun tangan berusaha mencari para pelaut Indonesia tersebut. Berada di bawah Kementerian Tanah, Infrastruktur dan Transportasi, didirikan semenjak tahun 1949 dan saat ini diperkirakan beranggotakan 12 ribu personel.
Tupoksi dan Organisasi
Tugas pokok organisasi JCG adalah :
Melakukan SAR
Survei Hidrografi dan Oseanografi.
Manajemen lalu lintas laut

JCG dipimpin oleh seorang Commandant serta dibantu oleh 2 wakil Commandant. Satu layer di bawahnya dibantu oleh 5 direktur jenderal yang mengepalai departemen. Masing-masing direktur jenderal dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan bidang penugasannya. Selain juga ada inspektur jenderal, yang setara dengan direktur jenderal.
JCG dibagi atas 5 departemen: Administrasi, Equipment & Technology, Guard & Rescue, Hydrographic & Oceanographic dan Maritime Traffic Management. Selain itu didukung oleh ‘Japan Coast Guard Academy’, yang berlokasi di Kure, Hiroshima. Akademi ini bertugas untuk mendidik calon perwira JCG. Organisasi ini juga didukung oleh 2 unit pasukan khusus: Special Security Team dan Special Rescue Team.
Tugas JCG cukup berat karena bersinggungan dengan beberapa wilayah ‘panas’, yang dapat memancing ‘perang’. Beberapa wilayah ‘panas’ yang diawasi oleh JCG adalah perbatasan dengan Korea Utara, perbatasan dengan Cina, dan Laut Cina Selatan.
JCG membagi wilayah pengawasannya menjadi sebelas region:

Region 1 bermarkas di Otaru
Region 2 bermarkas di Shiogama
Region 3 bermarkas di Yokohama
Region 4 bermarkas di Nagoya
Region 5 bermarkas di Kobe
Region 6 bermarkas di Hiroshima
Region 7 bermarkas di Kitakyushu
Region 8 bermarkas di Maiduru
Region 9 bermarkas di Niigata
Region 10 bermarkas di Kagoshima
Region 11 bermarkas di Naha

Salam…

COAST GUARD – USCG

United States Coast Guard adalah satuan coast guard ‘tertua’ di dunia. Berdiri pada 4 Agustus 1790, saat ini berada dibawah Departemen Keamanan Dalam Negeri (Department of Homeland Security). Apabila dalam kondisi diperlukan, USCG dapat langsung di-bko-kan di bawah Departemen AL atas perintah Presiden. Tugas aktifnya berperan sebagai penegak hukum di laut (baik domestic maupun perairan internasional) serta berperan sebagai badan regulator federal. Motto USCG: ‘Semper Paratus’ yang berarti selalu siap (always ready). Julukan ‘formal’ untuk setiap anggota USCG adalah ‘Coast Guardsman’. Panggilan ‘non-formal’ adalah ‘Coastie’.
Tupoksi
Tugas pokok organisasi USCG adalah:
>Menjaga keselamatan pelayaran (Maritime safety) termasuk SAR
>Maritime Mobility
>Menjaga keamanan laut (Maritime Security)
>Menjaga pertahanan nasional (National Defense)
>Perlindungan tas sumber daya alam (Protection of natural resources)

Tugas pokok ini kemudian dijabarkan dalam 11 misi utama:
>Penjagaan pelabuhan, jalur laut dan pantai (Port, Waterway and Coastal Security/PWCS)
>Counter Drug Law Enforcement
>Migrant Interdiction
>Penegakan hukum atas penangkapan ikan oleh pihak asing (foreign fisheries)
>Perlindungan atas penangkapan ikan domestik (domestic fisheries)
>Keselamatan laut (Maritime Safety)
>Perlindungan lingkungan laut (Maritime Environment Protection)
>Ice Operation
>Bantuan Navigasi
>Siaga pertahanan (Defense Readiness)
>Maritime Environmental Response (MER)

Berdasarkan data dari Wikipedia, per Oktober 2006, USCG beranggotakan 46 ribu ‘dinas aktif’, 8 ribu ‘reserve’, 7 ribu petugas sipil dan 30 ribu Auxiliarist.
Untuk tugas SAR, merupakan tugas USCG paling ‘tua’. Bersama USAF, mengelola Rescue Coordination Center, yang bertanggung jawab dalam SAR. USCG bertanggung jawab untuk SAR laut, sementara USAF bertanggung jawab untuk operasi darat.
Dalam rangka pelaksanaan tugas menjaga lingkungan laut, maka USCG membentuk National Response Center (NRC). Badan ini bertanggung jawab dalam melindungi lingkungan laut di wilayah AS beserta teritorinya.
USCG termasuk dalam angkatan bersenjata AS, dimana bila dibutuhkan dapat langsung diberdayakan. Pada Oktober 2007, USCG bersama US Navy dan US Marine Corp menerapkan strategi pertahanan laut bersama yang disebut: ‘A Cooperative Strategy for 21st Century Seapower’. Dengan strategi ini, ketiga matra ini bekerja sama secara kolektif dalam pertahanan laut AS.
Personel
Personel USCG dikategorikan dalam 2 kelompok: kelompok perwira dan kelompok bintara. Kelompok perwira berasal dari 4 sumber: US Coast Guard Academy (USCGA), Officer Candidate School (OCS), Direct Commission Officer Program (DCOP), dan College Student Pre-commissioning Initiative (CSPI).
USCGA berlokasi di Sungai Thames di New London, Connecticut. Setiap tahunnya, hanya menerima 225 taruna. Setelah lulus dari USCGA, dilantik dengan pangkat Ensign (O-1 setara Letda di TNI) dengan ikatan dinas aktif selama 5 tahun. Sekitar 70% lulusannya bertugas pada kapal USCG, sekitar 10% ditugaskan menjadi penerbang USCG dan sisanya bertugas sebagai tenaga administratif.
Program OCS adalah program pendidikan bagi bintara untuk menjadi perwira. Tidak semua bintara dapat menempuh jenjang ini, ada kriteria khusus untuk dapat menempuhnya. Lulusan dari OCS diberi pangkat Ensign (O-1 setara Letda di TNI) atau Lieutenant Junior Grade (O-2 setara Lettu di TNI) atau Lieutenant (O-3 setara Kapten di TNI). Untuk pemberian pangkat O-2 atau O-3 tergantung pada kemampuan ‘istimewa’ yang dimiliki.
Program DCO ditujukan pada seseorang yang memiliki keahlian ‘khusus’, yang tidak dimiliki oleh USCG, seperti: ahli hukum, dokter, insinyur, intelijen, pilot tempur yang berasal dari matra tempur dalam lingkup angkatan bersenjata AS.
Program CSPI adalah program beasiswa untuk mahasiswa tingkat akhir, yang nantinya akan menjadi perwira USCG. Para mahasiswa yang masuk dalam program ini diberi pengetahuan tentang kepemimpinan, manajemen, penegakan hukum, pelatihan navigasi dan ilmu kelautan.
Untuk kategori bintara dibagi atas 2 kelompok: bintara tinggi (Chief Warrant Officer atau CWO) dan bintara ‘biasa’. Untuk menjadi bintara tinggi adalah dipilih dari bintara berpangkat E-6 sampai dengan E-9, dengan pengalaman minimum 8 tahun serta memiliki kemampuan ‘khusus’. CWO yang berprestasi dapat dipromosikan ke jenjang perwira dan dapat langsung diberi pangkat Lieutenant (O-3E), setelah bertugas aktif lebih dari empat tahun.
Untuk bintara ‘biasa’, jenjang karir dimulai dari masuk ‘boot camp’ dengan menjalankan ‘basic training’ di ‘Coast Guard Training Center’, Cape May, New Jersey. Boot camp dijalani selama 8 minggu. Setelah lulus, akan mengikuti pelatihan lanjutan (‘A’ School) sesuai dengan kecabangan (rating) berdasarkan minat dan bakatnya. Apabila telah mencapai pangkat E-7, diwajibkan untuk mengikuti ‘Chief Petty Officer Academy’ di Petaluma, California.
Kendala USCG
USCG juga tidak lepas dari berbagai kendala yang dihadapi dalam penugasannya, antara lain:
Lemah dalam pemantauan area (lack of coverage), luasnya wilayah AS menyebabkan beberapa area tidak terpantau dengan baik.
Kurangnya personel dalam pemenuhan tugas untuk menjaga wilayah perairan AS.
Kapal-kapal yang telah ‘berumur’, dimana USCG tidak dapat optimal dalam pelaksanaan tugasnya.
Kurangnya latihan untuk peningkatan kemampuan ‘perang’ dari USCG.

