TIMOR-TIMUR: 12 NOVEMBER 1991

Insiden Dili 12 November 1991 dikenal juga dengan nama The Santa Cruz Massacre, merupakan insiden penembakan terhadap massa pro-kemerdekaan di pekuburan Santa Cruz, Dili.

Latar Belakang

Pada bulan Oktober 1991, delegasi parlemen Portugis serta 12 jurnalis asing berencana akan berkunjung ke Tim-Tim. Pemerintah menolak kunjungan tersebut, karena keberadaan Jill Joliffe, jurnalis Australia, yang sering memojokkan Indonesia. Pemerintah Portugis membatalkan rencana kunjungan tersebut. Pembatalan kunjungan tersebut membuat kecewa gerakan pro-kemerdekaan di Tim-Tim, yang tadinya berniat memanfaatkan kunjungan tersebut untuk menyuarakan kemerdekaan.

Ketegangan meningkat pasca pembatalan kunjungan tersebut. Pada tanggal 28 Oktober 1991, terjadi bentrokan antara kelompok pro-integrasi dan pro-kemerdekaan, yang mengakibatkan tewasnya Sebastiao Gomes (pro-kemerdekaan) dan Afonso Henriques (pro-integrasi).

Prosesi penguburan Sebastiao Gomes dilakukan pada tanggal 12 November 1991, dimana dihadiri oleh ribuan orang. Prosesi dimulai dari Gereja Motael menuju pekuburan Santa Cruz. Sepanjang perjalanan, massa mengibarkan membawa spanduk memprotes aparat, mencaci maki tentara dan polisi Indonesia, membawa foto Xanana Gusmao serta mengibarkan bendera Timor Leste.

Insiden

Kondisi semakin memanas dan aparat keamanan mulai melakukan penembakan terhadap massa, ketika massa sudah mendekati pekuburan Santa Cruz. Lebih dari 250 orang menjadi terbunuh pada peristiwa itu. Bahkan diduga lebih dari 400 orang terbunuh serta hilang pada insiden keesokan harinya. Tercatat warga Selandia Baru, Kamal Ahmad Bamadhaj, seorang mahasiswa dan aktivis HAM di Australia menjadi korban penembakan dan tewas.

Dari pihak militer Indonesia, Mayor Geerhan Lantara, terluka akibat peristiwa tersebut. Di kemudian hari, Geerhan Lantara termasuk kelompok Tentara Indonesia terakhir yang meninggalkan Tim-Tim.

Peristiwa tersebut disaksikan oleh dua wartawan AS: Amy Goodman dan Allan Nairn serta direkam melalui video oleh Max Stahl. Kedua wartawan AS tersebut ikut diserang oleh tentara Indonesia. Kaset video hasil rekaman insiden tersebut diselundupkan ke Australia kemudian muncul di stasiun tv: ITV di Inggris pada Januari 1992. Film documenter tersebut diberi judul In Cold Blood: The Massacre of East Timor. Film dokumenter ini, saat ini, dapat dilihat di Youtube. Penyiaran film dokumenter ini membuat Indonesia menjadi bulan-bulanan kecaman dunia internasional.

Tanggal 12 November kini diperingati oleh masyarakat Timor Leste sebagai salah satu hari nasional.

Setelah insiden

Pemerintah pusat segera bertindak untuk menyelidiki insiden tersebut. 6 hari setelah insiden tersebut, dibentuk Komisi Penyelidik Nasional. Komisi ini dibentuk berdasarkan Keppres no 53/1991. Komisi yang dikenal sebagai KPN Tim-Tim, diketuai oleh Djaelani, seorang Hakim Agung di MA yang juga pensiunan ABRI, dengan anggota berjumlah 6 orang. Hasil dari komisi ini relatif ‘lunak’ dan menyatakan ‘hanya’ 50 orang yang menjadi tewas dan 96 orang luka parah (1).

ABRI pun membentuk tim bayangan untuk menyelidiki peristiwa ini. Mereka segera membentuk Dewan Kehormatan Militer (DKM) yang diketuai oleh Mayjen Feisal Tanjung, Komandan Seskoad pada waktu itu. DKM ini beranggotakan sembilan mayjen, delapan brigjen dan tujuh kolonel. DKM memeriksa berbagai institusi terkait insiden ini: aparat keamanan sektor C, kodim, satgas intel, korem, kolakops dan kodam. Sebagai hasil dari penyelidikan DKM, seluruh pejabat terkait diganti dan sebagian besar dari mereka ‘diparkir’ di Mabesad dan karirnya mentok.

Menlu Ali Alatas mencoba meredam isu tersebut dengan ungkapan yang terkenal: bahwa masalah Tim-Tim itu ‘kerikil dalam sepatu Indonesia’. Ungkapan ini ditimpali oleh Menlu Australia, Gareth Evans, bahwa masalah Tim-Tim telah menjadi ‘batu karang’ bagi Indonesia.

Reaksi dunia internasional mengecam terjadinya insiden ini. Para aktivis di seluruh dunia menggalang solidaritas terhadap rakyat Tim-Tim. Tapol, sebuah NGO berbasis di Inggris yang selama ini dicap sebagai anti-Indonesia, meningkatkan jaringannya di Tim-Tim. Di AS, terbentuk East Timor Action Network (ETAN). Beberapa kelompok solidaritas juga muncul di Portugal, Australia, Jepang, Jerman, Malaysia, Irlandia dan Brasil.

Kongres AS memutuskan untuk memberhentikan program bantuan militer kepada Indonesia. Penghentian penjualan suku cadang peralatan militer ke Indonesia dimulai tahun 1999, yang menyebabkan beberapa peralatan militer seperti pesawat F-16 terpaksa di-grounded.

Pemerintah Portugis mengambil insiden ini sebagai kesempatan emas untuk melakukan black campaign terhadap Indonesia. Portugis mencoba mempengaruhi negara Uni Eropa lainnya untuk tidak berhubungan dengan Indonesia, namun usaha ini tidak membawa hasil.

Sekelompok masyarakat Portugis berniat berlayar dengan menggunakan kapal tua Lusitania Expresso ke Dili. Kapal ini berlayar dari Portugal pada tanggal 27 Januari 1992 dan diharapkan tiba di Dili sebulan kemudian. Rencana kedatangan ini langsung diantisipasi oleh Indonesia, dengan menyiagakan 1500 orang aparat mulai dari tentara sampai dengan aparat imigrasi. Kapal tersebut akhirnya hanya bisa sampai di perbatasan laut Indonesia, karena dihadang oleh kapal perang Indonesia.

Salam…