PAMTAS: ‘TUKANG PETA’

Ada tiga lembaga di Indonesia yang bertugas melakukan survey dan pemetaan wilayah nasional. Berikut profil lembaga-lembaga tersebut:
BAKOSURTANAL
Kegiatan survei dan pemetaan dilakukan resmi oleh pemerintah Indonesia sejak adanya PP no.71/1951 tentang pembentukan Dewan dan Direktorium Pengukuran dan Penggambaran Peta. Hal ini diperkuat dengan Keppres no. 263/1965 tentang pembentukan Dewan Survei dan Pemetaan Nasional (DESURTANAL) dan Komando Survei dan Pemetaan Nasional (KOSURTANAL). DESURTANAL bertugas melakukan pemetaan dengan inventarisasi sumber-sumber daya alam, sementara KOSURTANAL berfungsi sebagai pengkoordinasi kegiatan pemetaan nasional. Karena kebutuhan mendesak untuk penyusunan atlas nasional, maka dibentuk Badan Atlas Nasional dengan keputusan Presidium Kabinet Kerja no: Aa/D/37/1964.
Meletusnya G30S membuat pemerintah mengabaikan proyek atlas nasional. Selain itu juga, DESURTANAL dan KOSURTANAL ‘mati suri’. Setelah peralihan pemerintahan, pada tanggal 17 Oktober 1969, melalui Keppres no. 83/1969 dibentuk Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL). Dengan terbentuknya badan ini, dua badan lain melebur di dalamnya.
Melalui Keppres no 87/1998, dinyatakan bahwa Bakosurtanal adalah Lembaga Pemerintah non-departemen yang bertanggung jawab kepada Presiden, serta dalam kesehariannya berkoordinasi dengan Menristek.
DITTOPAD
Cikal bakal Direktorat Topografi TNI AD (DITTOPAD) adalah kantor ‘Sokuryo Kyoku’ milik tentara Jepang yang diambil alih oleh para pemuda pada tanggal 28 September 1945 dan kemudian menjadi salah satu badan di Kementrian Kehakiman. Pada tanggal 26 April 1946, badan ini diserahkan pada Kementrian Pertahanan. Tanggal ini selanjutnya menjadi hari jadi Topografi TNI AD.
Kembalinya Belanda, yang membonceng Inggris pada masa perang kemerdekaan, juga mendirikan dinas topografi (Top Dienst KNIL) di Jakarta. Seiring dengan pengakuan kedaulatan Indonesia tahun 1950, Inspektorat Topografi milik Indonesia digabungkan dengan Dinas Topografi KNIL (Top Dienst KNIL)
Bekerja sama dengan Australia, DITTOPAD melakukan pemetaan wilayah di Kalbar, Sumatera, Irian Jaya, Maluku dan pulau-pulau di sebelah barat dan timur Sumatera. Sejak 1989, DITTOPAD telah mampu melaksanakan pemetaan secara mandiri dan telah 78% wilayah nasional telah dipetakan.
Tugas utama DITTOPAD adalah membina dan menyelenggarakan penyediaan dan penyajian informasi geografi/medan dalam bentuk peta topografi data dan analisis medan sebagai pendukung tugas TNI AD.
Satu hal yang perlu disimak, ayah tiri Barack Obama: Lolo Soetoro, pernah menjadi perwira DITTOPAD dan mendapat beasiswa untuk meraih Master di Hawaii University. Ketika menempuh pendidikan Master inilah bertemu dengan Ann Dunham, ibu kandung Obama, yang juga menempuh pendidikan di tempat yang sama.
JANHIDROSAL
Jawatan Hidro-Osenografi TNI AL (JANHIDROSAL) adalah salah satu kotama fungsional di TNI AL yang memiliki tanggung jawab terhadap pemetaan navigasi laut Indonesia, dan merupakan satu-satunya institusi yang memiliki tanggung jawab tersebut. Jawatan ini pertama kali dibentuk tahun 1961 untuk dapat melakukan pemetaan laut untuk keperluan militer dan sipil. Dengan semboyan Jala Citra Praja Yodha – Petakan Laut Nusantara untuk kejayaan, menjadikan institusi ini diakui secara internasional. Organisasi Hidro-Oseanografi Internasional (International Hydrographic Organization atau IHO) dan Organisasi Maritim Internasional (International Maritime Organization atau IMO) hanya mengakui peta navigasi laut Indonesia yang dibuat oleh JANHIDROSAL.
Sebagai negara kepulauan, seharusnya JANHIDROS memiliki banyak awak untuk dapat memetakan wilayah Indonesia. Namun kenyataannya, kondisi anggaran TNI tidak dapat memenuhi bagaimana idealnya sebuah institusi hidro-oseanografi. Di samping itu, perlu dibangun budaya organisasi kelas dunia, karena JANHIDROSAL merupakan institusi yang diakui di tingkat dunia.
Hasil survey pemetaan navigasi laut ini banyak digunakan oleh berbagai institusi, khususnya pemerintahan. Pihak militer yang berkepentingan dengan peta navigasi laut ini adalah Dephan, Mabes TNI, TNI AD dan TNI AL. Peta ‘militer’ yang dihasilkan: peta peperangan laut, peta layer untuk kapal selam, peta operasi gabungan, peta pendaratan amfibi, peta ruang pertahanan dan lain sebagainya.
Terkait dengan Sea Lines of Communications (SLOCs), Jawatan ini menyediakan peta laut dan publikasi nautis, yang wajib dimiliki kapal yang berlayar di wilayah Indonesia. JANHIDROSAL sedang menyelesaikan peta navigasi elektronik yang meliputi 3 Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Penyelesaian peta navigasi elektronik wilayah Indonesia harus segera diselesaikan karena IMO telah mencanangkan penggunaan ‘Electronic Navigational Chart’ (peta navigasi elektronik) per tanggal 1 Juli 2010.
Deplu merupakan pengguna peta dari JANHIDROSAL demi kepentingan diplomasi perbatasan. Peta yang dibuat, diakui keabsahannya oleh PBB. Depdagri menggunakan peta JANHIDROSAL untuk penetapan batas wilayah administrative pemerintahan. DKP dan Kementrian KLH menggunakan peta navigasi laut untuk ‘maritime security and marine environmental protection’. BPPT menggunakan peta navigasi untuk kepentingan riset dan pengembangan teknologi kelautan.

Salam…