Salam…

COAST GUARD: BAKORKAMLA

Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) atau dalam bahasa Inggris adalah Indonesia Maritime Security Coordinating Board (IMSCB) adalah badan yang dibentuk kembali setelah pada tahun 1972 sempat dibentuk badan yang sama namun vakum. Mulai tahun 2003, Menko Polkam membentuk Kelompok Kerja Perencanaan Pembangunan Keamanan dan Penegakan Hukum di Laut. Selain itu diadakan serangkaian seminar dan rapat koordinasi lintas sektoral untuk pemantapan suatu badan penegakan hukum di laut. Pada tanggal 29 Desember 2005, melalui Peraturan Pemerintah no 81 tahun 2005 dibentuklah kembali Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla). Bakorkamla ini beranggotakan 12 instansi: Dephan, TNI-AL, TNI-AU, Polri, BIN, Kejakgung, Depkumham, DKP, Dephub, Depkeu, Depdagri dan Deplu.
Dengan visi terwujudnya upaya penciptaan keamanan, keselamatan dan pengakan hukum dalam wilayah perairan Indonesia secara terpadu, Bakorkamla mempunyai misi (1):
Merumuskan dan menetapkan kebijakan umum di bidang keamanan laut
Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dan operasi keamanan laut di wilayah perairan Indonesia.
Merumuskan dan menetapkan penyelenggaraan dukungan teknis dan administrasi di bidang keamanan laut.
Membantu peningkatan kapasitas kelembagaan di bidang keamanan laut
Mendorong peningkatan peran serta masyarakat di bidang keamanan laut.
Kritikan
Pembentukan Bakorkamla tahun 1972, yang dibentuk berdasarkan Skep bersama Menhankam/Pangab, Menkeu, Menkeh dan Jakgung tahun 1972, sepertinya tidak menjadi pelajaran bagi pemerintah. Bakorkamla hanya berfungsi sebagai badan koordinasi semata dan tidak menghilangkan kewenangan instansi di bawahnya dalam penegakan hukum di laut. Fungsi inilah yang menyebabkan kegagalan dalam pelaksanaan tugas serta tumpang tindih dalam pelaksanaan di lapangan. Secara operasional, Bakorkamla bentukan tahun 1972 dengan Bakorkamla bentukan tahun 2005 tidak berbeda jauh, karena mengandalkan pada instansi yang sudah eksis pada Bakorkamla bentukan tahun 1972.
Selain itu, ‘ego’ masing-masing instansi menyebabkan lemahnya kerja sama serta menimbulkan biaya tinggi bagi perusahaan pelayaran.
Selain itu, ada gelagat instansi-instansi ‘darat’ mencoba untuk melebarkan kewenangannya ke wilayah laut. Hal ini aneh, karena secara yuridis seharusnya rezim hukum di darat tidak sama dengan hukum laut. Perlu dipahami bahwa rezim hukum di laut menganut pada ‘bendera’ kapal yang mendeklarasikan suatu negara.
Pembentukan Bakorkamla ini juga menjadi kendala bagi pembentukan Penjaga Laut dan Pantai (Palapa), yang diharapkan nantinya mempunyai kekuatan ‘tunggal’ dalam penegakan hukum di laut.
Belajar dari Malaysia
Malaysia rupanya belajar dari kegagalan Bakorkamla bentukan tahun 1972. Pada tahun 2005, dibentuklah Maritime Enforcement Agency, yang menjadikan badan ini penegak hukum ‘tunggal’ di laut. Badan ini merupakan suatu badan pemerintahan yang bertanggung jawab langsung ke PM Malaysia. Pendirian badan ini juga sekaligus menghilangkan ‘wewenang hukum’ 11 instansi yang selama ini mempunyai wewenang di laut. Badan ini dapat dijadikan kekuatan cadangan AL Malaysia (TLDM) bila diperlukan. ‘Coast Guard’ Malaysia ini juga dilengkapi dengan ‘pasukan khusus’ yang disebut ‘STAR’, yang sebagian direkrut dari AL dan AU Malaysia.
Keluarnya UU no 17/2008 diharapkan menjadi tonggak awal berdirinya ‘coast guard’ Indonesia. Sebagaimana diamanatkan oleh UU tersebut, maka akan dibentuk Penjaga Laut dan Pantai Republik Indonesia (PALAPA-RI) atau dalam bahasa Inggris: Indonesia Sea and Coast Guard (ISCG). Diharapkan pada tahun 2009 ini telah terbentuk ISCG dan mulai efektif beroperasi pada tahun 2010.

Salam…

COAST GUARD: ‘LAW ENFORCEMENT AT THE SEA’

‘Coast Guard’ adalah terminologi yang digunakan untuk satuan penjaga pantai di beberapa negara, namun memiliki keragaman dalam penugasannya. Pada umumnya ‘Coast Guard’ bertugas sebagai penyelamat insiden di pantai/laut (maritime/sea rescue), penegakan hukum laut, menjaga batas negara dan lain-lain. Di beberapa negara, pada masa perang, Coast Guard ditugaskan untuk menjaga pertahanan pangkalan, intelijen dan patrol laut. Keragaman ini dapat juga dilihat dari fungsi organisasi. Beberapa negara memasukkan ‘coast guard’ sebagai bagian dari organisasi militer, sebagian lagi memasukkannya sebagai organisasi ‘sipil’, bahkan beberapa negara lain merupakan organisasi swasta. Untuk keperluan tugas, semua organisasi ‘coast guard’ memiliki kapal laut dan pesawat terbang, termasuk helicopter dan seaplane.
Tipe dan Peran
Berbagai tipe dan peran ‘coast guard’ dari beberapa negara, memperlihatkan keragaman organisasi ini:
Badan Pemerintah: di Bangladesh, Prancis, India, Pakistan dan Italia, berdiri sebagai suatu badan pemerintah yang bertugas menjaga wilayah laut dan pantai.
Kombinasi fungsi penegak hukum dan militer: Islandia, AS, dan Taiwan, merupakan suatu badan yang berfungsi sebagai penegak hukum dan pada masa perang, dapat digunakan sebagai pasukan militer.
Fungsi sebagai penegak hukum: Malaysia, Singapura dan Philipina menjadi ‘coast guard’ sebagai penegak hukum di laut.
Kombinasi penegak hukum dengan badan sipil: Jerman mendirikan ‘coast guard’ yang merupakan gabungan dari petugas sipil dari berbagai organisasi maritime dengan kepolisian Jerman.
Organisasi sipil: Kanada, Selandia Baru, dan Inggris menjadikan ‘coast guard’ sebagai organisasi sipil dan mitra dari penegak hukum. Para anggotanya berasal dari kalangan sipil yang memiliki perhatian dengan masalah kelautan.
Pentingnya Coast Guard
Sebuah ilustrasi menarik bagaimana hasil rata-rata per hari yang dihasilkan oleh USCG. Data ini dicuplik dari military.com dan beberapa hasil yang dicapai sebagai berikut:
Menyelesaikan 109 kasus SAR.
Melindungi property senilai USD 2,791,841
Berhasil menggagalkan 169 pound Marijuana dan 306 pound Kokain senilai USD 9,589,000
Berhasil mencegah masuknya 14 imigran illegal
Salam…

PAMTAS: ‘TUKANG PETA’

