Setelah diberi kemerdekaan oleh PBB pada tanggal 20 Mei 2002, Timor Leste langsung ‘dikerjain’ oleh Australia dengan penanda tanganan perjanjian Celah Timor. ‘Dikerjain’ karena perjanjian tersebut hanya memberikan sebagian kecil dari ‘jatah’ Timor Leste atas Celah Timor, sementara ‘jatah’ besar dinikmati oleh Australia. Celakanya, perjanjian ini berlaku selama 30 tahun. Selain itu,
Politik
Presiden Timor Leste, yang merupakan kepala negara Timor Leste dipilih setiap 5 tahun sekali. Meskipun lebih banyak fungsi seremonial, namun ia memiliki hak veto undang-undang. Sebagai kepala pemerintahan dipilih seorang perdana menteri.
Parlemen timor Leste hanya terdiri dari satu kamar dan disebut Parlamento Nacional dengan jumlah anggota 65 orang. Undang-Undang Dasar Timor Leste didasarkan pada konstitusi
Hankam
Tahun 2001 dibentuk Falintil-Forcas de Defesa de Timor Leste (F-FDTL) atau Timor Leste Defense Force (TLDF). Kekuatan TLDF terdiri dari 2 Yonif yang berkedudukan di Baucau dan Metinaro, 2 patrol boat yang merupakan komponen AL bermarkas di Port Hera, Dili serta 1 kompi markas, 1 satgas POM, 1 satgas Logistik.
TLDF, sesuai dengan konstitusi Timor Leste, berfungsi untuk pertahanan terhadap serangan dari luar. Untuk mengatasi masalah keamanan dalam negeri, maka dibentuk Policia Nacional de Timor Leste (PNTL). Meskipun telah ada pembagian fungsi secara jelas, namun dalam pelaksanaannya masih tumpang tindih. Tumpang tindih fungsi ini menyebabkan pemerintah Timor Leste belum mampu menjalankan fungsi hankam nasional. Ketegangan sering terjadi antara TLDF dan PNTL. Selama tahun 2003 dan 2004, terjadi
TLDF juga mengalami masalah degradasi moral serta masalah kedisiplinan yang sangat serius. Pangakl dari masalah ini adalah tidak jelasnya peran yang dijalankan, keterbatasan persenjataan, transisi perubahan dari organisasi gerilya menjadi organisasi militer reguler. Diperkirakan saat ini TLDF diperkuat oleh 1.800-an prajurit.
Untuk pengembangan TLDF, masih sangat tergantung dari bantuan asing.
Pada tahun 2004, pimpinan TLDF membentuk tim untuk merancang blue print hankam dengan nama Force 2020. Beberapa hal yang disebutkan dalam blue print tersebut adalah penerapan wamil untuk menambah kekuatan TLDF dan budget pertahanan sekitar 2,6% sampai 3,3% dari GDP Timor Leste.untuk budget anggaran, PBB, Australia dan AS mengkritik penetapan angka tersebut.
Saat ini TLDF dipimpin oleh Brigjen Taur Matan Ruak, seorang veteran perang gerilya melawan
Ekonomi
Harapan untuk mendapatkan banyak dolar dari Celah
Timor Leste mengadopsi mata uang
Tingkat pengangguran masih sangat tinggi, yakni 50% terutama di daerah Dili dan Baucau.
Ketergantungan dengan
Oleh sebab itu, perekonomian Timor Leste masih ‘mengemis’ pada negara lain yang mau memberikan donor.
Pada tahun 2007, di beberapa daerah Timor Leste sempat terjadi krisis pangan. ada sebelas daerah setingkat kecamatan yang mengalami krisis pangan.
Hubungan luar negeri
Sebagai negara miskin dan terbatasnya SDM, Timor Leste sangat lamban dalam membuka jaringan kedutaan besarnya di luar negeri. Timor Leste lebih mendahulukan pembukaan hubungan dengan tetangga dekat, negara-negara ‘katolik’ dan berbahasa Portugis.
Beberapa masalah terkait dengan
Tercatat 14 negara yang telah membuka kedutaan besar di Dili, yakni: Australia, Brasil, Cina, Kuba, Indonesia, Jepang, Korsel, Malaysia, Selandia Baru, Norwegia, Philipina, Portugis, Thailand dan AS.
Salam…
Tidak ada komentar:
Posting Komentar