Ada tiga lembaga di Indonesia yang bertugas melakukan survey dan pemetaan wilayah nasional. Berikut profil lembaga-lembaga tersebut:
BAKOSURTANAL
Kegiatan survei dan pemetaan dilakukan resmi oleh pemerintah Indonesia sejak adanya PP no.71/1951 tentang pembentukan Dewan dan Direktorium Pengukuran dan Penggambaran Peta. Hal ini diperkuat dengan Keppres no. 263/1965 tentang pembentukan Dewan Survei dan Pemetaan Nasional (DESURTANAL) dan Komando Survei dan Pemetaan Nasional (KOSURTANAL). DESURTANAL bertugas melakukan pemetaan dengan inventarisasi sumber-sumber daya alam, sementara KOSURTANAL berfungsi sebagai pengkoordinasi kegiatan pemetaan nasional. Karena kebutuhan mendesak untuk penyusunan atlas nasional, maka dibentuk Badan Atlas Nasional dengan keputusan Presidium Kabinet Kerja no: Aa/D/37/1964.
Meletusnya G30S membuat pemerintah mengabaikan proyek atlas nasional. Selain itu juga, DESURTANAL dan KOSURTANAL ‘mati suri’. Setelah peralihan pemerintahan, pada tanggal 17 Oktober 1969, melalui Keppres no. 83/1969 dibentuk Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL). Dengan terbentuknya badan ini, dua badan lain melebur di dalamnya.
Melalui Keppres no 87/1998, dinyatakan bahwa Bakosurtanal adalah Lembaga Pemerintah non-departemen yang bertanggung jawab kepada Presiden, serta dalam kesehariannya berkoordinasi dengan Menristek.
DITTOPAD
Cikal bakal Direktorat Topografi TNI AD (DITTOPAD) adalah kantor ‘Sokuryo Kyoku’ milik tentara Jepang yang diambil alih oleh para pemuda pada tanggal 28 September 1945 dan kemudian menjadi salah satu badan di Kementrian Kehakiman. Pada tanggal 26 April 1946, badan ini diserahkan pada Kementrian Pertahanan. Tanggal ini selanjutnya menjadi hari jadi Topografi TNI AD.
Kembalinya Belanda, yang membonceng Inggris pada masa perang kemerdekaan, juga mendirikan dinas topografi (Top Dienst KNIL) di Jakarta. Seiring dengan pengakuan kedaulatan Indonesia tahun 1950, Inspektorat Topografi milik Indonesia digabungkan dengan Dinas Topografi KNIL (Top Dienst KNIL)
Bekerja sama dengan Australia, DITTOPAD melakukan pemetaan wilayah di Kalbar, Sumatera, Irian Jaya, Maluku dan pulau-pulau di sebelah barat dan timur Sumatera. Sejak 1989, DITTOPAD telah mampu melaksanakan pemetaan secara mandiri dan telah 78% wilayah nasional telah dipetakan.
Tugas utama DITTOPAD adalah membina dan menyelenggarakan penyediaan dan penyajian informasi geografi/medan dalam bentuk peta topografi data dan analisis medan sebagai pendukung tugas TNI AD.
Satu hal yang perlu disimak, ayah tiri Barack Obama: Lolo Soetoro, pernah menjadi perwira DITTOPAD dan mendapat beasiswa untuk meraih Master di Hawaii University. Ketika menempuh pendidikan Master inilah bertemu dengan Ann Dunham, ibu kandung Obama, yang juga menempuh pendidikan di tempat yang sama.
JANHIDROSAL
Jawatan Hidro-Osenografi TNI AL (JANHIDROSAL) adalah salah satu kotama fungsional di TNI AL yang memiliki tanggung jawab terhadap pemetaan navigasi laut Indonesia, dan merupakan satu-satunya institusi yang memiliki tanggung jawab tersebut. Jawatan ini pertama kali dibentuk tahun 1961 untuk dapat melakukan pemetaan laut untuk keperluan militer dan sipil. Dengan semboyan Jala Citra Praja Yodha – Petakan Laut Nusantara untuk kejayaan, menjadikan institusi ini diakui secara internasional. Organisasi Hidro-Oseanografi Internasional (International Hydrographic Organization atau IHO) dan Organisasi Maritim Internasional (International Maritime Organization atau IMO) hanya mengakui peta navigasi laut Indonesia yang dibuat oleh JANHIDROSAL.
Sebagai negara kepulauan, seharusnya JANHIDROS memiliki banyak awak untuk dapat memetakan wilayah Indonesia. Namun kenyataannya, kondisi anggaran TNI tidak dapat memenuhi bagaimana idealnya sebuah institusi hidro-oseanografi. Di samping itu, perlu dibangun budaya organisasi kelas dunia, karena JANHIDROSAL merupakan institusi yang diakui di tingkat dunia.
Hasil survey pemetaan navigasi laut ini banyak digunakan oleh berbagai institusi, khususnya pemerintahan. Pihak militer yang berkepentingan dengan peta navigasi laut ini adalah Dephan, Mabes TNI, TNI AD dan TNI AL. Peta ‘militer’ yang dihasilkan: peta peperangan laut, peta layer untuk kapal selam, peta operasi gabungan, peta pendaratan amfibi, peta ruang pertahanan dan lain sebagainya.
Terkait dengan Sea Lines of Communications (SLOCs), Jawatan ini menyediakan peta laut dan publikasi nautis, yang wajib dimiliki kapal yang berlayar di wilayah Indonesia. JANHIDROSAL sedang menyelesaikan peta navigasi elektronik yang meliputi 3 Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Penyelesaian peta navigasi elektronik wilayah Indonesia harus segera diselesaikan karena IMO telah mencanangkan penggunaan ‘Electronic Navigational Chart’ (peta navigasi elektronik) per tanggal 1 Juli 2010.
Deplu merupakan pengguna peta dari JANHIDROSAL demi kepentingan diplomasi perbatasan. Peta yang dibuat, diakui keabsahannya oleh PBB. Depdagri menggunakan peta JANHIDROSAL untuk penetapan batas wilayah administrative pemerintahan. DKP dan Kementrian KLH menggunakan peta navigasi laut untuk ‘maritime security and marine environmental protection’. BPPT menggunakan peta navigasi untuk kepentingan riset dan pengembangan teknologi kelautan.

Salam…

PIRACY IN THE STRAIT OF MALACCA

Kasus bajak laut di Selat Malaka merupakan kasus yang sukar diberantas. Meskipun telah mengerah kekuatan AL dari 3 negara untuk mengawasi selat sepanjang 900 km (setara dengan 550 mil), tetap saja kasus-kasus pembajakan terjadi. Selat ini ‘mengundang’ bajak laut karena merupakan jalur perdagangan ‘paling sibuk’. Selat Malaka merupakan satu rangkaian penting dalam jalur perdagangan modern, di samping Terusan Suez, pelabuhan-pelabuhan minyak di Teluk Persia, pelabuhan Singapura, Hong Kong, Taiwan, Pusan dan Tokyo. Dengan banyaknya pulau-pulau kecil serta hilir sungai, menjadi Selat Malaka merupakan lokasi ideal untuk bersembunyi dan menyergap kapal dagang.
Dilihat dari sejarah, kasus pembajakan di Selat Malaka bukan sebagai ‘way of life’ akan tetapi sebagai alat politik. Pada abad 14, seorang pangeran asal Kerajaan Sriwijaya: Parameswara dengan bantuan Suku Orang Laut berhasil menguasai Semenanjung Malaka berikut dengan Selatnya dan mendirikan Kesultanan Malaka. Kesultanan ini memainkan peran penting dari abad 15 sampai dengan abad 19 di kawasan Asia Tenggara. Para penjajah dari Eropa: Portugis, Belanda dan Inggris, berusaha untuk mendekati pihak kesultanan dan mencoba mengambil untung dari kedekatan dengan sultan. Dengan adanya ‘jalur rempah-rempah’ (Spicy Road) dan ‘jalur sutra’ (Silk Road) membuat kondisi pembajakan di laut semakin marak.
Pada tahun 1830, kawasan Asia Tenggara dikuasai oleh Inggris dan Belanda. Kedua negara tersebut sepakat untuk memberantas bajak laut serta membuat garis demarkasi yang membatasi kedua daerah koloni. Perjanjian tersebut dikenal dengan nama: Anglo-Dutch Treaty. Garis demarkasi ini masih dipakai oleh Indonesia dan Malaysia sebagai batas kedua negara tersebut.
Now
International Maritime Bureau (IMB) mencatat bahwa kejahatan bajak laut di Selat Malaka merupakan kejahatan laut yang menonjol dengan memberikan kontribusi 40% (110 kasus) dari total kejahatan bajak laut dunia di tahun 2004. Dari 40% tersebut, kawasan Indonesia memberikan ‘kontribusi’ terbanyak terjadinya pembajakan dengan 93 kasus, sementara Malaysia dengan 9 kasus dan Singapura dengan 8 kasus. Menurut IMB, mayoritas bajak laut merupakan WNI. Hal ini terjadi karena AL Indonesia ‘lemah’ dalam menjaga wilayahnya, mengingat lemah dalam persenjataan.
IMB membagi bajak laut ‘modern’ dalam tiga kelompok: kelompok bajak laut yang mencari keuntungan. Kelompok bajak laut yang terkait dengan sindikat kriminal dan kelompok bajak laut ‘terrorist’ yang memiliki motivasi politik tertentu. Kelompok bajak laut yang mencari keuntungan, biasanya mencari target yang mudah dengan cara merampok kapal dan mengambil harta benda ABK. Kelompok bajak laut yang terkait dengan sindikat kriminal, biasanya melakukan operasi dengan penuh perencanaan serta didukung dengan kemampuan, koordinasi serta dana yang kuat. Kelompok ini biasanya mencuri kargo dan menyandera ABK untuk ditukar dengan ransum makanan. Kelompok bajak laut ‘terrorist’ melakukan upaya serupa dengan kelompok ‘kriminal’, namun tujuan membajak kapal lebih pada upaya mencari dana untuk kegiatan ‘terrorist’-nya.
Pada tahun 2004, tiga negara: Indonesia, Malaysia dan Singapura melakukan kerja sama patrol AL di Selat Malaka. Tujuan patrol ini adalah untuk mencegah dan mengurangi kasus bajak laut. Untuk ke depan, Singapura berniat untuk mengundang ‘kekuatan’ internasional untuk membantu dalam pengamanan kawasan ini. Ide ini ditentang oleh Indonesia dan Malaysia.
Pada tahun 2006, AL dan ‘coast guard’ India memberikan bantuan pengamanan dengan memberikan bantuan ‘kekuatan’ kapal perang serta membangun pangkalan UAV di kepulauan Andaman dan Nicobar.

Salam…

PIRACY: IN MODERN AGE

Pada jaman modern ini, istilah ‘piracy’ dibedakan atas dua medium: ‘seaborne piracy’ untuk pembajakan di laut dan ‘airborne piracy’ untuk pembajakan pasawat udara. Istilah ini digunakan untuk membedakan jenis pembajakan serta tindakan yang diambil untuk mengatasinya.
Seaborne piracy atau pembajakan di laut telah menjadi isu internasional. Diperkirakan setiap tahunnya 13 sampai 16 Milyar Dollar AS hilang akibat pembajakan di laut. Adapun kawasan pembajakan di laut yang angker pada saat ini adalah Samudera India, sekitar pesisir pantai Somalia, Selat Malaka dan Perairan Singapura. Selat Malaka dan Perairan Singapura memiliki nilai penting dan dijaga oleh banyak negara timur jauh, selain Indonesia, Malaysia dan Singapura, sebagai penjaga utama. Diperkirakan lebih 50 ribu kapal dagang melewati Selat Malaka.
Aspek Hukum
Bajak laut menjadi catatan tersendiri dalam perkembangan hukum internasional. Tindakan kejahatan bajak laut diusahakan menjadi konsep universal yang diterima oleh semua negara dan menjadi sebuah kejahatan kemanusiaan (hostis humani generis).
Kebanyakan kejahatan bajak laut terjadi di luar teritori suatu negara, sehingga menyulitkan dilakukan penerapan hukum suatu negara. Hanya negara asal kapal bajak laut tersebut yang dapat memberikan hukuman atas tindakan kriminal yang telah dilakukan (extra territorium jus dicenti impune no paretur)
Hukum Laut internasional atau The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) merupakan hukum laut pengganti dari konsep ‘Freedom of the Sea’ yang diberlakukan semenjak abad 17. Di awal abad 20, beberapa negara berkepentingan untuk memperluas klaim wilayah negaranya. Beberapa isu terkait dengan klaim ini adalah perlindungan atas sumber daya mineral, melindungi nelayan dan melindungi dari polusi, baik polusi air, laut dan udara. Pasca Perang Dunia II, banyak negara berlomba-lomba memproteksi wilyahnya. AS memperluas kontrol atas sumber daya alam selain wilayah kontinental. Antara tahun 1946 sampai 1950, Argentina, Chile, Peru dan Ecuador mengklaim hak atas 200 mil laut. Beberapa negara lain mengklaim hak atas 12 mil laut wilayahnya.
Pada tahun 1967, 25 negara masih menggunakan batas 3 mil laut dari garis pantai sebagai batas wilayah negaranya. 66 negara menggunakan batas 12 mil laut sebagai batas negara dan 8 negara menggunakan batas 200 mil laut sebagai batas negara. Indonesia melalui UU no 43 tahun 2008 menggunakan batas 200 mil laut sebagai klaim atas wilayah Indonesia (1).
Menurut UNCLOS tahun 1982 artikel 101, ‘maritime piracy’ didefinisikan sebagai:
Tindakan illegal dengan kekerasan atau menahan atau tindakan merusak, yang dilakukan oleh ABK atau penumpang dari sebuah kapal laut atau pesawat terbang ‘swasta’, dan dilakukan:
-Pada laut lepas, baik terhadap kapal laut maupun pesawat terbang, atau terhadap orang dan property yang ada pada kapal laut ataupun pesawat terbang.
-Melawan sebuah kapal laut, pesawat terbang dan property pada suatu tempat di luar wilayah hukum suatu negara.
Melakukan tindakan partisipasi dalam suatu operasi (militer) atas suatu kapal atau sebuah pesawat, yang menyebabkan terjadinya sebuah tindakan pembajakan.
Tindakan apapun yang sejenis dengan apa yang telah disebutkan pada point sebelumnya.
Kehidupan Bajak Laut
Dalam beberapa cerita klasik, digambarkan bajak laut sebagai pemberontak, cerdas secara tim dan tidak birokratif. Selalu digambarkan dengan bendera Jolly Roger yang terkenal dan dikibarkan ketika akan melakukan pembajakan.
Pada kenyataannya, para bajak laut hidup dalam kemiskinan dan mati muda. Meskipun demikian, mereka mengembangkan sistem demokrasi secara terbatas. Kapten kapal dan kepala logistik (Quartermaster) dipilih dari ABK yang ada. kapten kapal merupakan orang yang jago ‘tempur’ dan dapat dipercaya. Kepala logistik, pada saat tidak ada ‘pertempuran’, dapat dianggap sebagai pemimpin kapal kedua setelah kapten kapal.
Hasil jarahan sebagai bajak laut kebanyakan adalah makanan, air, miras, senjata, atau pakaian. Hal lain yang mereka curi adalah barang rumahan seperti sabun. Tidak seperti dalam cerita klasik, mereka tidak pernah menguburkan hasil jarahannya.
Para bajak laut mengembangkan sistem hierarki pada sistem pembagian hasil jarahan. 50% dari hasil jarahan dikuasai oleh kapten kapal. Sisanya dibagi untuk ABK ‘first mate’, ‘ship master’ (navigator, tukang kayu, boatswain dan penembak), dan ‘plank owner’ (para pemilik saham kapal bajakan).
Para bajak laut beroperasi di negara-negara berkembang, dimana hanya memiliki kekuatan AL yang lemah dan berdekatan dengan jalur perdagangan. Pada akhir Perang Dingin, organisasi bajak laut semakin berkembang, karena keterbatasan anggaran AL serta meningkatnya perdagangan. Bajak laut modern sering kali terhubung dengan sindikat kriminal dan beroperasi dalam kelompok-kelompok ‘kecil’. Bajak laut terdiri ‘tim penyerang’ (4 sampai 10 bajak laut) dan ‘tim pendukung’ (sekitar 70 bajak laut)
In the Next
Seperti telah diungkapkan sebelumnya, pembajakan di laut telah menghilangkan sekitar 13 sampai 16 Milyar Dollar AS per tahun. Pantai sekitar Somalia menjadi salah satu ‘hot spot’ yang sudah sangat mengkhawatirkan dan mengganggu jalur perdagangan yang melewati area tersebut.
Contoh kasus yang masih hangat adalah pembajakan MV Faina yang terjadi pada tanggal 25 September 2008. Kapal roro yang mengangkut persenjataan untuk Pemerintah Kenya, diserang oleh sekitar 50 bajak laut Somalia. Para pembajak ini menyebut dirinya ‘Central Regional Coast Guard’, membajak kapal tersebut dan meminta uang tebusan. Setelah 5 bulan disandera, kapal tersebut dibebaskan pada tanggal 5 Februari 2009 dengan tebusan sebesar 3,2 Juta Dollar AS. Pada pembajakan ini, terlihat pembajak sudah menggunakan peralatan dan senjata modern seperti hand-phone satelit, speedboat, assault rifles, shotgun, pistol, mounted machine gun, RPG dan grenade launcher.
Untuk mengatasi masalah bajak laut di wilayah pantai Somalia, dibentuk Combined Task Force 150 (CTF-150). CTF-150 merupakan koalisi multinasional satgas AL dari beberapa negara dengan basis di Djibouti. Negara-negara yang turut berpartisipasi dalam satgas ini: AS, Inggris, Kanada, Denmark, Perancis, Jerman, Pakistan, Australia, Italia, Belanda, Selandia Baru, Portugal, Spanyol dan Turki. Bagi AS, operasi ini merupakan bagian dari Operation Enduring Freedom – Horn of Africa (OEF-HOA). Sementara Uni Eropa melakukan koordinasi antar negara anggotanya untuk tergabung dalam satgas ‘Operation Atalanta’.
Di Selat Malaka, International Maritime Bureau (IMB) melaporkan semakin meningkatnya serangan bajak laut yang terjadi. Menurut catatan, dari 251 kejadian, 70 kejadian terjadi di perairan Indonesia. Kapal tanker minyak dan gas menjadi sasaran paling popular dengan 67 kali serangan. Dengan semakin meningkatnya serangan bajak laut di Selat Malaka, diduga negara-negara yang memiliki kepentingan dengan Selat Malaka seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Australia dan Cina, telah mengirimkan ‘tim bayangan’ untuk mengawal kapal-kapal dagang mereka. Apalagi sebagian dari negara tersebut memiliki doktrin pertahanan 1000 mil laut. Krisis ekonomi yang terjadi saat ini akan mendorong semakin maraknya kasus bajak laut di Selat Malaka. Apabila tidak dapat diatasi oleh AL dari tiga negara: Indonesia, Malaysia dan Singapura, bukan mustahil akan mengundang negara-negara yang selama ini hanya mengirimkan ‘tim bayangan’, mengirimkan kekuatan tempurnya ke Selat Malaka.

Salam…

MERCENARY: THE BIG PLAYER – 3

DynCorp International awalnya adalah dua perusahaan yang dibentuk pada tahun 1946: California Eastern Airways, berfokus pada bisnis angkutan udara dan Land-Air Inc, berfokus pada pemeliharaan pesawat. Pada tahun 1948, California Eastern Airways bangkut dan asetnya diambil alih oleh Air-Land Inc. Saat ini bermarkas di Falls Church, Virginia dan Fort Worth, Texas.
Dengan berbasiskan kekuatan udara, DynCorp merupakan salah satu PMC terbesar, dimana 96% pendapatannya (Total USD 2 Milyar) berasal dari pemerintah AS.
DynCorp dapat ditelusuri jejaknya bersama keberadaan militer AS dalam beberapa peperangan, seperti Bolivia, Bosnia, Somalia, Angola, Haiti, Colombia, Kosovo dan Kuwait. Di Afghanistan, DynCorp menyediakan pengawalan bagi Presiden Hamid Karzai. DynCorp juga memberikan pelatihan bagi polisi Afghanistan dan Irak.
Untuk ‘service’ bagi negara di luar AS, mereka memberikan pelatihan militer, perang anti-narkotika, transportasi udara, misi pengintaian, SAR, evakuasi medis udara, perawatan pesawat tempur
Armada
Armada yang dimiliki oleh DynCorp adalah helicopter tempur (UH-1H Iroquois, Bell 212 Huey dan T-65 thrush), sejumlah pesawat tempur, oil spill response vessels, flagship, Global Fleet Sales dan Bus.
Kontroversi
Pada awal tahun 1990, AS mengundang keterlibatan PMC untuk membantu Tentara Kolombia dalam memerangi kartel narkoba. DynCorp mendapatkan kontrak senilai USD 1,2 Juta tersebut dan ikut memerangi kartel tersebut. Namun keberadaanya di Kolombia banyak dikritik karena arogan dan sering sekali bertempur jika dibandingkan dengan Tentara Kolombia.
Di Irak, DynCorp terlibat dalam ‘korupsi’ dan kontak senjata yang tak perlu. Audit pemerintah AS atas berbagai proyek yang dikerjakan DynCorp menunjukkan ketidak becusan DynCorp, seperti pembangunan kolam renang ukuran olimpiade pada markas polisi Irak dan pelatihan militer bagi Polisi Irak. Melakukan kontak senjata dan membunuh seorang supir taksi yang tidak bersenjata.
3 operator DynCorp terbunuh di Jalur Gaza dalam tugas pengawalan diplomat AS.
Pada perang Bosnia, beberapa oknum operator DynCorp terlibat dalam perdagangan manusia serta perdagangan seks. Kasus ini mendorong Dephan AS untuk membuat proposal pelarangan keterlibatan PMC dalam perdagangan manusia untuk pelacuran dan perbudakan.

Salam…

MERCENARY: THE BIG PLAYER – 2

Blackwater Worldwide atau sekarang dikenal sebagai Xe Worldwide adalah salah satu PMC yang tangguh. Didirikan pada tahun 1997 oleh para mantan anggota US Navy SEALs: Erik Prince dan Al Clark. Al Clark sendiri keluar dari Blackwater tahun 2000, dan mendirikan PMC sendiri: Special Tactical Systems.
Berlokasi di dekat Fort Bragg, Negara bagian North Carolina, AS, XE mengoperasikan sebuah fasilitas pelatihan taktik militer, yang diklaim sebagai tempat pelatihan militer terbesar di dunia. Setiap tahunnya, Xe melatih lebih dari 40.000 orang. Sebagian peserta latihan tersebut berasal dari militer AS, militer asing dan kepolisian.
Xe Worldwide saat ini merupakan salah satu PMC yang mendapat kontrak terbesar dari Deplu AS pasca invasi AS ke Irak. Lebih dari 90% pendapatannya didapat dari proyek pemerintah AS. Proyek pemerintah AS yang diberikan pada Xe, lebih banyak diberikan melaui penunjukan langsung. Hal ini terjadi karena kuatnya lobi ke pemerintahan Bush, dimana sang pemilik, Erik Prince telah merintis hubungan dengan Bush Senior dan terus dilanjutkan ke Bush Junior, ketika menjadi Presiden AS.
Perubahan fokus pemerintahan AS atas Irak dan penolakan pemerintahan Irak untuk memberikan lisensi operasi, diduga mendorong Xe melakukan perubahan besar-besaran. Dimulai dengan perubahan nama dari Blackwater Worldwide menjadi Xe Worldwide pada tanggal 13 Februari 2009, disusul dengan perubahan top manajemen. Sang pemilik, Erik Prince, meninggalkan kursi CEO dan menjadi ketua dewan komisaris. Gary Jackson, yang selama ini menjadi President Director juga keluar dari jajaran direksi. Kursi top manajemen Xe diberikan pada Joseph Yorio, mantan Vice President DHL, yang selanjutnya menjadi Presdir Xe dan Danielle Esposito, ‘orang dalam’ Xe yang telah berkarir lebih dari 10 tahun, yang selanjutnya menjadi Chief Operating Officer dan Executive Vice President. Penunjukan ini dipandang tepat, karena keduanya memiliki ‘sense of war’s business’. Joseph Yorio adalah mantan perwira pada pasukan khusus AD AS (USASF), yang juga mempunyai business skill yang teruji di DHL. Danielle Esposito, seorang wanita berusia 32 tahun dan merintis karir dari bawah di lingkungan Xe.
Kiprah di Irak
Pada tahun 2003, Blackwater memperoleh kontrak senilai USD 21 Juta melalui penunjukkan langsung pemerintah AS, untuk mengawal Ketua Otoritas Irak: Paul Bremer.
Pada tanggal 31 Maret 2004, 4 operator Blackwater diserang dan terbunuh di Fallujah. Kejadian ini merupakan salah satu pemicu pertempuran Fallujah pertama. Blackwater terkesan lepas tangan atas gugurnya 4 operator mereka.
Pada Bulan April 2004, menindak lanjut peristiwa gugur beberapa operator di Fallujah, tim kecil Blackwater bersama USMC menahan lebih dari 400 orang yang diduga terlibat dalam penyerangan tersebut.
Sejak Juni 2004, Blackwater menerima bayaran lebih dari USD 320 juta dari USD 1 milyar, yang merupakan budget Deplu AS untuk jasa pengamanan diplomat AS di wilayah konflik, termasuk Irak.
Pada tahun 2006, Blackwater memenangkan kontrak jasa pengamanan diplomat AS di Irak, dimana jumlah diplomat AS di Irak merupakan jumlah terbanyak diplomat AS yang ditugaskan pada suatu tempat.
Pada tanggal 16 September 2007, operator Blackwater membunuh 17 penduduk Irak, dimana 14 orang diantaranya ditembak tanpa sebab.
Pada November 2008, Deplu AS mengeluarkan ijin pada Blackwater untuk dapat mengapalkan ratusan senjata otomatis bernilai milyaran dollar ke Irak. Ijin ini diduga disalah gunakan dan banyak senjata tersebut ‘lari’ ke pasar gelap.
Fakta lain kiprah Blackwater di Irak adalah mereka merekrut kurang lebih 21 ribu mantan pasukan khusus, prajurit regular dan petugas penegak hukum untuk bertugas di Irak. Diungkapkan bahwa, para operator Blackwater yang mengawal Paul Bremer, Ketua Otoritas Irak, adalah berasal dari Bosnia, Filipinos, dan Chile. Antara tahun 2005 sampai September 2007, operator Blackwater terlibat dalam 195 insiden penembakan, diman 163 kasus didahului oleh penembakan operator Blackwater.
Kiprah lain
Blackwater ikut membantu dalam bencana Katrina. Mereka membantu menyediakan pesawat pengangkut, jasa pengamanan, angkutan logistik dan transportasi. Blackwater juga mem-BKO-kan 164 operatornya di bawah Departemen Keamanan Dalam Negeri (Department of Homeland Security). Sebagai tanda terima kasih, Blackwater mendapatkan ‘hadiah’ kontrak penunjukan langsung dalam pembangunan pasca badai Katrina. Penunjukan ini menuai protes dari masyarakat.
Blackwater merupakan satu dari lima perusahaan yang membantu penyediaan perlengkapan serta membantu operasional kantor Counter-Narcotics Technology Program, salah satu program yang diadakan oleh Dephan AS.
Tahun 2005, Blackwater dikontrak untuk melatih pasukan komando Azerbaijan: Naval Sea Commando. Mendapatkan kontrak dari Jepang untuk mengawal radar sistem: AN/TPY-2.

Salam…

MERCENARY: THE BIG PLAYER – 1

Aegis Defense Service adalah sebuah PMC berbasis di London, Inggris dan memiliki kantor perwakilan luar negeri di Afghanistan, Bahrain, Irak, Kenya, Nepal dan AS. Aegis memiliki spesialis pada ‘security and risk management solution’. Jasa tersebut dapat disesuaikan dengan kepentingan klien. Klien Aegis adalah pemerintah, badan internasional dan korporasi. Aegis terdaftar sebagai salah satu kontraktor aktif di PBB, salah satu penyedia jasa pengamanan untuk pemerintah AS dan penasehat keamanan pada Lloyds Joint War Risk Committee.
Pada tahun 2004, International Peace Operations Association, sebuah lembaga kumpulan PMC, meminta Aegis untuk menjadi anggota. Pengajuan aplikasi keanggotaan tersebut ditentang oleh pesaingnya yang berasal dari Inggris. Aegis merupakan pendiri British Association of Private Security Companies (BAPSC), yang merupakan pelobi untuk regulasi perusahaan jasa keamanan di Inggris. Juga menjadi anggota pada perkumpulan PMC di Irak, PSCAI.
Aegis membagi bisnisnya atas tiga divisi bisnis: Aegis Research and Intelligence (ARI), Aegis Technical Services (ATS) dan Aegis Security Operations (ASO). ARI memberikan jasa informasi geo-politik, laporan investigasi untuk korporasi, institusi dan pemerintah. ATS memiliki spesialisasi pada audit keamanan, pelatihan teknik pengamanan, pelacakan rekam jejak seseorang, memiliki kapabilitas pengintaian dan anti-pengintai serta penyediaan alat-alat keamanan. ASO memberikan jasa analisis antisipasi atas geo-politik, kejahatan keuangan, korupsi, teroris dan kejahatan terorganisasi.
Pada tahun 2005, Aegis memperkuat bisnisnya dengan mengakuisisi Rubicon International, sebuah perusahaan penyedia jasa keamanan untuk kalangan terbatas.
Keberadaan beberapa mantan petinggi militer yang duduk pada dewan komisaris dan Direksi, memperkuat lobi Aegis kepada pemerintah. Tidak heran, Aegis mendapatkan kontrak dari pemerintah Inggris maupun AS, akibat lobi yang dilakukan oleh para mantan petinggi militer tersebut.
Keberadaan di Irak
Aegis mendapatkan kontrak senilai USD 293 Juta selama tiga tahun dari Dephan AS untuk membantu pengamanan pada program rekonstruksi Irak.
Aegis juga membentuk badan amal untuk membiayai program pembangunan di sekitar area di luar ‘area resmi’ yang masuk pada program rekonstruksi.
Pada kontrak terpisah, Aegis menjalankan pengawasan atas program ‘Oil for Food’, pengamanan untuk pemilu Irak.

Salam…

MERCENARY: SOLDIER OF FORTUNE

Menurut definisi pada protokol tambahan Konvensi Genewa tahun 1949, yang diterbitkan terkait dengan pasal 47, Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional pada tahun 1977 disebutkan bahwa tentara bayaran itu:
> Seseorang yang direkrut secara khusus, baik warna lokal maupun asing, untuk dilibatkan dalam konflik bersenjata.
> Ambil bagian langsung dalam peperangan yang terjadi
> Termotivasi ambil bagian oleh ajakan, perjanjian khusus, atas nama partai/pihak yang terlibat konflik, dengan sistem pembayaran sebagai kompetensi atas fungsinya sebagai kombatan atau bagian khusus dari angkatan bersenjatanya.
> Namun demikian, yang bersangkutan bukanlah warga negara dari negara dari pihak yang membayarnya.
> Begitupun, ia atau mereka bukanlah anggota dari angkatan bersenjata dari pihak yang terlibat konflik
> Dan, ia juga tidak dikirim oleh negara dimana partai yang menyewanya terlibat konflik.

Regulasi ini kemudian dilengkapi dengan resolusi PBB no. 44/34 tentang Konvensi Internasional menentang rekrutmen, peggunaan, pendanaan dan pelatihan tentara bayaran. Resolusi ini dikenal sebagai UN Mercenary Convention.
Dengan pengertian ini, motivasi mercenary adalah uang. Istilah mercenary seringkali berkonotasi negatif. Terkadang juga tidak ada perbedaan antara istilah ‘mercenary’ dengan ‘foreign volunteer’, dimana motif utama menjadi prajurit pada ketentaraan asing tidak jelas. Sebagai contoh, French Foreign Legion dan Gurkha tidak dapat digolongkan sebagai pasukan mercenary pada hukum peperangan, meskipun kenyataannya persyaratan pada pasal 47 protokol tambahan Konvensi Genewa tahun 1949, sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya, memenuhi semua persyaratan.
Kedua regulasi ini tidak bergigi di banyak negara. Dengan semakin tinggi resiko konflik serta gencarnya kampanye HAM, membuat banyak negara ‘menutup mata’ atas berbagai keberadaan Private Military Company (PMC). Keberadaannya juga memberikan keuntungan bagi negara-negara yang memang suka melakukan intervensi ke negara lain. Dengan penggunaan PMC, jelas negara ‘penyewa’ PMC terbebas dari tuntutan secara hukum dari negara yang diintervensi. Murah, efisien dan kompetensi adalah ‘keunggulan’ kompetitif lain PMC, jika dibandingkan dengan memelihara pasukan.
Klasifikasi Tentara Bayaran
Untuk menghindari kerancuan istilah serta efek politik yang dapat ditimbulkannya, maka Deplu Inggris mengeluarkan laporan: Private Military Companies: Options for Regulation, di tahun 2002. Laporan ini ditujukan untuk DPR-nya Inggris: House of Commons. Pengklasifikasian ini penting agar status hukum jelas.
Klasifikasi tentara bayaran yang direkomendasikan oleh laporan tersebut:
> Mercenary (tentara bayaran)
> Volunteers (Sukarelawan)
> Servicemen enlisted in foreign armies (kesatuan militer resmi suatu negara)
> Defense Industrial Companies (Personel industri pertahanan)
> Private Military Company (Perusahaan jasa pengamanan)

Pasukan Gurkha yang mengabdi pada Inggris, French Foreign Legion yang mengabdi pada Perancis, Spanish Legion yang mengabdi pada Spanyol, dan Swiss Guard yang mengabdi pada Vatican, diklasifikasikan sebagai servicemen enlisted in foreign armies.
Seiring dengan perkembangan jaman serta ‘jasa’ yang diberikan semakin beragam, istilah tentara bayaran sendiri mulai berubah. Saat ini, banyak di antara mereka menggunakan istilah ‘private military corporation’, ‘private military firm’, ‘military service provider’, dan ‘private military industry’.
Simbiosis Mutualisme
Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, keberadaan PMC cukup banyak menolong negara-negara yang memiliki ‘nafsu’ untuk intervensi ke negara lain. Cukup dengan membayar PMC, ‘urusan’ menjadi beres. Apabila PMC mengalami kegagalan, maka negara yang menyewa PMC dapat cuci tangan. Istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan hubungan ini adalah ‘plausible deniability’ atau penyangkalan yang masuk akal.
Adapun fasilitas yang diberikan PMC adalah pelatihan militer, penjagaan fasilitas di daerah rawan konflik, pengiriman peralatan perang, operasi intel, dan pengawalan tokoh penting.
High risk- high gain, itulah bisnis PMC. Dengan resiko nyawa, PMC mendapatkan kontrak-kontrak bernilai milyaran dolar AS. PMC ternama umumnya berbasis di AS, Inggris, Perancis, Israel, dan Afrika Selatan. Wilayah operasinya di Afrika, Amerika Selatan, Asia, Timur Tengah dan Balkan. Biasanya, mereka datang mnyertai atau setelah kekuatan militer sebuah negara datang oleh suatu kekuatan militer.
Perlu tidaknya PMC akhirnya berpulang pada para penggunanya. Jasa yang ditawarkan para PMC sangat tidak terbatas, di satu sisi dapat memberikan keuntungan bagi para penyewanya. Di sisi lain, kontrol hukum atas PMC ini sulit dilakukan.
Masa Depan
Keberadaan PMC erat kaitannya dengan upaya perebutan sumber-sumber energi di berbagai wilayah. Bahkan perusahaan tambang terkenal sekaliber Halliburton, Exxon, pun memiliki bisnis PMC. Hal ini wajar, karena bisnis energi bernilai milyaran dolar AS dan mengundang banyak pihak untuk menguasai sumber-sumber tersebut.
Pasca invasi AS ke Irak tahun 2003, bisa jadi acuan dalam pemanfaatan PMC di masa depan. Guna mengurangi korban di tentara regular serta tekanan politik atas pemerintah, pemerintah AS lebih menyukai menggunakan jasa keamanan swasta yang ditawarkan para PMC. Pengembangan kekuatan militer representasi dianggap penting karena adanya keyakinan bahwa perang masa depan akan berciri ‘low-intensity’ atau perang gerilya. Jika dilakukan oleh negara, maka hal ini akan menguras tenaga dan biaya. Akan lebih baik dikerjakan oleh PMC yang dapat dikerjakan dengan efisien, murah dan mengurangi tekanan politik atas pemerintah.
Efisien dan murah yang menjadi ciri khas PMC. Untuk menjadi efisien, PMC merekrut prajurit-prajurit berkualifikasi ‘Special Force’ dan memiliki pengalaman sebagai prajurit pada pasukan-pasukan elit kelas dunia. Kemampuan seorang prajurit berkualifikasi Special Force dapat di setarakan dengan kemampuan tiga sampai lima prajurit reguler. Memiliki pengalaman di pasukan elit kelas dunia menjadi faktor pertimbangan lain yang menentukan. Pasukan-pasukan elit kelas dunia seperti Navy Seals, British SAS atau FFL selalu menjadi ujung tombak negaranya dalam berbagai penugasan di seluruh belahan dunia. Pengalaman penugasan inilah yang dimanfaatkan oleh PMC.

Salam…

MARINES CORPS: IDMC ‘ELITE’ TROOP – 3

Regu Pandu Tempur (battalion recon team) atau disingkat RUPANPUR adalah unit dalam batalyon infanteri marinir, yang didesain mampu bergerak cepat ke garis depan dan menjadi mata dan telinga bagi batalyonnya. Pengintaian, sabotase, peninjau depan, pengumpul data intel, pengarah bantuan tembakan (forward controller) adalah sebagian tugas yang diemban oleh Rupanpur ini. Sebelumnya istilah Rupanpur digunakan, digunakan nama Regu Penyelidikan Lapangan Marinir (Rulidiklap).

Setiap Rupanpur di yonif marinir beranggotakan 14 orang terdiri dari dua bintara dan 12 tamtama. Setiap personel memiliki kemampuan merata mencakup tembak runduk, senjata bantuan, senapan mesin, bahan peledak dan komunikasi. Regu ini langsung di bawah kendali Pasi 1 dengan supervisi Danyon.

Seleksi dan pelatihan

Calon anggota regu ini menjalani seleksi awal di tingkat batalyon. Seleksi awal di tingkat batalyon ini langsung dipimpin oleh Danyon. Seleksi awal meliputi tes fisik, mental dan psikotes. Di samping penilaian atas inisiatif yang tinggi serta jiwa kepemimpinan, juga menjadi pertimbangan kelulusan.

Materi pelatihan Rupanpur terdiri dari: pemantapan kemampuan operasi darat, materi kelautan, Rupanpur dalam serangan, Rupanpur dalam pertahanan, dan materi kombinasi.

Pemantapan kemampuan operasi darat dilakukan di Puslatpur Marinir Antralina, Sukabumi. Materi yang diajarkan antara lain: ilmu senjata, patrol, navigasi darat, mobud, air supply, dan pandu heli.

Materi kelautan di lakukan Pangandaran, dimana diajarkan antara lain: teknik menembus gelombang, renang laut, mengemudikan motor temple, menembak di atas perahu karet sampai long range navigation.

Materi Rupanpur serangan dan pertahanan merupakan materi dimana setiap siswa berlatih dalam regu untuk melakukan serangan maupun melakukan pertahanan.

Materi kombinasi merupakan materi kasus yang harus dipecahkan oleh para siswa dalam suatu regu.

Pelatihan Rupanpur ini bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan dan keterampilan prajurit Rupanpur dalam antisipasi penugasan.

Oorah…

MARINES CORPS: IDMC ‘ELITE’ TROOP - 2

Batalyon Intai Amfibi atau dikenal dengan nama Yon Taifib berdiri pada tanggal 13 Maret 1961 dengan nama KIPAM (Kesatuan Intai Para Amfibi). Pendirian ini berdasarkan Skep Komandan KKO no 47/KP/KKO/1961. Pendirian KIPAM diperlukan karena KKO (nama Kormar pada waktu itu), merasa perlu sebuah pasukan khusus yang dapat melakukan pengumpulan data intel serta tugas ‘khusus’ yang tidak dapat dilakukan oleh satuan biasa. KIPAM berada di bawah pembinaan Yon Markas Posko Armatim-1.

Pada tanggal 25 Juli 1970, KIPAM berubah menjadi Yon Intai Para Amfibi. Setahun kemudian, 17 November 1971, Yon Intai Para Amfibi berubah menjadi Kesatuan Intai Amfibi. Kemudian terjadi perubahan menjadi Batalyon Intai Amfibi (Yon Taifib) dan di bawah koordinasi Resimen Bantuan Tempur Kormar. Seiring dengan perkembangan Kormar, per 12 Maret 2001, Yon Taifib berdiri sendiri dan langsung dibawah kendali Pasukan Marinir. Status pasukan khusus TNI AL diberikan melalui Skep KSAL no Skep/1857/XI/2003 per tanggal 18 November 2003.

Sejarah

Pada akhir tahun 50-an, para petinggi KKO melontarkan ide perlu adanya satuan khusus yang dapat dikirim ke wilayah musuh untuk mengumpulkan data intel seputar situasi dan kondisi terkini pantai yang bakal dijadikan sasaran pendaratan. Berkaca pada operasi amfibi yang dilakukan pada Perang Dunia II, Perang Korea, Operasi Indra (tahun 1953) dan Operasi militer menumpas PRRI, kedua operasi tersebut melibatkan KKO, maka kebutuhan satuan berkualifikasi intai amfibi dirasa mendesak.

Karena tidak memiliki kemampuan membangun pasukan khusus, maka secara rahasia KKO mengirimkan dua personelnya untuk menimba ilmu pada Royal Marine yang bertugas di Semenanjung Malaya. Selain itu juga, KKO mengirimkan perwiranya ke Sekolah Para Komando AD di Batujajar dan Wing Para AURI di Lanud Sulaiman, Bandung. Setelah dirasa cukup personel, maka dibentuk Kesatuan Intai Para Amfibi (KIPAM) pada tanggal 13 Maret 1961. Para personel yang menimba ilmu di luar TNI AL, kemudian ditugaskan untuk membentuk Sekolah Intai Para Amfibi KKO (SIPAMKO). Alumni pertama Sipamko langsung terjun dalam operasi Jayawijaya, yang merupakan bagian dari Operasi Trikora, guna merebut Irian Barat.

Untuk mengasah kemampuan, empat personel KIPAM bersama enam personel Kopaska berlatih ilmu selam tempur pada Armada Pasifik AL Uni Sovyet di Vladivostok. Setahun kemudian, bersama dengan prajurit KKO non-Kipam berlatih ilmu yang sama di USMC Landing Force Training Unit di Coronado, AS. Dengan semakin banyaknya lulusan Sipamko, maka pimpinan KKO mengubah kepanjangan Kipam menjadi Kompi Intai Para Amfibi.

Ketika Resimen chusus Tjakrabirawa dimekarkan, KKO kebagian jatah untuk mengirimkan satu Batalyon. Batalyon KKO ini dinamai Bataljon Kawal Kehormatan-2. Agar disegani, pimpinan KKO ‘menyelipkan’ satu peleton KIPAM di dalamnya.

KIPAM juga berkiprah dalam Operasi Dwikora dalam upaya menghalangi berdirinya Federasi Malaya.

Di awal orde baru, KIPAM mengalami pemekaran menjadi Bataljon Intai Para Amfibi pada 25 Juli 1970. Penggunaan nama ini tidak bertahan lama. Enam belas bulan kemudian berubah menjadi Kesatuan Intai Amfibi. Beberapa saat sebelum ABRI menggelar Operasi Seroja, nama Kesatuan Intai Amfibi diubah lagi menjadi Batalyon Intai Amfibi dengan home base di Surabaya.

Yon taifib yang semula berada di bawah komando Men Banpur 1 Marinir, kemudian dialihkan menjadi di bawah komando Pasukan Marinir-1, seiring dengan pemekaran Korps Marinir. Pembentukan Pasukan Marinir-2, juga diiringi dengan pembentukan Yon Taifib-2.

Tugas Pokok

Yon Taifib memiliki tugas pokok yaitu mengumpulkan info intel seputar kawasan pantai yang bakal didarai oleh pasukan induk. Kegiatan ini dilakukan sebelum, selama pendaratan dan sesudah pendaratan. Dengan tugas ini, maka setiap personel Yon Taifib mampu merencanakan dan melaksanakan misi pengintaian pada setiap operasi amfibi. Cakupan wilayah pengintaian meliputi 12 km dari garis pantai di saat air laut surut.

Yon Taifib mempunyai tugas pokok membina dan menyediakan kekuatan serta membina kemampuan unsur-unsur amfibi maupun pendaratan darat. Selain itu, melaksanakan tugas-tugas operasi khusus dalam rangka pelaksanaan operasi pendaratan amfibi, operasi oleh satuan TNI AL atau tugas-tugas lainnya dengan perintah Panglima TNI.

Organisasi

Ada 2 Yon Taifib masing-masing di bawah Pasmar I dan II. Batalyon ini dipimpin seorang mayor senior atau letkol dan memiliki kualifikasi Taifib.para Dan Yon ini bertanggung jawab langsung ke Dan Pasmar. Diperkirakan saat ini jumlah total prajurit Taifib adalah 1400 marinir dengan 85% adalah kombatan.

Dalam penugasannya, personel Taifib dibagi dalam 1 regu yang komposisinya berbeda dengan 1 regu marinir biasa. Dalam regur Taifib, terdiri dari 7 orang yang memiliki kemampuan ‘komando’.

Seleksi, Rekrutmen dan Pelatihan

Seleksi untuk menjadi anggota Yon Taifib berlangsung sangat ketat dan keras. Sebab mereka memiliki kontribusi besar dalam kesuksesan sebuah operasi amfibi. Prajurit yang dapat mengikuti seleksi adalah prajurit yang telah mengikuti pendidikan dasar tempur khas marinir. Prajurit yang mengikuti seleksi, berasal dari seluruh satuan marinir. Mereka harus lulus tes kesehatan, kesamaptaan dan psikologi. Maksimal umur untuk dapat ikut seleksi ini adalah 26 tahun.

Pelatihan calon prajurit Taifib dibagi dalam beberapa tahapan, yang mencakup medan darat, laut, udara dan bawah air. Setiap pelatihan dikenakan sistem gugur, sehingga prajurit yang berhasil lolos dari semua tahapan adalah prajurit unggulan. Pendidikan Taifib dilaksanakan selama hampir 9 bulan di Pusdik Marinir dan selanjutnya di Puslatpur Marinir, Karang Tekok-Situbondo.

Pada tahap pertama, diajarkan materi indoktrinasi dan orientasi dasar intel Amfibi selama 1,5 bulan. Pada tahap ini, para siswa menerima kembali perpeloncoan khas marinir dalam bentuk lebih keras. Lebih keras dari prajurit biasa karena mereka adalah calon anggota pasukan khusus.

Pada tahap kedua, para siswa menerima materi pertempuran darat: gerilya, anti-gerilya, patrol jarak jauh, pengintaian, sabotase, raid darat, pengamanan VVIP, penanggulangan terror, navigasi darat, lintas medan, combat SAR dan Rappelling.

Tahap ketiga, diberikan materi kelautan dan dilakukan praktek lapangan di daerah pantai. Materi lain yang diberikan adalah selam kedalaman, selam tempur, infiltrasi bawah air, demolisi bawah air, sabotase bawah air, selam SAR, renang jarak sedang dan jauh, serta pengintaian Hidrografi.

Pada tahap keempat, diberikan materi udara seperti: Rappelling, Mobud, Stabo/SPIE, helly water jump, pandu para, Air Supply, Free Fall, Terjun statik, free fall laut, dan lain-lain.

Pada tahap kelima, adalah materi kasus, dimana materi yang telah diajarkan dijadikan satu. Apabila lolos dari tahapan ini, maka siswa dinyatakan lulus.

Pasca kelulusan, para personel Yon Taifib dapat melanjutkan pendidikan spesialisasi ke tingkat madya dengan mengikuti berbagai kursus yang diselenggarakan di lingkungan Korps Marinir, TNI AL dan kesatuan TNI lainnya. Jenis kursus tingkat lanjut yang banyak dipilih adalah kursus medis, terjun payun, tembak runduk, lawan terror, teknik pertempuran bawah air, pandu tempur (pathfinder) dan pertahanan pangkalan.

Ciri khas Taifib

Selain brevet tri media yang digunakan oleh setiap prajurit Taifib, ciri khas lain adalah tali kur, topi kain berwarna krem cerah berlogo brevet tri media dan tulisan IPAM, dan pada pisau komando, di ujung pangkal sarung pisau, terdapat brevet tri media dikitari lingkaran putih bertuliskan Intai Amfibi Marinir. Tradisi tali kur dimulai sejak tahun 1961 dan digunakan oleh setiap prajurit. Tali kur harus ditanggalkan apabila tidak bertugas di Yon Taifib.

Oorah…

MARINES CORPS: IDMC ‘ELITE’ TROOP - 1

Detasemen Jala Mengkara atau biasa disingkat Denjaka adalah sebuah detasemen pasukan khusus TNI AL yang berbasis marinir dan dibina oleh Kormar. Jala Mangkara yang berarti pengawal samudera adalah nama yang digunakan berdasarkan Skep KSAL no. Skep/42/VII/1997 tanggal 31 Juli 1997. Sebelumnya, nama yang digunakan adalah Pasukan Khusus Laut (PASUSLA) yang pendirian serta penggunaannya berdasarkan Skep KSAL no Skep/2848/XI/1982 tanggal 4 November 1982. Tanggal 4 November ditetapkan sebagai hari jadi Denjaka.

Denjaka memiliki tugas pokok membina kemampuan antiteror dan antisabotase di laut dan pantai serta kemampuan klandestin laut. Oleh karena itu, maka personel Denjaka juga direkrut dari personel Kopaska, di samping merekrut marinir dari Yon Taifib.

Seleksi, Rekrutmen dan Pelatihan

Tidak semua prajurit TNI AL diijinkan mengikuti seleksi calon prajurit Denjaka, meskipun ia berstatus anggota Yon Taifib ataupun Kopaska. Selain mendapat ijin dari atasan, ia harus memiliki masa tugas minimal 2 tahun dan tidak pernah berbuat tercela. Memiliki fisik yang prima dan memiliki kestabilan emosi yang tinggi. Usia maksimal seorang tamtama untuk bergabung dengan Denjaka adalah 30 tahun. Untuk Bintara dan perwira adalah 33 tahun. Sementara untuk tim markas maksimal berusia 34 tahun.

Persyaratan ‘wajib’ bagi marinir adalah harus memiliki kualifikasi para dan intai ampibi (IPAM) dan bagi non-marinir sudah lulus kualifikasi Kopaska. Setelah lulus dari serangkaian tes tersebut, maka mereka akan mengikuti Kursus Petanggulangan Teror Aspek Laut (PTAL) selama 6 bulan.

Materi pendidikan pada PTAL tidak banyak berbeda dengan unit komando lainya di lingkungan TNI. Yang menjadi pembedanya adalah lebih banyak penekanan aspek laut pada materi pendidikannya. Mereka diajarkan materi airborne, combat diver, combat swimmer, penggunaan rubber boat, CQB, teknik intel dan lain-lain. Disamping itu, diajarkan juga dasar-dasar psikologi, analisis situasi khusus dan teknik negosiasi. Kursus PTAL ini dibagi dalam empat tahap: tahap prabakti selama 7 hari, tahap pembekalan teori di kelas selama 90 hari, tahap pembekalan praktek lapangan selama 65 hari dan tahap konsolidasi selama 3 hari.

Jumlah siswa PTAL biasanya tidak lebih dari dua lusin prajurit. Walaupun materi kursus ini sangat berat, namun tingkat kelulusannya sangat tinggi yakni 80%. Hal ini dapat dipahami mengingat ‘bahan baku’ kursus ini merupakan prajurit pilihan.

Pasca kursus, prajurit Denjaka masih harus berlatih mengikuti spesialisasi serta pelatihan internal Denjaka. Di samping itu, prajurit Denjaka secara regular mengikuti latihan bersama dengan kolega lain baik lain lingkungan TNI maupun pasukan khusus dari luar. Tercatat USN Seals Team Six, British Special Air Service, dan British Special Boat pernah berlatih bersama Denjaka.

Organisasi

Secara garis besar susunan organisasi Denjaka terdiri dari satu tim markas, satu tim teknik, tiga unit serbu bersandi Alfa, Bravo dan Charlie. Masing-masing unit terbagi atas tiga tim: tim permukaan air, tim bawah air dan tim linud. Masing-masing tim beranggotakan 12 sampai 14 prajurit dengan berbagai keahlian.

Oorah…

MARINES CORPS: INDONESIA MARINE CORPS (IDMC)

Korps Marinir TNI AL adalah salah satu bagian dari komando utama (kotama) TNI AL, disamping kotama lain seperti Koarmatim, Koarmabar, Kolinlamil, Kodikal, Seskoal dan AAL. Cikal bakal Korps Marinir bermula dengan adanya Corps Mariniers pada pangkalan IV ALRI di Tegal pada tanggal 15 November 1945. Keberadaan Korps Marinir ini mengacu pada Corps Mariniers Belanda, yang menyertai AL-nya dalam setiap penugasan.

Sempat berubah nama menjadi Korps Komando Angkatan Laut (KKO AL) pada tahun 1948, namun 27 tahun kemudian diubah kembali menjadi Korps Marinir. Sangat aktif dalam berbagai operasi militer di Indonesia. Salah satu operasi militer ampibi terbesar adalah Operasi Jayawijaya, dimana ribuan marinir didaratkan di Irian Barat pada awal tahun 60-an. Pendaratan ini merupakan bagian dari Operasi Militer Trikora guna merebut Irian Barat dari Belanda.

Misi

Misi yang diemban oleh Korps Marinir TNI AL adalah:

Merupakan wadah pembinaan dan pengembangan kesatuan yang senantiasa siap melaksanakan tugas operasi.

Membentuk SDM Korps Marinir yang disiplin, bermoral dan bermartabat melalui program pendidikan

Melakukan pembinaan perilaku dan tradisi korps

Meningkatkan profesionalitas melalui sistem pembinaan latihan bertingkat, latihan gabungan dan latihan dengan negara lain.

Membina kepemimpinan militer

Meningkatkan kesejahteraan prajurit serta keluarganya.

Pemenuhan kelengkapan dan material tempur.

Pemanfaatan iptek bagi perkembangan Korps Marinir.

Organisasi

Kekuatan Tempur

Sesuai dengan rencana pengembangan TNI AL (1) maka akan dikembangkan 3 Pasmar, 2 Brigmar BS, 1 Denjaka, 5 Lanmar, 1 Satintel dan 11 Yonmarhanlan. Adapun kekuatan saat ini:

A. PASMAR-1, Surabaya

Brigif-1 Mar: Yonif-1 Mar, Yonif-3 Mar, Yonif-5 Mar

Men Art-1 Mar: Yon Arhanud-1 Mar, Yon Howitzer-1, Yon Roket-1

Men Kav-1 Mar: Yon Ranratfib-1, Yon Tankfib-1, Yon Kapa-1

Men Banpur-1: Yon Angmor-1 Mar, Yon Komlek-1 Mar, Yon Bekpal-1 Mar, Yon Zeni-1 Mar, Yon Kes-1 Mar, Yon Provos-1 Mar.

Yon Taifib-1

Yon Marhanlan V, Surabaya

Yon Marhanlan VI, Makassar

Yon Marhanlan VII, Kupang

Yon Marhanlan VIII, Bitung

Yon Marhanlan IX, Ambon

Yon Marhanlan X, Jayapura

B. PASMAR-2, Jakarta

Brigif-2 Mar: Yonif-2 Mar, Yonif-4 Mar, Yonif-6 Mar

Men Art-2 Mar: Yon Arhanud-2 Mar, Yon Howitzer-2, Yon Roket-2

Men Kav-2 Mar: Yon Ranratfib-2, Yon Tankfib-2, Yon Kapa-2

Men Banpur-2: Yon Angmor-2 Mar, Yon Komlek-2 Mar, Yon Bekpal-2 Mar, Yon Zeni-2 Mar, Yon Kes-2 Mar, Yon Provos-2 Mar

Yon Taifib-2

Yon Marhanlan I, Belawan

Yon Marhanlan II, Padang

Yon Marhanlan III, Jakarta

Yon Marhanlan IV, Tanjung Pinang

C. BRIGIF-3 MAR, Lampung

Yonif-7 Mar, Yonif-8 Mar, Yonif-9 Mar

D. KOLATMAR

E. LANMAR Surabaya

F. LANMAR Jakarta

Penugasan

Operasi Trikora

Operasi Dwikora

Operasi Seroja

Darurat Militer Aceh

Operasi Militer di Papua

Konflik Sipil di Maluku, Sulteng dan Kalbar

Pamtas

Oorah…